HOME  ⁄  Ekonomi

Buka Konferensi APHTN-HAN 2026, Cucun Tegaskan Kedaulatan Ekonomi Harus Berdampak Nyata bagi Kesejahteraan Rakyat

Oleh Gerry Eka
SHARE   :

Buka Konferensi APHTN-HAN 2026, Cucun Tegaskan Kedaulatan Ekonomi Harus Berdampak Nyata bagi Kesejahteraan Rakyat
Foto: Wakil Ketua DPR RI Cucun Ahmad Syamsurijal memberikan sambutan dalam Konferensi Nasional ke-5 Asosiasi Pengajar Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara (APHTN-HAN) Tahun 2026 di Bandung, Jawa Barat, Jumat (20/11/2026).

Pantau - Wakil Ketua DPR RI Cucun Ahmad Syamsurijal menegaskan bahwa kedaulatan ekonomi harus diwujudkan melalui kebijakan negara yang memberikan manfaat nyata bagi kesejahteraan rakyat serta memastikan konstitusi hadir dalam kehidupan masyarakat.

Hal tersebut disampaikan Cucun saat membuka Konferensi Nasional ke-5 Asosiasi Pengajar Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara (APHTN-HAN) Tahun 2026 di Bandung, Jawa Barat, Jumat (20/11/2026).

Konferensi tersebut mengangkat tema "Konstitusi, Kedaulatan Ekonomi, dan Negara Kesejahteraan".

Cucun menilai tema tersebut relevan dengan tantangan global, mulai dari eskalasi konflik geopolitik, perang dagang, kerentanan rantai pasok, hingga fluktuasi harga energi dan pangan.

Politikus Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) tersebut juga mengingatkan nilai historis Konferensi Asia Afrika 1955 di Bandung sebagai bagian dari perjuangan kedaulatan bangsa-bangsa.

“Yang dimaksud dengan kedaulatan adalah kemampuan negara mengambil keputusan sendiri, duduk setara di meja perundingan, dan memastikan setiap kebijakan ekonomi tetap berpihak kepada rakyatnya,” terang Cucun.

DPR Dorong Implementasi Konstitusi untuk Kesejahteraan Rakyat

Cucun menegaskan DPR RI menjalankan amanat Pasal 33 dan Pasal 34 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 melalui tiga fungsi utama, yakni legislasi, anggaran, dan pengawasan.

Melalui fungsi legislasi, DPR menyusun regulasi sebagai landasan penyelenggaraan negara, sedangkan fungsi anggaran diarahkan untuk memastikan keuangan negara digunakan bagi kepentingan dan kesejahteraan masyarakat.

Adapun fungsi pengawasan dijalankan untuk memastikan kebijakan dan alokasi anggaran terlaksana serta menjangkau masyarakat yang berhak.

Menurut Cucun, cita-cita negara kesejahteraan diuji melalui berbagai persoalan sehari-hari, seperti kepastian status guru honorer dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK), keterjangkauan harga kebutuhan pokok, serta kesempatan santri menguasai perkembangan teknologi.

“Di titik-titik seperti itulah rakyat menilai apakah konstitusi hadir dalam hidup mereka,” tegasnya.

Soroti Pemerataan Digitalisasi dan Perlindungan Masyarakat

Cucun turut menyoroti pentingnya penguasaan negara terhadap cabang-cabang produksi yang menyangkut hajat hidup orang banyak sebagaimana diamanatkan Pasal 33 UUD NRI Tahun 1945.

Anggota DPR RI dari daerah pemilihan Jawa Barat II tersebut menilai transformasi digital harus disertai pemerataan akses agar tidak menjadi hambatan baru bagi masyarakat, terutama pelaku usaha kecil di daerah dengan keterbatasan jaringan komunikasi.

Dalam bidang politik hukum ekonomi, Cucun menekankan pentingnya menjaga keseimbangan antara upaya menarik investasi dan perlindungan terhadap pekerja, masyarakat setempat, serta lingkungan.

Menurutnya, kemudahan berusaha tidak boleh mengesampingkan mandat konstitusi mengenai perlindungan sosial bagi seluruh rakyat.

Ia juga mengingatkan bahwa transisi menuju ekonomi hijau harus mempertimbangkan dampaknya terhadap nelayan, petani, dan masyarakat di sekitar wilayah pertambangan.

“Semua panel itu pada akhirnya bermuara pada satu pertanyaan sederhana: apakah kebijakan negara membuat kehidupan rakyat menjadi lebih baik?” ungkapnya.

Perkuat Kolaborasi Akademisi dan Parlemen

Cucun mengajak para akademisi APHTN-HAN meningkatkan kontribusi dalam proses pembentukan kebijakan dan peraturan perundang-undangan.

Ia berharap keterlibatan akademisi tidak hanya dilakukan melalui rapat dengar pendapat umum (RDPU) di DPR dan pemberian keterangan ahli di Mahkamah Konstitusi, tetapi juga melalui pendidikan dan pengembangan generasi muda.

Cucun juga berharap rekomendasi konferensi yang dijadwalkan dibacakan dan disahkan pada Sabtu (21/11/2026) dapat disampaikan secara resmi kepada DPR RI untuk ditindaklanjuti oleh alat kelengkapan dewan terkait.

Konferensi tersebut turut dirangkaikan dengan peluncuran buku Hukum dan Kelembagaan Parlemen Indonesia yang disusun bersama APHTN-HAN dan Badan Keahlian DPR RI.

Cucun berharap konferensi tersebut menjadi ruang pertukaran gagasan dan penguatan kolaborasi antara akademisi, lembaga negara, serta parlemen dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan dan sistem hukum yang berpihak kepada kepentingan rakyat.

Penulis :
Gerry Eka
FLOII 2026