
Pantau - Ikatan Guru Taman Kanak-Kanak Indonesia (IGTKI) memperjuangkan penerapan wajib belajar 13 tahun yang dimulai dari jenjang taman kanak-kanak (TK) sebagai bagian dari penguatan pendidikan anak usia dini.
Ketua Umum Pengurus Pusat IGTKI-PGRI Eka Putri Handayani mengatakan kebijakan tersebut perlu disertai kejelasan batas usia pendidikan formal dan nonformal agar pelaksanaan layanan pendidikan anak lebih terarah.
"Kebijakan tersebut dinilai perlu disertai dengan kejelasan batas usia pendidikan formal dan non formal. Kami juga mengkampanyekan kepada masyarakat sebelum masuk SD jangan lewatkan TK. Mudah-mudahan Rancangan Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional (RUU Sisdiknas) nanti berpihak pada guru TK," ujarnya saat menghadiri peringatan Hari Guru Nasional 2026 di gedung pertemuan Universitas Muria Kudus, Minggu.
Eka mengungkapkan aspirasi tersebut telah disampaikan kepada Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad bersama jajaran pengurus IGTKI-PGRI Pusat.
Usulan batas usia dan rombongan belajar
Dalam usulan tersebut, IGTKI berharap batas usia anak untuk mengikuti pendidikan TK ditetapkan secara jelas, yakni pada rentang 4-6 tahun.
Organisasi tersebut juga mengusulkan pengaturan rombongan belajar dengan ketentuan 2:15 agar proses pendampingan dan pengawasan peserta didik dapat berlangsung lebih optimal.
"Peserta didik tentunya ada yang lebih aktif, rasa ingin tahunya lebih besar, dan ketika guru dituntut menjaga semuanya yang berkisar 16-17 anak, tentunya kesulitan. Padahal, ketika ada anak yang terjatuh yang disalahkan tentu guru dan orang tua yang tidak menerima bisa menuntut karena kelalaian," ujarnya.
Menurut Eka, pengaturan jumlah peserta didik dan tenaga pendidik tersebut diharapkan membuat setiap anak memperoleh perhatian serta penanganan yang lebih maksimal.
Ia menjelaskan aspirasi itu mewakili kepentingan nasional, meskipun penerapannya di sekolah dapat disesuaikan dengan kebijakan masing-masing lembaga.
Penyesuaian diperlukan karena terdapat guru bersertifikasi yang menghadapi persoalan pemenuhan ketentuan jumlah peserta didik di sekolah tempat mereka mengajar.
Pemerataan status dan kesejahteraan guru
Selain persoalan usia pendidikan dan rombongan belajar, IGTKI turut menyampaikan aspirasi mengenai pemerataan inpassing serta pengangkatan guru TK menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) maupun Pegawai Negeri Sipil (PNS).
IGTKI juga berharap pemerintah memperhatikan penempatan guru yang telah diangkat sebagai PPPK atau PNS agar mereka dapat tetap bertugas di sekolah asal.
Eka pada kesempatan tersebut mengingatkan para guru untuk bergabung dengan organisasi profesi sesuai bidang keahlian masing-masing.
"Organisasi harus hadir buat anggota. Kalau ada masalah mengadulah ke organisasi. Sampaikan kepada pengurus kecamatan, kabupaten, dan provinsi akan mengakomodir. Dinamika di lapangan akan disampaikan ke pusat untuk menjadi perhatian," ujarnya.
Ia mencontohkan persoalan pembayaran gaji guru sertifikasi yang belum cair sebagai salah satu aspirasi anggota yang pernah diteruskan kepada pengurus pusat.
Melalui berbagai usulan tersebut, Eka berharap pemerintah memberikan perhatian terhadap keberadaan dan peran guru TK dalam penyusunan kebijakan pendidikan nasional.
Peningkatan kesejahteraan, kepastian status kepegawaian, serta kejelasan regulasi pendidikan dinilai menjadi faktor penting untuk mendukung peningkatan kualitas layanan pendidikan anak usia dini.
- Penulis :
- Gerry Eka




