
Pantau - Ketua Komisi XII DPR RI Melchias Markus Mekeng mendorong perusahaan pertambangan untuk mencontoh pelaksanaan reklamasi berkelanjutan PT Vale Indonesia Tbk sebagai bentuk tanggung jawab terhadap kelestarian lingkungan.
Hal tersebut disampaikan Melchias saat memimpin Kunjungan Kerja Spesifik Komisi XII DPR RI ke fasilitas operasional PT Vale Indonesia Tbk di Sorowako, Kabupaten Luwu Timur, Sulawesi Selatan, Jumat (20/11/2026).
Melchias menegaskan perusahaan pertambangan tidak boleh hanya berorientasi pada keuntungan tanpa memperhatikan kelestarian lingkungan bagi generasi penerus bangsa.
"Kita hidup bukan hanya untuk saat ini, melainkan juga harus memikirkan masa depan bangsa ini, khususnya anak cucu kita agar mereka tetap bisa menikmati alam yang indah. Pengusaha yang memiliki izin usaha pertambangan boleh mencari keuntungan, tetapi mereka juga punya tanggung jawab mereklamasi lokasi yang sudah ditambang," ucapnya.
DPR Dorong Penindakan terhadap Perusahaan yang Abaikan Reklamasi
Melchias mengingatkan bahwa reklamasi merupakan salah satu syarat mutlak yang ditetapkan pemerintah bagi perusahaan pertambangan, termasuk kewajiban menyediakan jaminan reklamasi.
Komisi XII DPR RI berencana meninjau sejumlah perusahaan tambang swasta lainnya untuk memastikan kepatuhan dalam menjalankan kewajiban pemulihan lahan bekas tambang.
"Kalau tidak benar dalam menjalankan reklamasi, kami akan mengambil keputusan agar mereka wajib melakukannya. Jika tetap tidak patuh, pemerintah harus tegas mencabut izin usaha pertambangannya atau tidak memberikan rencana kerja dan anggaran biaya," tegasnya.
Melchias menilai tata kelola pertambangan PT Vale Indonesia Tbk yang telah berjalan selama puluhan tahun dapat menjadi contoh bagi perusahaan pertambangan lainnya dalam menjalankan tanggung jawab terhadap lingkungan.
Vale Reklamasi Lahan Bekas Tambang Seluas 3.914 Hektare
Berdasarkan data operasional perusahaan, PT Vale Indonesia Tbk telah beroperasi di Sorowako sejak 1968 dengan blok konsesi seluas 70.566 hektare.
Perusahaan menerapkan reklamasi secara progresif sejak kegiatan penambangan berlangsung.
Hingga kuartal III tahun 2026, PT Vale Indonesia Tbk telah mereklamasi lahan seluas 3.914,88 hektare dari total 7.883,23 hektare bukaan tambang.
Melchias menilai program penghijauan kembali di kawasan tersebut berjalan optimal karena lahan bekas tambang mampu pulih menjadi hutan lebat dalam kurun waktu 15 hingga 20 tahun.
Salah satu contoh keberhasilan pemulihan ekosistem tersebut terlihat pada kawasan bekas tambang Himalaya Hill atau Triple A Hill seluas sekitar 31 hektare yang mulai direklamasi sejak 2006.
Kawasan tersebut ditanami sekitar 22.130 pohon dari 74 jenis spesies lokal dan endemik serta kini kembali berfungsi sebagai ekosistem hutan alami dengan strata pohon yang lengkap.
Selain itu, kawasan reklamasi Solia Hill seluas sekitar 88 hektare mencatatkan tingkat keberhasilan rata-rata 98 persen pada areal penilaian seluas 29 hektare.
Komisi XII Kawal Pembangunan Pertambangan Berkelanjutan
Melchias mendorong seluruh pemegang izin usaha pertambangan untuk menerapkan langkah serupa dalam menjalankan kewajiban reklamasi.
"Semua pemegang izin tambang harus mulai melakukan langkah serupa seperti ini. Oleh karena itu, pemerintah harus bertindak tegas karena kita harus memikirkan nasib bangsa ini di masa yang akan datang," imbuhnya.
Komisi XII DPR RI berkomitmen terus mengawal pelestarian lingkungan di sektor pertambangan nasional agar aktivitas industri tetap selaras dengan prinsip pembangunan berkelanjutan.
Kunjungan kerja di Kabupaten Luwu Timur tersebut menjadi bagian dari fungsi pengawasan parlemen terhadap kepatuhan badan usaha pertambangan dalam menjalankan regulasi lingkungan hidup.
- Penulis :
- Gerry Eka




