HOME  ⁄  News

Indonesia Tegaskan Reformasi PBB Semakin Mendesak untuk Hadapi Tantangan Global Abad ke-21

Oleh Gerry Eka
SHARE   :

Indonesia Tegaskan Reformasi PBB Semakin Mendesak untuk Hadapi Tantangan Global Abad ke-21
Foto: Menlu RI Sugiono (kanan) dalam High-Level Meeting on the Global Development Initiative (GDI) di sela-sela High-level Week (HLW) Sidang Majelis Umum ke-81 PBB di New York, Amerika Serikat, Sabtu (26/9/202).

Pantau - Indonesia menegaskan reformasi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) semakin mendesak untuk menghadapi dinamika dan tantangan global pada abad ke-21.

Menteri Luar Negeri RI Sugiono menyampaikan pandangan tersebut dalam pernyataan nasional Indonesia pada Sidang ke-81 Majelis Umum PBB di New York, Amerika Serikat, Sabtu (26/9/2026) waktu setempat.

Sugiono mengatakan peran PBB sebagai institusi multilateral yang menyatukan negara-negara di dunia masih tidak tergantikan.

“Indonesia senantiasa percaya pada PBB. Akan tetapi, kepercayaan pada PBB juga berarti percaya bahwa PBB harus berevolusi seiring dengan dunia yang dilayaninya,” kata Sugiono.

Menurut Sugiono, PBB menyediakan ruang bagi negara-negara untuk mencari jalan tengah ketika menghadapi perbedaan pandangan tanpa menempuh kekerasan dan konflik.

“PBB memberi aturan bersama di tengah perbedaan kepentingan dan memungkinkan kita menghimpun kemampuan ketika negara-negara tak bisa bertindak sendirian,” ujarnya.

Indonesia Dorong Sistem Multilateral Lebih Representatif

Sugiono menuturkan respons terhadap berbagai kekurangan multilateralisme saat ini adalah membangun sistem multilateral yang semakin kuat dan lebih baik.

Menurut dia, sistem multilateral yang sesuai untuk menghadapi abad ke-21 harus lebih representatif, lebih ulet, dan mampu memberikan hasil konkret bagi masyarakat dunia.

Sugiono mengakui reformasi sistem multilateral, khususnya PBB, tidak dapat diselesaikan dalam waktu singkat.

Namun, semakin besarnya tantangan global membuat negara-negara perlu mulai mengambil langkah untuk memperkuat kemampuan bersama dalam menghadapi berbagai krisis.

“Kita harus mulai memperkuat kapasitas kolektif kita dalam menghadapi krisis, merespons secara efektif krisis global dan kondisi kemanusiaan, serta menjaga perdamaian, pembangunan, dan kerja sama,” ujar Menlu RI.

Arsitektur Keuangan Internasional Juga Disorot

Selain PBB, Sugiono menyatakan reformasi sistem multilateral juga perlu menyentuh arsitektur keuangan internasional.

Reformasi tersebut dinilai perlu untuk memastikan sistem keuangan dunia semakin mampu memenuhi kebutuhan negara-negara berkembang serta memberikan ruang lebih luas bagi mereka dalam menentukan prioritas pembangunan dan memperkuat ketahanan nasional.

Sugiono mengatakan kemampuan Indonesia untuk terus berkontribusi kepada komunitas internasional berakar pada upaya membangun ketahanan nasional.

Upaya tersebut mencakup menjaga kualitas hidup masyarakat, memupuk persatuan dalam perbedaan, serta menghargai prinsip-prinsip hak asasi manusia.

Indonesia dalam Sidang Majelis Umum PBB 2026 diwakili Sugiono sebagai kepala delegasi yang telah berada di New York sejak Senin (21/9/2026).

Sebelum menyampaikan pernyataan nasional Indonesia, Sugiono juga mengikuti sejumlah pertemuan tingkat tinggi dan pertemuan bilateral selama rangkaian Sidang Majelis Umum PBB.

Penulis :
Gerry Eka
FLOII 2026