HOME  ⁄  Nasional

Komisi VI DPR Minta Penindakan Kendaraan ODOL Dimulai dari Jalan Arteri dan Tol, Bukan Hanya di Pelabuhan

Oleh Gerry Eka
SHARE   :

Komisi VI DPR Minta Penindakan Kendaraan ODOL Dimulai dari Jalan Arteri dan Tol, Bukan Hanya di Pelabuhan
Foto: Anggota Komisi VI DPR RI, Slamet, saat menyampaikan pendalaman dalam rapat dengan BP BUMN, PT DAM, dan PT ASDP di Pelabuhan Merak, Banten, Jumat (20/11/2026).

Pantau - Anggota Komisi VI DPR RI Slamet meminta penindakan terhadap kendaraan dengan dimensi dan muatan berlebih atau over dimension over loading (ODOL) dilakukan sejak kendaraan melintas di jalan arteri dan jalan tol, bukan hanya ketika tiba di pelabuhan.

Menurutnya, penanganan yang hanya mengandalkan operator pelabuhan tidak akan menyelesaikan persoalan ODOL secara menyeluruh.

Hal tersebut disampaikan Slamet dalam Kunjungan Kerja Spesifik Komisi VI DPR RI ke Pelabuhan Merak, Banten, Jumat (20/11/2026).

Dalam pertemuan dengan PT ASDP Indonesia Ferry (Persero), Slamet menekankan bahwa penertiban ODOL perlu melibatkan seluruh pihak dalam rantai angkutan barang, termasuk perusahaan pemilik kendaraan dan penyedia jasa angkutan.

DPR Soroti Tarif Angkutan sebagai Pemicu Pelanggaran ODOL

Slamet menilai perusahaan angkutan perlu dievaluasi karena rendahnya tarif angkut diduga menjadi salah satu faktor yang mendorong pengemudi membawa muatan melebihi kapasitas untuk mengejar efisiensi dan keuntungan.

“Yang perlu dicek juga dari perusahaannya. Kenapa kadang sopir suka melakukan seperti itu? Itu kan masalah ongkos angkutnya, kemudian harus mendapatkan efisiensi yang tinggi. Untuk mendapatkan efisiensi yang tinggi itu, akhirnya muatannya harus berlebih,” ujar Slamet.

Legislator Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dari daerah pemilihan Jawa Barat IV tersebut juga meminta kejelasan mengenai prosedur penanganan kendaraan ODOL yang terlanjur tiba di pelabuhan.

Ia mempertanyakan langkah yang harus dilakukan ASDP, termasuk kemungkinan pembongkaran muatan sebelum kendaraan diizinkan menyeberang.

ASDP Minta Penegakan Hukum Dilakukan Sejak Perjalanan Darat

Direktur Utama PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) Heru Widodo menegaskan penindakan ODOL harus dilakukan oleh aparat kepolisian dan Kementerian Perhubungan sejak kendaraan masih berada di jalan.

“Karena enggak mungkin tiba-tiba kendaraan ODOL itu ada di pelabuhan, Pak. Pasti akan melewati jalur arteri, melewati jalan tol dan lain-lain. Kadang-kadang yang sialnya itu ASDP karena paling ujung. Taunya, kok di pelabuhan ada ODOL?” jelas Heru.

Menurut Heru, pelanggaran yang tidak ditindak di jalan arteri dan jalan tol menyebabkan kendaraan bermuatan berlebih terus lolos hingga pelabuhan dan membebani operator penyeberangan.

Perkuat Pengawasan Menuju Zero ODOL 2027

Penanganan kendaraan berdimensi dan bermuatan berlebih tersebut sejalan dengan agenda pemerintah menuju Zero ODOL 2027.

Kementerian Perhubungan menyiapkan penguatan pengawasan dan penegakan hukum berbasis teknologi melalui ETLE HUB untuk mengintegrasikan data kendaraan dan perangkat pemantauan dalam mengidentifikasi pelanggaran ODOL.

Upaya penertiban juga perlu menyasar seluruh rantai distribusi barang, mulai dari perusahaan angkutan hingga pelaku usaha, bukan hanya pengemudi.

Komisi VI DPR RI berharap penanganan ODOL dilakukan secara konsisten dengan melibatkan seluruh instansi terkait untuk menjaga keselamatan transportasi sekaligus memastikan operator pelabuhan tidak menjadi satu-satunya pihak yang menangani pelanggaran sejak perjalanan darat.

Penulis :
Gerry Eka
FLOII 2026