
Pantau - Wakil Ketua Komisi XI DPR RI Muhammad Hanif Dhakiri mengapresiasi kinerja Perum Bulog yang berhasil menjaga Cadangan Beras Pemerintah (CBP) hingga mencapai 4,5 juta ton, sekaligus mendorong peningkatan efisiensi distribusi dan keterjangkauan harga bagi masyarakat.
Hal tersebut disampaikan Hanif saat memimpin Kunjungan Kerja Spesifik Komisi XI DPR RI ke Gudang Bulog Utama, Kota Cimahi, Jawa Barat, Jumat (20/11/2026).
Kunjungan tersebut dilakukan dalam rangka menjalankan fungsi pengawasan terhadap pelaksanaan kewajiban pelayanan publik atau Public Service Obligation (PSO) Perum Bulog untuk mendukung ketahanan pangan nasional.
“Secara umum, kami mengapresiasi kinerja Bulog yang telah melampaui target dari sisi stok. Ke depan, kami terus mendorong Bulog untuk meningkatkan efisiensi penggunaan dana PSO, terutama terkait pemindahan stok dan distribusi kepada masyarakat,” ujar Hanif.
DPR Soroti Stabilitas Harga dan Penyaluran Bantuan Pangan
Hanif menjelaskan ketahanan pangan merupakan salah satu program prioritas Presiden Prabowo Subianto dalam Asta Cita sehingga ketersediaan beras harus diikuti stabilitas pasokan dan keterjangkauan harga.
Komisi XI DPR RI berkomitmen mengawal pelaksanaan penugasan Bulog, termasuk memastikan program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) berjalan efektif.
Selain pengendalian harga, Komisi XI DPR RI menyoroti kelancaran penyaluran bantuan pangan, khususnya bagi kelompok masyarakat berpenghasilan rendah.
Penyaluran bantuan pangan harus dilakukan secara tepat sasaran, tepat waktu, tepat jumlah, dan tepat kualitas.
Kesiapan distribusi juga perlu diperkuat untuk mengantisipasi peningkatan kebutuhan masyarakat menjelang Natal 2026 dan Tahun Baru 2027.
DPR Dorong Transparansi Pembiayaan Penugasan Bulog
Hanif yang merupakan legislator dari daerah pemilihan Jawa Tengah X menekankan pentingnya dukungan pemerintah terhadap pembiayaan pelaksanaan PSO Perum Bulog.
Menurutnya, penugasan negara kepada Bulog harus diimbangi skema subsidi atau kompensasi yang transparan dan tepat waktu agar tidak membebani likuiditas maupun kesehatan keuangan perusahaan.
“Kami akan memberikan dukungan kepada Bulog. Pemerintah, termasuk Kementerian Keuangan, perlu memastikan pembiayaan atas penugasan stabilisasi harga ini berjalan dengan baik, sehingga pelaksanaan tugas Bulog tidak justru mengganggu kondisi keuangannya,” tegasnya.
Bulog Catat Stok Beras Tertinggi Sepanjang Sejarah
Direktur Pemasaran Perum Bulog Rahmanto Amin Jatmiko menyampaikan kesiapan perusahaan dalam menjalankan penugasan pemerintah untuk menjaga ketersediaan, keterjangkauan, dan stabilitas pangan.
“Bulog merupakan instrumen pemerintah yang tidak bisa bekerja sendiri. Diperlukan dukungan seluruh pihak agar program Presiden Prabowo Subianto dalam mewujudkan swasembada pangan dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya,” ujar Rahmanto.
Ia menjelaskan stok beras Bulog yang mencapai 4,5 juta ton merupakan capaian tertinggi sepanjang sejarah perusahaan sekaligus menjadi modal untuk menjalankan berbagai penugasan pemerintah.
Penugasan tersebut meliputi penyaluran bantuan pangan dan pelaksanaan program SPHP untuk menjaga daya beli masyarakat serta mengendalikan inflasi.
Rahmanto memastikan pelaksanaan penugasan Bulog mengedepankan prinsip efektivitas, kepatuhan, kecepatan, dan akurasi agar penyaluran bantuan maupun stabilisasi pasokan berjalan tepat sasaran.
Komisi XI DPR RI menekankan keberhasilan pengelolaan cadangan beras tidak hanya diukur berdasarkan jumlah stok di gudang, tetapi juga ketersediaan beras di pasar, keterjangkauan harga, dan manfaat yang diterima masyarakat.
- Penulis :
- Gerry Eka




