HOME  ⁄  News

Indonesia Sepakati Target Penurunan 12 Juta Ton Emisi Karbon melalui Kerja Sama COP31

Oleh Gerry Eka
SHARE   :

Indonesia Sepakati Target Penurunan 12 Juta Ton Emisi Karbon melalui Kerja Sama COP31
Foto: Wamen LH/Waka BPLH Diaz Hendrapriyono dalam penutupan Carbon Connection Session (CarbonNex) di Paviliun Indonesia pada Konferensi Perubahan Iklim Perserikatan Bangsa-Bangsa ke-31 (COP31) di Antalya, Turki, Kamis (19/11/2026).

Pantau - Indonesia menutup rangkaian kegiatan bursa pasar karbon pada Konferensi Perubahan Iklim Perserikatan Bangsa-Bangsa ke-31 (COP31) di Antalya, Turki, dengan mencatat kesepakatan perdana di bawah Pasal 6.2 Persetujuan Paris yang menargetkan penurunan emisi hingga 12 juta ton karbon dioksida ekuivalen (CO2e) sampai 2038.

Kesepakatan tersebut menjadi salah satu capaian penting Indonesia dalam memperkuat perdagangan karbon internasional sekaligus menunjukkan kesiapan negara untuk mengembangkan pasar karbon yang mengedepankan integritas, kepastian hukum, dan kualitas kredit karbon.

Wakil Menteri Lingkungan Hidup/Wakil Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (BPLH) Diaz Hendropriyono mengatakan Indonesia ingin dikenal di tingkat global sebagai penyedia kredit karbon yang mengutamakan kualitas, kepercayaan, dan kepastian hukum.

"Kami ingin menjadi pasar yang berintegritas. Dengan integritas, Indonesia bisa menjadi pemain dominan dalam perdagangan karbon global, karena kita memiliki hutan, mangrove dan proyeknya, dan kini kita memiliki aturan yang dapat dipercaya," ujar Wamen Diaz dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Minggu.

Pernyataan tersebut disampaikan setelah berakhirnya Carbon Connection Session (CarbonNex) di Paviliun Indonesia pada COP31, yang mempertemukan pengembang proyek nasional dengan mitra internasional, lembaga keuangan, dan investor.

CarbonNex Hasilkan Sejumlah Kemitraan Baru

CarbonNex merupakan kelanjutan dari forum serupa yang sebelumnya diselenggarakan pada COP30 di Brasil.

Penyelenggaraan forum di Antalya, Turki, menghasilkan sejumlah kemitraan baru melalui Indonesia Climate and Carbon Partnership (ICCP), tiga perjanjian yang ditandatangani langsung di Paviliun Indonesia, serta pemaparan 30 proyek aksi iklim lintas sektor kepada calon mitra dan investor.

Forum tersebut mempertemukan 17 pengembang proyek nasional dengan berbagai pihak internasional untuk membahas peluang kerja sama dan dukungan pembiayaan bagi proyek-proyek aksi iklim di Indonesia.

Dari tujuh capaian kerja sama selama COP31, tiga perjanjian ditandatangani secara langsung di Paviliun Indonesia.

Salah satu kesepakatan penting dilakukan oleh PT PLN (Persero) bersama Global Green Growth Institute (GGGI), yang bertindak sebagai pengelola Norwegian Article 6 Climate Action Fund.

Kerja sama tersebut menjadi kesepakatan perdana Indonesia di bawah Pasal 6.2 Persetujuan Paris dengan target penurunan emisi hingga 12 juta ton CO2e sampai 2038.

Target tersebut akan dicapai melalui pengembangan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) terapung yang dilengkapi dengan sistem baterai.

Pasal 6.2 dalam Persetujuan Paris, yang telah diratifikasi Indonesia pada 2016, mengatur kerja sama sukarela antarnegara untuk melakukan transfer hasil mitigasi emisi karbon.

Melalui mekanisme tersebut, negara-negara dapat bekerja sama dalam upaya pengurangan emisi dengan mengikuti ketentuan yang telah disepakati dalam kerangka Persetujuan Paris.

Pertamina, Inhutani, dan PGN Jalin Kerja Sama

Selain kesepakatan antara PLN dan GGGI, sejumlah perusahaan nasional juga menjalin kerja sama dalam pengembangan aksi iklim selama COP31.

Pertamina menandatangani kesepakatan dengan Inhutani untuk mendukung konservasi hutan Rangkong Basaken.

Sementara itu, Perusahaan Gas Negara (PGN) menjalin kerja sama dengan Unilever untuk pengembangan biometana.

Kerja sama tersebut memperlihatkan keterlibatan berbagai sektor dalam mendukung agenda pengurangan emisi, mulai dari konservasi hutan hingga pengembangan sumber energi alternatif.

Di sektor kelistrikan, PLN turut memobilisasi pembiayaan transisi energi senilai 2,94 miliar dolar AS.

Dari jumlah tersebut, sebesar 1,1 miliar dolar AS berasal dari skema Just Energy Transition Partnership (JETP).

PLN juga menandatangani kontrak jual beli listrik dan surat minat atau letter of intent untuk pengembangan pembangkit listrik tenaga air, surya, dan angin dengan kapasitas sekitar 330 megawatt.

Sebanyak 30 Proyek Aksi Iklim Ditawarkan kepada Investor

Peluang kerja sama lainnya dibuka melalui sesi Carbon Project Pitching, yang memberikan kesempatan kepada para pengembang untuk mempresentasikan proyek aksi iklim kepada calon mitra dan investor internasional.

Dalam sesi tersebut, sebanyak 17 pengembang memaparkan 30 proyek yang mencakup sektor kehutanan, energi, pertanian, dan pengelolaan sampah.

Dari keseluruhan proyek yang dipresentasikan, enam di antaranya merupakan proyek karbon biru, dengan empat proyek berasal dari Kementerian Kelautan dan Perikanan.

Pemaparan tersebut menjadi bagian dari upaya mempertemukan pengembang proyek nasional dengan mitra yang memiliki keahlian, teknologi, serta dukungan pembiayaan untuk merealisasikan kegiatan pengurangan emisi.

ICCP Hubungkan Prioritas Nasional dengan Mitra Internasional

Dalam rangka memperluas kemitraan dan memperkuat dukungan terhadap aksi iklim, KLH/BPLH meluncurkan Indonesia Climate and Carbon Partnership (ICCP) pada 10 November 2026.

Platform tersebut dirancang untuk menghubungkan prioritas nasional Indonesia dengan keahlian, teknologi, dan pembiayaan yang dimiliki para mitra internasional.

ICCP menyediakan delapan Paket Dukungan Prioritas atau Priority Support Packages sebagai kerangka untuk mengidentifikasi kebutuhan dan peluang kolaborasi dalam pelaksanaan agenda iklim nasional.

Hingga penutupan COP31, sebanyak delapan mitra telah memaparkan bentuk dukungan yang dapat diberikan melalui platform tersebut.

Dukungan yang ditawarkan mencakup dekarbonisasi industri, penguatan registri karbon, hingga pendampingan implementasi Pasal 6 Persetujuan Paris.

Integritas Kredit Karbon Jadi Kunci Kepercayaan Global

Diaz menegaskan bahwa penguatan tata kelola pasar karbon Indonesia harus disertai jaminan bahwa kredit karbon yang diperdagangkan memiliki dasar yang sah dan telah melalui proses verifikasi.

Menurut dia, kepercayaan pasar internasional tidak cukup dibangun hanya dengan ketersediaan kredit karbon, tetapi juga memerlukan kepastian mengenai kualitas, otorisasi, serta mekanisme penyesuaian penghitungan emisi.

"Dunia tidak kekurangan kredit karbon. Yang kurang adalah kredit yang berintegritas, memiliki otorisasi, dan disertai corresponding adjustment," tutur Wamen Diaz.

Pernyataan tersebut menegaskan pentingnya penerapan standar dan tata kelola yang dapat dipercaya agar kredit karbon Indonesia memiliki kredibilitas di pasar internasional.

Melalui berbagai kesepakatan, kemitraan, dan pengembangan proyek yang dipaparkan selama COP31, Indonesia berupaya memperkuat posisi dalam perdagangan karbon global sekaligus mendorong pembiayaan bagi pelaksanaan aksi mitigasi perubahan iklim.

Penulis :
Gerry Eka
FLOII 2026