
Pantau - Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak (Kanwil DJP) Jawa Tengah I mencatat realisasi penerimaan pajak hingga 31 Oktober 2026 mencapai Rp32,02 triliun atau tumbuh 24,23 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.
Capaian tersebut setara dengan 77,04 persen dari target penerimaan pajak tahun 2026 yang ditetapkan sebesar Rp41,56 triliun.
Kepala Kanwil DJP Jawa Tengah I Arif Yanuar menyampaikan hal tersebut dalam kegiatan Srawung Bareng PMK-71 Tahun 2026 di Gedung Keuangan Negara II Semarang, Selasa (17/11/2026).
“Realisasi penerimaan pajak sampai dengan 31 Oktober 2026 mencapai Rp32,02 triliun. Capaian ini tumbuh 24,23% secara tahunan dan telah mencapai 77,04% dari target penerimaan tahun ini,” ujar Arif.
Realisasi penerimaan pajak sepanjang Januari hingga Oktober 2026 juga melampaui proyeksi sebesar Rp31,03 triliun dengan selisih Rp986,34 miliar atau 3,18 persen.
Khusus pada Oktober 2026, penerimaan pajak mencapai Rp2,77 triliun atau lebih tinggi Rp75,99 miliar dibandingkan proyeksi bulan tersebut.
Penerimaan PPN dan PPnBM Catat Kontribusi Terbesar
Berdasarkan jenis pajak, Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) mencatat realisasi penerimaan terbesar, yakni Rp19,45 triliun dengan pertumbuhan 36,27 persen.
Penerimaan Pajak Penghasilan (PPh) Nonmigas mencapai Rp13,09 triliun atau tumbuh 30 persen secara tahunan.
Sementara itu, penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) mencapai Rp37,90 miliar dengan pertumbuhan 23,16 persen.
Adapun pos Pajak Lainnya tercatat minus Rp557,50 miliar dengan pertumbuhan negatif sebesar 139,79 persen.
Sektor Industri Dominasi Penerimaan Pajak
Berdasarkan data ALCO Regional Kanwil DJP Jawa Tengah I periode Januari hingga Oktober 2026, lima sektor dengan kontribusi terbesar menyumbang 88,21 persen dari total penerimaan pajak.
Sektor industri mendominasi penerimaan pajak dengan kontribusi sebesar 53,19 persen atau Rp17,03 triliun serta mencatat pertumbuhan 33,3 persen.
Sektor perdagangan besar dan eceran menyumbang 20,07 persen atau Rp6,43 triliun dengan pertumbuhan 20,4 persen.
Sektor administrasi pemerintahan, pertahanan, dan jaminan sosial wajib memberikan kontribusi sebesar 9,15 persen atau Rp2,93 triliun dengan pertumbuhan 16,7 persen.
Sementara itu, sektor aktivitas keuangan dan asuransi menyumbang 3,34 persen atau Rp1,07 triliun dengan kontraksi sebesar 6,7 persen.
Sektor konstruksi mencatat penerimaan sebesar Rp788,77 miliar atau berkontribusi 2,46 persen dengan kontraksi sebesar 16,7 persen.
DJP Dorong Pemanfaatan Program Pengurangan Sanksi Pajak
Arif Yanuar mengimbau wajib pajak untuk memanfaatkan Program Pengurangan Sanksi Administratif sesuai Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 71 Tahun 2026.
Program tersebut diharapkan dapat membantu wajib pajak menyelesaikan kewajiban perpajakan, memperoleh keringanan sanksi administratif sesuai ketentuan, serta meningkatkan kepatuhan perpajakan secara berkelanjutan.
Masyarakat yang membutuhkan informasi lebih lanjut mengenai program dan layanan perpajakan dapat mengakses laman resmi www.pajak.go.id atau menghubungi Kring Pajak 1500200.
- Penulis :
- Gerry Eka




