Pantau - Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI, Said Abdullah menegaskan, DPR seharusnya turut melakukan efisiensi anggaran, bukan hanya meminta pemerintah untuk melakukannya.
Hal ini disampaikan Said dalam menanggapi pertanyaan publik mengenai mengapa anggaran DPR tidak terkena pemangkasan dalam kebijakan efisiensi yang diterapkan pemerintah.
"Kalau saya sudah berteriak dari dulu, internal itu seharusnya segera. DPR itu kalau minta pemerintah lakukan efisiensi, maka yang harus dilakukan DPR-nya duluan," ujar Said Abdullah di Kompleks Parlemen, Rabu (12/2/2025).
Menurutnya, ada berbagai aspek yang bisa diefisienkan dalam operasional DPR, termasuk penggunaan kertas dalam rapat kerja yang masih mengandalkan fotokopi berulang kali.
"Kasihan pemerintah juga, bolak-balik fotokopi, keluar masuk fotokopi. Kenapa sih nggak paperless? Kan selesai, sehingga biaya pemerintah juga nggak keluar," katanya.
Baca Juga: Pimpinan DPR Apresiasi Dana Bansos Tak Terkena Efisiensi Anggaran Pemerintah
Selain itu, Said juga mengkritik kebiasaan DPR mencetak buku dalam jumlah besar yang akhirnya hanya menumpuk di ruangan tanpa dibaca.
"Berhentilah nyetak buku sebanyak-banyaknya. Ruangan penuh dengan buku, itu pun nggak dibaca lagi," tambahnya.
Sementara itu, dalam kebijakan efisiensi anggaran yang diterapkan Presiden Prabowo Subianto, sejumlah kementerian dan lembaga mengalami pemangkasan anggaran secara signifikan.
Namun, DPR RI tidak termasuk dalam kebijakan efisiensi tersebut, sehingga pagu anggarannya tetap sebesar Rp6,6 triliun.
- Penulis :
- Aditya Andreas
