Pantau - Indonesia Corruption Watch (ICW) dan Pusat Studi Hukum dan Kebijakan (PSHK) merekomendasikan 20 nama untuk menjadi anggota Panitia Seleksi (Pansel) calon pimpinan (capim) KPK serta Dewan Pengawas (Dewas) KPK. Keduapuluh nama anggota pansel capim KPK ini diserahkan ke Deputi V Kantor Staf Presiden (KSP).
"Ada lebih dari 20 nama kita serahkan ke Deputi V KSP," kata Peneliti ICW, Kurnia Ramadhana di komplek Istana Kepresidenan, Senin (20/5/2024).
Kurnia tak memerinci 20 nama anggota pansel capim KPK yang direkomendasikan ICW dan PSHK yang tergabung dalam Koalisi Masyarakat Sipil Antikoruipsi tersebut. Dia hanya menyebut sederet nama itu terdiri dari beberapa latar belakang.
"Kami tidak bisa sampaikan nama-namanya siapa saja, akan tetapi kami cukup meyakini pihak-pihak yang kami dorong ke pemerintah adalah figur-figur yang betul-betul memahami permasalahan pemberantasan korupsi secara umum dan pemberantasan korupsi yang ada di KPK," jelas Kurnia.
Dia membeberkan, rekomendasi 20 nama anggota pansel capim KPK ini bakal bekerja mulai Juni 2024. Artinya, tinggal beberapa hari lagi Presiden Joko Widodo (Jokowi) bakal menunjuk siapa anggota pansel capim KPK tersebut.
"Minggu ini menjadi minggu yang sangat krusial bagi pemberantasan korupsi karena berdasarkan pengakuan dari Koordinator Staf Khusus Presiden awal Juni pansel sudah bekerja," sebut Kurnia.
Kejar Waktu
Kantor Staf Presiden (KSP) menyatakan bahwa urgensi waktu menjadi alasan utama di balik dominasi unsur pemerintah dalam komposisi panitia seleksi (pansel) calon pimpinan (capim) KPK periode 2024-2029.
Pansel capim KPK saat ini terdiri dari lima perwakilan pemerintah dan empat perwakilan masyarakat sipil.
"Intinya, ini untuk menjamin tepat waktu karena akhir bulan harus naik ke Setneg dan Juni pansel harus sudah mulai bekerja," kata Tenaga Ahli KSP Yusuf Gumilang, Senin (13/5/2024).
Yusuf menjelaskan bahwa pemerintah mengejar waktu agar pansel capim KPK segera dapat bekerja, mengingat periode pimpinan KPK saat ini melampaui masa kepemimpinan Presiden Joko Widodo yang akan berakhir pada Oktober 2024.
"Perubahan pimpinan KPK sekarang kan melampaui masa kepemimpinan Presiden Joko Widodo. Ada urgensi ke sana," tambahnya.
Meskipun komposisi pansel didominasi unsur pemerintah, Yusuf menegaskan bahwa pemerintah bekerja serius untuk memastikan pansel ini dapat diterima publik dengan menjamin integritas dan kapasitas anggotanya sesuai bidang masing-masing.
Namun, Indonesia Corruption Watch (ICW) mengkritik komposisi pansel capim KPK tersebut. Peneliti ICW Diky Anandya menyatakan bahwa dominasi unsur pemerintah dalam pansel tidak ideal dan membuka potensi konflik kepentingan.
"Komposisi itu membuka potensi konflik kepentingan dan intervensi atas keputusan dalam proses seleksi. Jika didominasi unsur pemerintah, potensi konflik dan intervensi justru akan besar muncul," kata Diky, Minggu (12/5/2024).
- Penulis :
- Khalied Malvino
