
Pantau - Pemerintah Daerah (Pemda) Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) menetapkan Upah Minimum Provinsi (UMP) tahun 2027 sebesar Rp2.725.000 atau naik 12,72 persen dibandingkan UMP 2026 sebesar Rp2.417.495.
Sekretaris Daerah (Sekda) DIY Ni Made Dwipanti Indrayanti mengatakan kenaikan UMP tersebut mencapai Rp307.505.
"Besaran UMP 2027 ditetapkan sebesar Rp2.725.000, mengalami kenaikan sebesar Rp307.505 atau sekitar 12,72 persen dari UMP 2026 Rp2.417.495 atau 56,31 persen dari Kebutuhan Hidup Layak (KHL) yang dirilis Kemenaker RI," kata Indrayanti di Kepatihan Yogyakarta, Sabtu (21/11/2026).
Penetapan tersebut mengacu pada Pasal 137 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2026 tentang Pelindungan Ketenagakerjaan yang mewajibkan gubernur menetapkan UMP dan Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP).
Penetapan UMP DIY 2027 Berdasarkan Rekomendasi Dewan Pengupahan
Indrayanti menjelaskan penetapan besaran UMP 2027 telah melalui pembahasan bersama Dewan Pengupahan DIY yang melibatkan sejumlah unsur.
"UMP DIY Tahun 2027 ditetapkan Gubernur berdasarkan rekomendasi Dewan Pengupahan DIY yang terdiri atas unsur serikat pekerja, unsur pengusaha, unsur pemerintah dan unsur akademisi," katanya.
Rekomendasi tersebut kemudian dituangkan dalam Keputusan Gubernur DIY Nomor 392 Tahun 2026 tentang Penetapan UMP Tahun 2027 dan Keputusan Gubernur DIY Nomor 393 Tahun 2026 tentang Penetapan UMSP Tahun 2027.
Dewan Pengupahan DIY sebelumnya merekomendasikan penetapan UMSP untuk sektor penyediaan akomodasi dan makan minum, konstruksi, telekomunikasi, pemrograman komputer, konsultasi, infrastruktur komputasi, serta jasa informasi lainnya.
"Dengan mempertimbangkan sektor unggulan daerah atau sektor berkarakteristik kerja khusus atau berisiko kerja tinggi melalui kajian yang dilakukan oleh unsur akademisi Dewan Pengupahan DIY," katanya.
UMP DIY 2027 Berlaku bagi Pekerja dengan Masa Kerja Kurang dari Satu Tahun
Indrayanti menegaskan ketentuan UMP dan UMSP DIY berlaku bagi pekerja atau buruh dengan masa kerja kurang dari satu tahun.
Sementara itu, pengusaha wajib menyusun dan menerapkan struktur dan skala upah sebagai pedoman pemberian upah bagi pekerja dengan masa kerja satu tahun atau lebih.
Penerapan struktur dan skala upah tersebut bertujuan meningkatkan kesejahteraan pekerja dengan tetap mempertimbangkan kondisi perusahaan.
"Hal ini sebagai salah satu upaya peningkatan kesejahteraan bagi pekerja dengan memperhatikan kemampuan perusahaan dan produktivitas," katanya.
- Penulis :
- Ahmad Yusuf




