HOME  ⁄  News

DJP Ingatkan Penghapusan Sanksi Administrasi Pajak 100 Persen Berlaku hingga 31 Desember 2026

Oleh Gerry Eka
SHARE   :

DJP Ingatkan Penghapusan Sanksi Administrasi Pajak 100 Persen Berlaku hingga 31 Desember 2026
Foto: Kegiatan Taxpayers' Gathering 2026 yang dihadiri 155 wajib pajak dan pimpinan asosiasi usaha di Swiss-Belhotel Jambi, Kamis (19/11/2026).

Pantau - Direktorat Jenderal Pajak (DJP) mengingatkan wajib pajak untuk segera memanfaatkan fasilitas penghapusan sanksi administrasi pajak sebesar 100 persen yang berlaku hingga 31 Desember 2026.

Kepala Kantor Wilayah DJP Sumatera Barat dan Jambi Tarmizi menyampaikan hal tersebut dalam kegiatan Taxpayers' Gathering 2026 di Swiss-Belhotel Jambi, Kamis (19/11/2026).

Pertemuan bertema "Sinergi Tanpa Sanksi di Bumi Sepucuk Jambi Sembilan Lurah" tersebut dihadiri 155 wajib pajak dan pimpinan asosiasi usaha.

Program Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administrasi (PSA) tersebut dilaksanakan berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 71 Tahun 2026 dan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-239/PJ/2026.

Besaran Penghapusan Sanksi Pajak Berlaku Secara Bertahap

DJP menetapkan besaran penghapusan sanksi administrasi secara berjenjang berdasarkan waktu pemenuhan kewajiban perpajakan.

Untuk keterlambatan penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) berstatus kurang bayar, ketentuan penghapusan sanksi berlaku sebagai berikut:

Penghapusan 100 persen untuk penyampaian SPT pada 8 Oktober hingga 31 Desember 2026.

Penghapusan 50 persen untuk penyampaian SPT pada 1 Januari hingga 31 Maret 2027.

Penghapusan 25 persen untuk penyampaian SPT pada 1 April hingga 30 Juni 2027.

Ketentuan berjenjang yang sama berlaku terhadap tunggakan dalam surat ketetapan pajak berdasarkan tanggal pelunasan pokok pajak.

Sementara itu, ketentuan mengenai sanksi hasil pemeriksaan dan jenis sanksi lainnya mengikuti lampiran KEP-239/PJ/2026.

"Makin cepat diselesaikan, makin besar keringanannya. Penghapusan penuh hanya sampai 31 Desember 2026, jadi jangan menunggu tahun depan," tegas Tarmizi.

Syarat dan Tata Cara Pengajuan Penghapusan Sanksi

Tarmizi menegaskan program PSA bukan merupakan pemutihan pajak karena wajib pajak tetap berkewajiban melunasi pokok pajaknya.

Setiap pembayaran pajak diperhitungkan terlebih dahulu untuk melunasi pokok pajak sebelum pembayaran sanksi.

Fasilitas penghapusan sanksi tersebut tidak berlaku otomatis sehingga wajib pajak harus mengajukan permohonan dengan memenuhi sejumlah ketentuan.

Tahapan pengajuan penghapusan sanksi administrasi pajak meliputi:

Memeriksa SPT, Surat Ketetapan Pajak (SKP), Surat Tagihan Pajak (STP), dan tunggakan melalui Coretax atau Account Representative (AR).

Menyampaikan atau membetulkan SPT serta melunasi pokok pajak.

Mengajukan permohonan melalui Coretax atau Kantor Pelayanan Pajak (KPP) tempat terdaftar.

Melampirkan surat pernyataan bermeterai.

Tidak sedang menempuh upaya hukum.

Mengajukan permohonan paling lambat 1 Oktober 2028.

Besaran penghapusan sanksi ditentukan berdasarkan tanggal pemenuhan kewajiban perpajakan, bukan tanggal pengajuan permohonan.

Dengan demikian, wajib pajak yang melunasi pokok pajak pada 31 Desember 2026 tetap dapat memperoleh penghapusan sanksi sebesar 100 persen meskipun permohonan baru diajukan pada Januari 2027.

DJP Paparkan Kontribusi Pajak terhadap Perekonomian Jambi

Berdasarkan data Kajian Fiskal Regional Provinsi Jambi 2025, Tarmizi menyampaikan belanja negara di Jambi sepanjang tahun tersebut mencapai Rp22,05 triliun, sedangkan penerimaan pajak neto mencapai Rp5,42 triliun.

Menurutnya, setiap Rp1 pajak yang dibayarkan masyarakat Jambi kembali sekitar Rp4 dalam bentuk belanja negara.

Sebanyak 69 persen belanja negara atau Rp15,1 triliun disalurkan melalui Transfer ke Daerah kepada 12 pemerintah daerah untuk membiayai berbagai kebutuhan, termasuk gaji guru, tenaga kesehatan, Bantuan Operasional Sekolah (BOS), dan Dana Desa.

Sementara itu, APBN 2026 menargetkan pendapatan negara sebesar Rp3.153,6 triliun dengan penerimaan pajak mencapai Rp2.357,7 triliun dan belanja negara sebesar Rp3.842,7 triliun.

Tarmizi menjelaskan gejolak geopolitik yang mengganggu pasokan minyak dunia turut memberikan tekanan terhadap APBN.

Setiap kenaikan harga minyak sebesar 1 dolar AS per barel diperkirakan menambah defisit APBN sekitar Rp6,8 triliun.

Perkuat Pelayanan dan Pengawasan Perpajakan

Dalam sesi dialog, sejumlah pelaku usaha menyampaikan tantangan kenaikan biaya operasional, inflasi, dan perubahan daya beli masyarakat serta berharap pengawasan perpajakan dilakukan secara adil dan proporsional.

Tarmizi menjelaskan pengawasan perpajakan dilakukan berbasis data dan analisis risiko, sedangkan Coretax diharapkan memperkuat integrasi data untuk mengoptimalkan pengawasan dan pelayanan.

Masyarakat juga dapat melaporkan dugaan pelanggaran integritas pegawai melalui Whistleblowing System (WBS) serta menyampaikan masukan kebijakan melalui forum dialog bersama DJP.

Panitia turut menyediakan layanan pendampingan atau Klinik PSA selama kegiatan berlangsung untuk membantu wajib pajak memanfaatkan fasilitas penghapusan sanksi administrasi.

Informasi lengkap mengenai program tersebut dapat diakses melalui pajak.go.id/psa dan layanan Kring Pajak 1500200.

Penulis :
Gerry Eka
FLOII 2026