HOME  ⁄  Nasional

Baleg DPR Soroti Perlindungan Pekerja Transportasi Online dan Percepatan Pembentukan Undang-Undang

Oleh Gerry Eka
SHARE   :

Baleg DPR Soroti Perlindungan Pekerja Transportasi Online dan Percepatan Pembentukan Undang-Undang
Foto: Anggota Baleg DPR RI Abidin Fikri dan I Nyoman Parta memberikan pernyataan dalam Rapat kunjungan kerja spesifik Baleg dengan agenda penyusunan program Prolegnas 2027 di Kantor Gubernur Jawa Tengah, Semarang, Jumat (20/11/2026).

Pantau - Badan Legislasi (Baleg) DPR RI menyoroti pentingnya pembaruan regulasi melalui Rancangan Undang-Undang (RUU) Perlindungan Hak Pekerja Transportasi Online dan RUU Pembentukan Undang-Undang untuk menjawab berbagai persoalan yang berkembang di masyarakat.

Hal tersebut disampaikan Anggota Baleg DPR RI Abidin Fikri saat mengikuti kunjungan kerja spesifik dengan agenda penyusunan Program Legislasi Nasional (Prolegnas) 2027 di Kantor Gubernur Jawa Tengah, Semarang, Jumat (20/11/2026).

Abidin menilai perkembangan transportasi berbasis aplikasi yang telah membuka lapangan pekerjaan bagi jutaan masyarakat Indonesia membutuhkan kepastian regulasi, terutama mengenai perlindungan hak pengemudi dan tanggung jawab perusahaan penyedia layanan.

Baleg Dorong Kepastian Perlindungan Hak Pengemudi

Abidin menjelaskan transportasi online, khususnya kendaraan roda dua, memiliki karakteristik tersendiri karena tidak termasuk kategori angkutan umum, melainkan transportasi mandiri.

Menurutnya, pengaturan pembagian pendapatan antara pengemudi dan aplikator juga perlu disertai mekanisme pengawasan yang jelas.

"Kalau ketentuan itu tidak diatur, itu nanti akan menimbulkan masalah yang luar biasa. Hak-hak mereka sebagai pekerja online harus jelas, begitu juga tanggung jawab dari penyelenggara atau operator," ujar Politikus Fraksi PDI Perjuangan tersebut.

Abidin menambahkan pengawasan terhadap perusahaan penyedia layanan transportasi online menjadi tantangan tersendiri karena kegiatan operasionalnya berbasis aplikasi.

Oleh karena itu, diperlukan pembahasan lintas sektor agar regulasi yang disusun mampu menjangkau berbagai aspek penyelenggaraan transportasi berbasis aplikasi.

Anggota DPR RI dari daerah pemilihan Jawa Timur IX tersebut juga mengusulkan pengkajian berdasarkan kondisi berbagai daerah, termasuk jumlah masyarakat yang menggantungkan mata pencaharian pada sektor transportasi online.

Masukan pemerintah daerah dan kalangan akademisi dinilai penting untuk mendukung penyusunan kebijakan yang lebih komprehensif.

DPR Siapkan Mekanisme Percepatan Pembentukan Undang-Undang

Sementara itu, Anggota Baleg DPR RI I Nyoman Parta menjelaskan DPR tengah membahas perubahan Undang-Undang tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Salah satu materi yang disiapkan dalam perubahan regulasi tersebut adalah mekanisme pembentukan undang-undang secara cepat atau fast track legislation.

Melalui mekanisme tersebut, pembentukan undang-undang tertentu diharapkan dapat diselesaikan dalam satu masa sidang.

Nyoman menilai mekanisme percepatan diperlukan karena terdapat sejumlah rancangan undang-undang yang pembahasannya tertunda hingga belasan bahkan puluhan tahun.

"Kadang-kadang di DPR ini ada undang-undang yang sudah dirancang 18 tahun, ada 21 tahun tidak jadi-jadi. Karena saking banyaknya persoalan dan juga dinamika politik maupun berbagai persoalan yang belum menjadi prioritas di Dewan," jelas Nyoman Parta.

Ia berharap perubahan regulasi tersebut dapat menjadikan proses legislasi lebih efektif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

Kedua anggota Baleg tersebut juga menekankan pentingnya penyerapan aspirasi dari berbagai daerah dan kalangan akademisi agar regulasi yang dihasilkan mampu menjawab kebutuhan masyarakat.

Penulis :
Gerry Eka
FLOII 2026