
Pantau - Keberhasilan transisi energi di Indonesia perlu dinilai melalui ukuran yang lebih luas daripada sekadar pembangunan infrastruktur dan peningkatan kapasitas energi terpasang.
Selama ini, kebijakan publik kerap mengukur pencapaian transisi energi berdasarkan bertambahnya jumlah kendaraan listrik, pembangunan pembangkit energi baru terbarukan berskala besar, serta peningkatan penggunaan bahan bakar nabati.
Namun, pendekatan yang hanya menitikberatkan pada capaian fisik dan angka kapasitas berisiko mengabaikan aspek ketahanan ekonomi serta keberlanjutan fiskal negara.
Penurunan emisi karbon memang menjadi salah satu indikator penting, tetapi ukuran tersebut belum sepenuhnya menggambarkan berbagai tekanan ekonomi yang muncul selama proses perubahan sistem energi.
Ketahanan fiskal dalam transisi energi
Kerentanan tersebut dapat dilihat dari struktur anggaran negara, terutama pada pos subsidi dan kompensasi energi yang nilainya terus berfluktuasi.
Berdasarkan dokumen APBN Kita yang diterbitkan Kementerian Keuangan, realisasi subsidi dan kompensasi energi masih dipengaruhi ketergantungan Indonesia terhadap harga minyak mentah serta perubahan nilai tukar rupiah.
Kondisi itu menunjukkan bahwa perubahan sistem energi tidak dapat dilepaskan dari perhitungan kemampuan fiskal negara dalam menghadapi gejolak pasar energi global.
Penerapan teknologi hijau tanpa perhitungan keekonomian yang cermat berpotensi hanya memindahkan beban anggaran dari satu pos subsidi ke pos lainnya.
Dengan demikian, keberhasilan transisi energi semestinya tidak berhenti pada penggantian teknologi, tetapi juga harus mampu memperkuat ruang fiskal dan menjaga ketahanan ekonomi dalam jangka panjang.
Menggunakan indikator multidimensi
Pengurangan ketergantungan terhadap energi fosil impor merupakan kebutuhan penting bagi Indonesia untuk memperkuat kemandirian energi.
Namun, manfaat ekonomi dari upaya tersebut perlu diuji melalui perhitungan yang terukur agar kebijakan yang diterapkan benar-benar menghasilkan efisiensi.
Tata kelola energi karena itu membutuhkan pendekatan teknokratik dengan mempertimbangkan berbagai indikator secara bersamaan.
Pengukuran keberhasilan perlu mencakup dampak terhadap emisi, efisiensi ekonomi, ketahanan pasokan energi, serta kemampuan anggaran negara dalam menopang perubahan sistem energi.
Rekalibrasi terhadap metrik keberhasilan menjadi penting agar kebijakan transisi energi tidak hanya berorientasi pada capaian proyek, tetapi juga berpihak pada ketahanan ekonomi domestik jangka panjang.
- Penulis :
- Gerry Eka




