HOME  ⁄  Nasional

Menhut Tegaskan Rencana Relokasi Badak Jawa ke Alas Purwo Telah Dikaji Sejak Awal 1990-an

Oleh Gerry Eka
SHARE   :

Menhut Tegaskan Rencana Relokasi Badak Jawa ke Alas Purwo Telah Dikaji Sejak Awal 1990-an
Foto: Arsip foto - Seekor anak badak jawa bersama induknya terekam kamera jebakan sedang berkubang di Taman Nasional Ujung Kulon.

Pantau - Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni menegaskan rencana relokasi badak Jawa dari Taman Nasional Ujung Kulon ke Taman Nasional Alas Purwo telah melalui pembahasan dan kajian sejak lama, bahkan wacana pengembangan habitat alternatif sudah muncul sejak awal 1990-an.

Dalam keterangan resmi di Jakarta, Minggu, Raja Juli menyampaikan bahwa pemerintah telah membahas pengembangan habitat alternatif badak Jawa sejak beberapa dekade lalu.

“Wacana pengembangan habitat alternatif badak Jawa telah menjadi pembahasan pemerintah sejak awal 1990-an. Pada 1991, Pulau Panaitan dan Gunung Honje dipertimbangkan sebagai lokasi pengembangan populasi di kawasan Ujung Kulon,” katanya.

Raja Juli membantah anggapan bahwa gagasan pemindahan habitat badak Jawa dari Ujung Kulon ke Alas Purwo merupakan ide Hashim Djojohadikusumo.

Ia menekankan bahwa rencana translokasi tersebut dilatarbelakangi studi konservasi yang telah dilakukan sebelumnya.

“Seolah-olah ide untuk memindahkan atau translokasi badak Jawa yang ada di Ujung Kulon ke Alas Purwo itu idenya Pak Hashim. Bukan, ini adalah studi yang sudah lama dilakukan,” ungkap Raja Juli.

Menhut Bantah Tuduhan terhadap Hashim

Raja Juli juga menanggapi pemberitaan yang mengaitkan Hashim dengan dugaan ancaman terhadap habitat badak Jawa.

Menurut dia, anggapan tersebut bertentangan dengan komitmen Hashim dalam mendukung pelestarian satwa liar.

“Beliau merupakan seorang pengusaha yang memiliki komitmen sangat dalam dan sangat panjang untuk konservasi satwa liar. Kalau kemudian diberitakan bahwa beliau justru akan menghancurkan habitat badak Jawa, itu sama sekali tidak masuk akal,” ujar Menhut.

Raja Juli mengutip pemberitaan Kompas pada 20 Maret 1991 yang menyebut pemerintah ketika itu telah mempertimbangkan pengembangan pembiakan badak Jawa.

Rencana tersebut mencakup pemanfaatan kawasan alternatif hingga kemungkinan pengembangbiakan dalam kandang di sejumlah kebun binatang.

Pembahasan translokasi kemudian berkembang pada 1996 hingga 1997 melalui penyusunan strategi dan rencana konservasi badak Jawa.

Dokumen tersebut memuat rencana pengembangan kawasan Gunung Honje serta pembentukan populasi kedua di luar Semenanjung Ujung Kulon.

Kajian Konservasi Mempertimbangkan Risiko Pemindahan

Kawasan sekitar Karang Ranjang, Kalejetan, dan Legon Pakis diusulkan untuk mendukung penelitian konservasi.

Usulan tersebut merupakan bagian dari pengembangan kawasan suaka dan berbeda dengan rencana pembentukan populasi kedua di luar semenanjung.

Pada tahun yang sama, Yayasan Lembaga Alam Tropika Indonesia (Latin) turut menyampaikan keberatan terhadap rencana translokasi.

Organisasi tersebut menyoroti risiko kematian badak selama proses pemindahan serta pentingnya memperbaiki kualitas habitat utama satwa tersebut.

Latin juga mendorong perlindungan kawasan Gunung Honje dari tekanan aktivitas manusia yang berpotensi mengganggu kelangsungan habitat.

Selain itu, keterlibatan masyarakat di sekitar kawasan dinilai penting untuk mendukung keberhasilan program konservasi dalam jangka panjang.

Raja Juli menyatakan perdebatan tersebut menunjukkan bahwa gagasan translokasi badak Jawa telah melalui pembahasan panjang dengan berbagai pertimbangan ilmiah.

“Perdebatan tersebut menunjukkan bahwa gagasan translokasi badak Jawa telah melalui pembahasan panjang dengan berbagai pertimbangan ilmiah. Kajian tidak hanya menyangkut lokasi pemindahan, tetapi juga keselamatan satwa, kondisi lingkungan, dan kesiapan pengelolaan kawasan,” ucapnya.

Alas Purwo Belum Ditetapkan sebagai Habitat Kedua

Saat ini, Taman Nasional Alas Purwo di Banyuwangi, Jawa Timur, kembali dibahas sebagai calon habitat kedua bagi badak Jawa.

Namun, Kementerian Kehutanan menyatakan kawasan tersebut belum ditetapkan sebagai lokasi relokasi dan masih memerlukan kajian ilmiah lebih lanjut.

Penulis :
Gerry Eka
FLOII 2026