Pantau - Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg), Prasetyo Hadi, menanggapi soal pelaksanaan retret kepala daerah di Akademi Militer (Akmil), Magelang, Jawa Tengah (Jateng), yang dilaporkan ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Katanya, retret sudah sesuai prosedur dan tidak ada yang dilanggar.
"Ya itu hak kalo melaporkan. Tapi saya pastikan semua berjalan sesuai dengan aturan. Sesuai dengan perundang-undangan. Tidak ada yang dilanggar. Semua bisa kita buka," kata Prasetyo kepada wartawan, Senin (3/3/2025).
Prasetyo kembali menegaskan bahwa penunjukan pelaksana hingga pelaksanaan retret sudah sesuai prosedur, dan tahapan penunjukan pelaksana pun dilakukan secara terbuka.
Baca juga: Pesan Puan di Penutupan Retret Kepala Daerah: Perkuat Sinergi Pemda-Pusat untuk NKRI
"Itu kan prosesnya ya. Pengelolanya. Prosesnya seperti itu. Tapi semuanya saya jamin semuanya terbuka, semuanya sesuai dengan prosedur," katanya.
Sebagai informasi, laporan tersebut dilayangkan pada Jumat (28/2) oleh Koalisi Masyarakat Sipil ke KPK. Menurut Perwakilan Koalisi Masyarakat Sipil yang juga pakar hukum tata negara Universitas Andalas, Feri Amsari, kegiatan retret tersebut diduga melanggar aturan.
"Oleh teman-teman peneliti dilakukan penelusuran, penelitian yang memperlihatkan beberapa kejanggalan. Salah satunya penunjukan PT Lembah Tidar Indonesia yang merupakan perusahaan yang punya korelasi dengan kekuasaan," kata Feri.
Diberitakan sebelumnya, para kepala daerah menjalani retret atau pembekalan di Akmil, Magelang. selama 21-28 Februari 2025. Sedangkan, para wakilnya hanya didiwajibkan datang ke Magelang pada Kamis (27/2/2025).
Baca juga: Dedie A Rachim: Retret Membangun Solidaritas Antar Kepala Daerah
- Penulis :
- Firdha Riris
