HOME  ⁄  News

64 Organisasi Rohingya Sambut Putusan ICJ soal Genosida, Desak PBB Pastikan Myanmar Bertanggung Jawab

Oleh Gerry Eka
SHARE   :

64 Organisasi Rohingya Sambut Putusan ICJ soal Genosida, Desak PBB Pastikan Myanmar Bertanggung Jawab
Foto: Arsip - Warga Muslim Rohingya, yang melarikan diri dari operasi militer di negara bagian Rakhine, Myanmar, sedang menunggu untuk melintasi perbatasan Myanmar menuju Bangladesh di Mingdu, Myanmar.

Pantau - Sebanyak 64 organisasi masyarakat sipil Rohingya di seluruh dunia mendesak komunitas internasional segera mengambil tindakan konkret untuk memastikan pertanggungjawaban Myanmar setelah Mahkamah Internasional (International Court of Justice/ICJ) menyatakan negara tersebut bertanggung jawab atas genosida terhadap etnis Rohingya.

Dalam pernyataan bersama pada Sabtu (21/11/2026), aliansi organisasi tersebut menilai putusan ICJ atas perkara yang diajukan Gambia pada 2019 merupakan langkah bersejarah menuju keadilan bagi korban dan penyintas Rohingya.

Aliansi tersebut menyampaikan apresiasi kepada Gambia, Organisasi Kerja Sama Islam (OKI), serta negara-negara yang telah mendukung proses hukum tersebut.

Desak PBB Pastikan Kepatuhan Myanmar terhadap Putusan ICJ

Sebanyak 64 organisasi tersebut mendesak Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) memastikan Myanmar mematuhi putusan Mahkamah Internasional.

Mereka juga menyerukan pemberlakuan embargo senjata, pembatasan pasokan bahan bakar jet, serta perluasan sanksi terhadap militer Myanmar dan Tentara Arakan.

Aliansi tersebut memperingatkan bahwa putusan pengadilan saja tidak cukup untuk melindungi warga sipil Rohingya tanpa disertai tindakan konkret dari komunitas internasional.

Dorong Perlindungan dan Pemenuhan Hak Pengungsi Rohingya

Dalam pernyataan bersama tersebut, aliansi organisasi Rohingya juga mendesak percepatan penyaluran bantuan kemanusiaan ke wilayah Rakhine, Myanmar.

Mereka turut menyerukan perbaikan kondisi kehidupan bagi lebih dari satu juta pengungsi Rohingya yang berada di Bangladesh.

Aliansi tersebut menegaskan bahwa setiap proses pemulangan pengungsi harus dilaksanakan secara aman dan sukarela serta disertai jaminan hak kewarganegaraan penuh dan kesetaraan hak.

Penulis :
Gerry Eka
FLOII 2026