HOME  ⁄  Nasional

Azis Subekti Minta Masyarakat Tidak Dijadikan Tameng Penertiban Kawasan Hutan

Oleh Gerry Eka
SHARE   :

Azis Subekti Minta Masyarakat Tidak Dijadikan Tameng Penertiban Kawasan Hutan
Foto: Anggota Komisi II DPR RI Azis Subekti.

Pantau - Anggota Komisi II DPR RI Azis Subekti mengingatkan agar masyarakat tidak dijadikan tameng oleh pihak-pihak yang berupaya menghindari pertanggungjawaban hukum dalam proses penertiban kawasan hutan.

Azis mendukung langkah pemerintah menertibkan pemanfaatan kawasan hutan yang menyalahi aturan, dengan tetap memperhatikan perlindungan terhadap penghidupan warga terdampak.

“Kalau warga datang menyampaikan keberatan, dengarkan apa yang sungguh mereka khawatirkan. Kalau ada yang menggerakkan mereka untuk menghalangi pemeriksaan, telusuri siapa yang memberi perintah dan kepentingan apa yang sedang dipertahankan,” kata Azis dalam keterangannya yang diterima di Jakarta, Minggu.

Menurut dia, penegakan hukum harus menyasar pihak-pihak yang paling bertanggung jawab atas pelanggaran di lapangan, mulai dari pemberi pembiayaan, pemberi perintah, hingga pihak yang memperoleh keuntungan.

“Untuk sampai ke sana, penyelidikan perlu mengikuti dokumen, uang, dan perintah kerja, sejauh ia mengikuti jejak kerusakan di lapangan,” ujarnya.

Penegakan Hukum dan Perlindungan Masyarakat

Azis menilai Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup telah menyediakan landasan hukum yang kuat untuk menindak pelanggaran lingkungan.

Menurut dia, aturan tersebut memungkinkan penegak hukum menuntut ganti rugi, tindakan tertentu, hingga pertanggungjawaban pidana terhadap badan usaha maupun pemberi perintah apabila unsur hukumnya terpenuhi.

Azis juga menekankan perlunya pemetaan yang jelas agar pemerintah tidak menyamaratakan posisi berbagai kelompok masyarakat yang tinggal atau beraktivitas di sekitar lokasi penertiban.

Ia meminta aparat dan pemerintah membedakan pekerja perusahaan, masyarakat adat atau warga yang telah hidup turun-temurun di kawasan hutan, serta warga yang selama ini turut merawat lingkungan.

“Bila pemerintah hanya mendengar suara yang paling keras, mudah sekali orang-orang itu dianggap mempunyai kepentingan yang sama,” katanya.

Meski mengapresiasi keberanian pemerintah dalam melakukan penertiban, Azis mendesak adanya evaluasi menyeluruh terhadap sistem pengawasan pemanfaatan kawasan hutan.

Evaluasi tersebut dinilai penting untuk mengungkap bagaimana pelanggaran dapat berlangsung dalam waktu lama hingga warga telanjur menggantungkan hidup pada aktivitas tersebut.

Kanal Pengaduan dan Pemulihan Mata Pencaharian

Azis turut mendorong pemerintah daerah membuka kanal pengaduan langsung bagi warga terdampak tanpa melalui perantara perusahaan, termasuk untuk mendata persoalan ketenagakerjaan dan hak-hak pekerja.

“Upah yang masih terutang harus ditagihkan kepada pihak yang berkewajiban. Sebagian warga yang mengenal kawasan dapat dilibatkan dengan upah layak dalam pembibitan, pemulihan gambut, atau pencegahan kebakaran,” tutur Azis.

Ia menegaskan bahwa perlindungan penghidupan masyarakat dan pemulihan lingkungan merupakan perwujudan Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Azis berharap penertiban kawasan hutan dapat menghadirkan kepastian hukum, memperbaiki ekosistem, sekaligus membuka kesempatan mata pencaharian yang sah bagi masyarakat.

Penulis :
Gerry Eka
FLOII 2026