
Pantau - Kamar Dagang dan Industri (Kadin) DKI Jakarta mengajak seluruh pengusaha mematuhi ketentuan Upah Minimum Provinsi (UMP) Jakarta 2027 yang ditetapkan sebesar Rp6.136.941 per bulan.
Ketua Umum Kadin DKI Jakarta Diana Dewi menekankan pentingnya menjaga keseimbangan antara kepentingan pekerja dalam memperoleh penghasilan dan kemampuan pengusaha dalam membayar upah setiap bulan.
"Bagi pekerja, yang penting adalah berapa yang bisa dibawa pulang. Bagi pengusaha, yang harus dipastikan adalah upah itu bisa dibayar setiap bulan. Dua kepentingan ini harus kita jaga bersama," kata Diana dalam keterangannya di Jakarta, Sabtu.
Diana juga meminta Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta memberikan pendampingan kepada perusahaan yang mengalami kesulitan memenuhi ketentuan UMP 2027.
Pendampingan tersebut terutama diperlukan bagi perusahaan yang menghadapi kenaikan biaya operasional, sementara tingkat penjualannya belum mengalami peningkatan.
UMP Jakarta 2027 Naik 7,10 Persen
Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menetapkan UMP Jakarta 2027 melalui Keputusan Gubernur Nomor 1270 Tahun 2026.
Besaran UMP Jakarta 2027 mengalami kenaikan sebesar Rp407.065 atau 7,10 persen dibandingkan UMP 2026 yang sebesar Rp5.729.876 per bulan.
Dalam pembahasan Dewan Pengupahan DKI Jakarta, terdapat perbedaan besaran UMP 2027 yang diusulkan oleh unsur pengusaha, serikat pekerja, dan pemerintah.
Unsur pengusaha mengusulkan UMP sebesar Rp6.047.598 per bulan, sementara serikat pekerja mengusulkan Rp6.210.040 per bulan dan pemerintah mengusulkan Rp6.136.941 per bulan.
Usulan unsur pengusaha tersebut telah mencakup kenaikan sebesar Rp317.722 atau sekitar 5,54 persen dibandingkan UMP 2026.
Besaran akhir UMP Jakarta 2027 yang ditetapkan gubernur mengikuti usulan pemerintah, yakni Rp89.343 per bulan lebih tinggi dibandingkan usulan pengusaha.
Kadin Minta Pemprov Utamakan Pembinaan Perusahaan
Diana mengatakan pengusaha perlu memahami bahwa upah yang diterima pekerja turut berperan dalam menggerakkan aktivitas penjualan di pasar, warung, dan toko.
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) DKI Jakarta, konsumsi rumah tangga menyumbang 63,24 persen terhadap perekonomian Jakarta pada triwulan II 2026.
Meski demikian, Diana mengakui setiap perusahaan memiliki kemampuan yang berbeda dalam menanggung tambahan biaya akibat kenaikan UMP.
Kondisi tersebut terutama dihadapi perusahaan yang mempekerjakan banyak orang sekaligus mengalami tekanan terhadap pendapatan usaha.
"Kita harus tetap mentaati regulasi yang ada," ucap Diana.
Ia berharap Pemprov DKI Jakarta membuka ruang konsultasi bagi perusahaan yang mengalami kesulitan dalam memenuhi ketentuan UMP 2027.
Diana juga meminta pemerintah daerah mengutamakan pendekatan pembinaan terhadap perusahaan sebelum menjatuhkan sanksi.
Menurutnya, pekerja perlu mendapatkan kepastian mengenai pemenuhan hak-hak mereka, sementara perusahaan perlu diberikan ruang untuk menjelaskan kondisi keuangannya secara terbuka.
Dorong Pengusaha dan Pekerja Bangun Dialog
Diana turut mengajak pengusaha untuk memulai dialog dengan pekerja sejak dini guna membahas berbagai persoalan terkait kenaikan upah.
Melalui dialog tersebut, pekerja diharapkan dapat memahami kondisi perusahaan, sementara pengusaha dapat memahami arti kenaikan upah bagi kesejahteraan pekerja dan keluarganya.
Keterbukaan antara kedua pihak diharapkan dapat menghasilkan solusi bersama untuk mempertahankan lapangan pekerjaan sekaligus meningkatkan kesejahteraan pekerja.
"Kalau ada kesulitan, mari duduk bersama sejak awal. Pekerja perlu tahu kondisi usahanya, dan pengusaha perlu mendengar apa arti kenaikan ini bagi keluarga pekerja. Dari keterbukaan itu, kita bisa mencari jalan untuk menjaga pekerjaan dan memperbaiki kesejahteraan," katanya.
- Penulis :
- Leon Weldrick




