
Pantau - Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Bob Hasan menegaskan bahwa kekosongan hukum tidak selalu harus diselesaikan melalui pembentukan undang-undang baru, tetapi juga dapat ditangani melalui evaluasi dan revisi regulasi yang telah berlaku.
Hal tersebut disampaikan Bob Hasan seusai mengikuti kunjungan kerja Baleg DPR RI ke Provinsi Lampung dalam rangka sosialisasi Program Legislasi Nasional (Prolegnas), Jumat (20/11/2026).
Dalam kunjungan tersebut, Baleg menerima sejumlah masukan dari akademisi dan pemangku kepentingan daerah mengenai kebutuhan pembentukan maupun perubahan regulasi.
Evaluasi Regulasi untuk Menjawab Perkembangan Zaman
Politikus Fraksi Partai Gerindra tersebut menjelaskan bahwa masukan yang diterima mencakup aspek formal pembentukan undang-undang, terutama mengenai partisipasi publik dan evaluasi terhadap kekosongan hukum.
Menurutnya, hasil evaluasi perlu menjadi pertimbangan dalam menentukan apakah suatu persoalan membutuhkan pembentukan undang-undang baru atau cukup diselesaikan melalui revisi regulasi yang sudah berlaku.
“Posisi untuk revisi terkait dengan perkembangan zaman dan pergeseran nilai itu diperlukan setiap saat, setiap kapanpun juga revisi undang-undang itu harus dilakukan" tegas Bob.
Selain aspek formal, Baleg turut menerima sejumlah usulan materi legislasi untuk dimasukkan dalam perencanaan legislasi jangka menengah maupun prioritas.
Usulan tersebut mencakup perlindungan pekerja migran Indonesia, perlindungan hak asasi manusia (HAM), serta perlindungan terhadap para pembela HAM dan lingkungan hidup.
Baleg Tekankan Pentingnya Partisipasi Publik dalam Legislasi
Bob menjelaskan bahwa setiap aspirasi masyarakat perlu melalui proses pengolahan sebelum diterjemahkan menjadi materi muatan undang-undang.
Masukan masyarakat akan disaring menjadi fakta dan data, kemudian diformulasikan menjadi abstraksi, norma, hingga pasal-pasal dalam undang-undang.
"Baleg dapat mengejawantahkan terkait dengan bagaimana asal usul daripada partisipasi publik yang kemudian dapat diberlakukan proses penerapan dalam materi muatan pasal-pasal sebagaimana dalam pembentukan undang-undang." ujarnya.
Menurut Bob, proses tersebut penting untuk memastikan partisipasi publik tidak hanya berhenti pada penyampaian pendapat, tetapi juga memiliki keterkaitan dengan substansi regulasi yang dibentuk.
- Penulis :
- Gerry Eka




