HOME  ⁄  Nasional

Indonesia Bidik Pasar Karbon Internasional, Incar Peluang dari Jepang, Singapura, hingga Sektor Penerbangan

Oleh Ahmad Yusuf
SHARE   :

Indonesia Bidik Pasar Karbon Internasional, Incar Peluang dari Jepang, Singapura, hingga Sektor Penerbangan
Foto: (Sumber :Direktur Bina Usaha Pemanfaatan Hutan Kementerian Kehutanan Ilham menyampaikan paparan pasar karbon internasional pada sesi panel "High-Integrity Forest Carbon: Indonesia’s Pathway under Article 6" di Paviliun Indonesia, Konferensi Perubahan Iklim PBB ke-31 (COP31), Antalya, Turkiye, Jumat (20/11/2026). ANTARA/HO-Kementerian Kehutanan.)

Pantau - Indonesia membidik pasar karbon internasional mandatori melalui mekanisme Pasal 6 Perjanjian Paris untuk mengoptimalkan potensi karbon sektor kehutanan dan solusi berbasis alam atau nature-based solutions (NbS).

Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari Kementerian Kehutanan (Kemenhut) Laksmi Wijayanti mengatakan peluang perdagangan karbon semakin terbuka dengan adanya permintaan dari Singapura, Jepang, hingga skema penerbangan internasional ICAO-CORSIA.

Menurut Laksmi, pasar karbon internasional membutuhkan kredit karbon berkualitas tinggi dengan integritas terjamin, termasuk pencegahan penghitungan ganda dan transparansi pencatatan karbon.

"Jalur transaksi karbon hutan melalui Article 6 membutuhkan tata kelola yang jelas, penghitungan yang kredibel, perlindungan lingkungan dan sosial, akuntansi yang transparan, serta skema yang layak secara komersial bagi investor dan pembeli," katanya dalam keterangan di Jakarta, Sabtu (21/11/2026).

Dalam sesi panel bertajuk High-Integrity Forest Carbon: Indonesia’s Pathway under Article 6 di Paviliun Indonesia pada Konferensi Perubahan Iklim PBB ke-31 (COP31) di Antalya, Turki, Laksmi menyebut potensi karbon hutan Indonesia mencapai 13,4 gigaton karbon dioksida (CO2) berdasarkan data BloombergNEF 2025.

Indonesia Incar Permintaan Kredit Karbon dari Jepang dan Singapura

Direktur Bina Usaha Pemanfaatan Hutan Kemenhut Ilham mengatakan optimalisasi pemanfaatan hutan dapat dilakukan melalui perdagangan kredit karbon dengan mekanisme berbasis pasar pada Pasal 6.2 dan Pasal 6.4, serta pendekatan nonpasar pada Pasal 6.8 Perjanjian Paris.

Menurutnya, kebutuhan kredit karbon berbasis alam melalui mekanisme Pasal 6.2 sangat besar dan mendesak, khususnya untuk pasar Singapura, Jepang, dan sektor penerbangan internasional.

"Saat ini, Singapura mengizinkan penggunaan kredit karbon internasional untuk mengimbangi maksimal 5 persen emisi kena pajak perusahaan Singapura," katanya.

Sementara itu, Jepang melalui skema Joint Crediting Mechanism (JCM) memiliki target mitigasi internasional kumulatif sekitar 100 juta ton CO2 hingga 2030 dari seluruh negara mitra.

Indonesia tengah menjajaki secara intensif kerja sama JCM dengan Jepang dengan memasukkan ekosistem gambut dan mangrove sebagai aspek penting untuk membuka akses pasar tersebut.

Peluang lainnya berasal dari skema Carbon Offsetting and Reduction Scheme for International Aviation (CORSIA) yang diperkirakan membutuhkan 200–250 juta unit karbon yang memenuhi persyaratan hingga Januari 2028.

Pemerintah Siapkan Regulasi Perdagangan Karbon Internasional

Pemerintah telah menyiapkan kerangka regulasi perdagangan karbon melalui Peraturan Presiden Nomor 110 Tahun 2025 dan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor 6 Tahun 2026.

Regulasi tersebut mencakup ketentuan mengenai otorisasi transfer hasil mitigasi ke luar negeri atau Internationally Transferred Mitigation Outcomes (ITMOs), serta pengaturan teknis perdagangan karbon sektor kehutanan.

"Indonesia sudah menyiapkan regulasi untuk mendukung perdagangan karbon di bawah Article 6 Paris Agreement termasuk terkait otorisasi transfer hasil mitigasi dan pencegahan double counting," ujar Ilham.

Penggunaan Metodologi yang Tersedia Dinilai Bisa Percepat Proyek Karbon

Perwakilan Regional Verra untuk Asia dan Pasifik Win Sim Tan mengatakan penggunaan metodologi yang telah tersedia dapat mempercepat pengembangan proyek karbon tanpa mengharuskan pemerintah menyusun metodologi baru dari awal.

Sejumlah metodologi Verra yang telah diterima Singapura antara lain mencakup pengurangan emisi dari deforestasi dan degradasi hutan (REDD+), penanaman hutan, serta perlindungan hutan.

Sementara itu, Direktur Kebijakan Internasional International Emissions Trading Association (IETA) Andrea Bonzanni mendorong Indonesia terlibat secara serius dalam pembahasan teknis mekanisme Pasal 6.4 pada sesi negosiasi COP31 UNFCCC.

Penulis :
Ahmad Yusuf
FLOII 2026