Pantau - Penjabat (Pj) Ketum PBB Fachri Bachmid menyodorkan nama Yusril Ihza Mahendra sebagai Menteri Koordinator Politik Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menko Polhukam) di kabinet pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka. Menurutnya, jabatan itu cocok dengan kapasitas dan keilmuan Yusril.
"Ya, jadi kan sampai saat ini kan belum tahu dia jabatannya di mana. Tapi kalau andaikan ditanya tentang idealnya beliau, posisi-posisi kementerian itu mungkin lebih tepat sesuai dengan kapasitas dan keilmuannya, itu di Menko Polhukam. Mungkin tempatnya di situ. Karena lebih luas, lebih kepada aspek kebijakan yang jauh lebih holistik, kira-kira beliau bisa pikirkan tentang bagaimana bangun sistem dan sebagainya," kata Fahri kepada wartawan di kediamannya, Kamis (23/5/2024).
Dia menilai, Yusril bisa mendapat jabatan lebih tinggi dari Jaksa Agung. Fachri menuturkan, hal tersebut selaras dengan keinginan Yusril dalam membangun sistem.
"Ya kalau Pak Yusril kan harus jabatan yang lebih besar kan. Karena yang beliau pikirkan selama ini kan bagaimana membangun sistem. Kalau menjadi Jaksa Agung kan tidak bangun sistem. Itu eksekutor," ucapnya.
Disebutkannya, Yusril terkendala aturan Mahkamah Konstitusi (MK) soal Jaksa Agung mesti bebas dari politik praktis selama 5 tahun.
"Jadi memang sangat kelihatannya tidak terlalu cocok kalau Pak Yusril jadi Jaksa Agung. Dari segi perundang-undangannya tidak mendukung, ada batasan yang memang sudah diputuskan oleh MK. Dari aspek kapasitas Pak Yusril itu harus lebih kepada bagaimana membangun sistem tata negara. Yang paling cocok untuk nahkodai itu kan ada di menko. Supaya lebih holistik. Kira-kira gitu konsep pikirnya yang bisa tereksekusi menjadi kebijakan negara dan terdukung oleh perubahan-perubahan regulasi. Itu Prof Yusril cocoknya yang kayak gitu. Karena beliau sosok besar," jelasnya.
Kendati begitu, Faxhri menyangkal Yusril mengundurkan diri dari jabatan Ketum PBB demi meraih kursi Menko Polhukam. Ditegaskannya, Yusril mundur atas kehendaknya sendiri.
"Nggak, belum, yang tadi saya ngomong analisis saya andaikan dibutuhkan bangsa dan negara, kalau mau dibutuhkan Prabowo. Tapi mundurnya Pak Yusril itu kan keinginan beliau yang sudah 2 tahun lalu sebelum pilpres ini diselenggarakan, beliau sudah berkepentingan untuk mundur," tandasnya.
- Penulis :
- Khalied Malvino
- Editor :
- Khalied Malvino
