HOME  ⁄  Nasional

Bantul Tambah Jaringan CCTV hingga 100 Titik, Prioritaskan Wilayah Rawan Kejahatan

Oleh Gerry Eka
SHARE   :

Bantul Tambah Jaringan CCTV hingga 100 Titik, Prioritaskan Wilayah Rawan Kejahatan
Foto: Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kabupaten Bantul Singgih Riyadi saat menjelaskan terkait penambahan CCTV di Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta, Kamis (19/11/2026).

Pantau - Pemerintah Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), berencana memperluas jaringan kamera pengawas atau closed-circuit television (CCTV) hingga mencapai sekitar 100 titik dengan memprioritaskan kawasan yang rawan kecelakaan, kejahatan, serta pembuangan sampah secara ilegal.

Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kabupaten Bantul Singgih Riyadi mengatakan saat ini pemerintah daerah telah mengelola sekitar 85 titik atau saluran CCTV yang tersebar di sejumlah wilayah.

"Saat ini yang fix kita kelola itu sekitar 85 titik atau 85 saluran," katanya di Bantul, Minggu.

Menurut Singgih, penambahan jaringan CCTV akan diarahkan terutama ke kawasan yang memiliki tingkat kerawanan kecelakaan dan tindak kejahatan.

Pemasangan kamera pengawas di lokasi tersebut diharapkan dapat memaksimalkan pemantauan sekaligus menjadi langkah antisipasi terhadap berbagai peristiwa yang berpotensi mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat.

Selain kawasan rawan kecelakaan dan kejahatan, pemerintah daerah juga akan menyasar lokasi yang kerap digunakan untuk membuang sampah secara ilegal.

"Satu lagi, wilayah-wilayah yang rawan digunakan untuk pembuangan sampah secara ilegal, itu yang akan kita pasang titik CCTV di sana," ujarnya.

Singgih memperkirakan jumlah jaringan CCTV yang dikelola pemerintah daerah dapat bertambah hingga sekitar 100 titik melalui rencana pengembangan tersebut.

"Kira-kira nanti bisa terpasang sekitar 100 titik lagi lah," katanya.

Rekaman CCTV Diatur Melalui Prosedur Resmi

Singgih menjelaskan bahwa keberadaan CCTV tidak hanya dimanfaatkan oleh pemerintah daerah untuk memantau kondisi wilayah, tetapi juga dapat membantu penanganan berbagai peristiwa, termasuk tindak kejahatan maupun kecelakaan.

Rekaman kamera pengawas tersebut dapat menjadi informasi pendukung bagi masyarakat maupun aparat penegak hukum ketika membutuhkan keterangan terkait suatu kejadian.

Meski demikian, tidak seluruh rekaman CCTV dapat diakses secara bebas oleh masyarakat umum karena sebagian kamera masih dikelola secara khusus oleh Diskominfo Kabupaten Bantul.

Ia mengatakan pengaturan akses tersebut dilakukan untuk mencegah penyalahgunaan rekaman oleh pihak yang tidak bertanggung jawab.

"Rekaman CCTV itu adminnya kita, karena tidak bisa sembarang orang bisa mengakses sebagai antisipasi apabila digunakan untuk hal-hal yang melanggar," ujarnya.

Karena itu, masyarakat maupun aparat penegak hukum yang membutuhkan rekaman CCTV harus mengajukan permintaan melalui prosedur resmi kepada Dinas Komunikasi dan Informatika.

"Apabila masyarakat atau aparat penegak hukum menginginkan rekaman CCTV itu harus secara prosedur ke Dinas Kominfo," ujarnya.

Sebagian CCTV Terhubung dengan Jaringan Jogja Istimewa

Di sisi lain, Singgih menyebutkan sejumlah kamera pengawas di Kabupaten Bantul telah terintegrasi dengan jaringan Jogja Istimewa sehingga dapat diakses secara umum melalui jaringan tersebut.

Beberapa kamera yang sudah masuk dalam jaringan itu antara lain CCTV di simpang empat Klodran serta sejumlah ruas jalan nasional dan provinsi.

Integrasi tersebut menjadi salah satu upaya pemerintah daerah untuk memperluas akses informasi pemantauan wilayah kepada masyarakat.

Singgih menyebutkan sekitar 40 persen dari total CCTV yang dikelola Pemerintah Kabupaten Bantul saat ini telah terhubung dengan jaringan Jogja Istimewa.

Dengan jumlah keseluruhan sekitar 85 titik, persentase tersebut menunjukkan sebagian jaringan CCTV daerah sudah dapat diakses melalui sistem yang terintegrasi.

Pemerintah Kabupaten Bantul berencana memperluas integrasi jaringan tersebut agar semakin banyak kamera pengawas yang dapat diakses masyarakat secara terbuka.

"Mungkin dari 85-an titik 40-an persen sudah masuk jaringan Jogja Istimewa. Nanti ke depan kita kembangkan lagi sebagai wujud transparansi, masyarakat bisa mengakses secara penuh," ujarnya.

Penulis :
Gerry Eka
FLOII 2026