HOME  ⁄  Politik

Dede Yusuf Soroti Politik Uang dan Pembiayaan Pemilu, Dorong Evaluasi Sistem melalui Penyusunan RUU Pemilu

Oleh Gerry Eka
SHARE   :

Dede Yusuf Soroti Politik Uang dan Pembiayaan Pemilu, Dorong Evaluasi Sistem melalui Penyusunan RUU Pemilu
Foto: Wakil Ketua Komisi II DPR RI Dede Yusuf saat memimpin Kunjungan Kerja Panja Penyusunan RUU tentang Pemilu bersama Gubernur Sumatera Utara, Jumat (20/11/2026).

Pantau - Wakil Ketua Komisi II DPR RI Dede Yusuf menyoroti praktik politik uang atau money politics sebagai salah satu tantangan dalam mewujudkan pemilu berkualitas yang perlu menjadi perhatian dalam penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Pemilu.

Hal tersebut disampaikan Dede Yusuf saat mengikuti kunjungan kerja Panitia Kerja (Panja) Penyusunan RUU tentang Pemilu Komisi II DPR RI di Kantor Gubernur Sumatera Utara, Medan, Jumat (20/11/2026).

Menurutnya, kunjungan kerja tersebut menjadi kesempatan untuk menggali berbagai persoalan penyelenggaraan pemilu melalui masukan akademisi, kepala daerah, dan pemangku kepentingan lainnya.

“Kita ingin mengetahui sebenarnya permasalahan utamanya apa. Apakah ada pada penyelenggaraannya, ada pada pemerintahan daerahnya, atau pemahaman dari masyarakat itu sendiri. Dari berbagai masukan tadi, kita bisa menggali persoalan tersebut untuk memperkaya Panja kita,” ujar Dede Yusuf kepada Parlementaria.

Dorong Evaluasi Sistem Pembiayaan Pemilu

Politikus Fraksi Partai Demokrat tersebut menjelaskan bahwa sistem pembiayaan penyelenggaraan pemilu menjadi salah satu aspek yang perlu dievaluasi.

Dede Yusuf menilai diperlukan perhitungan dan standardisasi anggaran dengan mempertimbangkan karakteristik masing-masing daerah, termasuk jumlah penduduk dan luas wilayah.

Langkah tersebut diperlukan agar pembiayaan penyelenggaraan pemilu dapat berjalan lebih proporsional.

Tekankan Kesetaraan Hak Politik Masyarakat

Selain persoalan pembiayaan, Dede Yusuf menekankan pentingnya kesetaraan hak setiap warga negara dalam sistem pemilu, termasuk mengenai persyaratan pendidikan bagi calon yang ingin mengikuti kontestasi politik.

Menurutnya, peningkatan kualitas pendidikan perlu berjalan seiring dengan perlindungan hak warga negara untuk memilih dan dipilih.

“Semua orang, termasuk yang berpendidikan rendah atau menengah, punya hak yang sama untuk memilih dan dipilih. Itu sebabnya kami melihat batasan SMA ini masih bisa mewakili seluruh masyarakat Indonesia dari berbagai golongan,” jelasnya.

Ia menambahkan bahwa persyaratan pendidikan perlu mempertimbangkan kondisi masyarakat secara menyeluruh, termasuk warga di wilayah terpencil dan tertinggal yang belum tentu memiliki akses terhadap pendidikan tinggi.

Penyusunan RUU tentang Pemilu diharapkan tetap memperhatikan prinsip kesetaraan hak seluruh warga negara dalam berpartisipasi pada kontestasi politik.

Berbagai masukan yang dihimpun selama kunjungan kerja tersebut selanjutnya akan menjadi bahan bagi Panja Komisi II DPR RI dalam menyusun RUU tentang Pemilu.

Penulis :
Gerry Eka
FLOII 2026