Pantau - Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Erick Thohir memastikan Pekan Olahraga Nasional (PON) XXII/2028 akan digelar di tiga provinsi, yakni Nusa Tenggara Timur (NTT), Nusa Tenggara Barat (NTB), serta DKI Jakarta sebagai wilayah penunjang penyelenggaraan pertandingan, Rabu (1/7/2026) pukul 15.35 WIB.
Pemerintah terus mempercepat konsolidasi bersama seluruh pemangku kepentingan agar pelaksanaan PON 2028 tidak hanya sukses dari sisi penyelenggaraan, tetapi juga administrasi dan tata kelola.
Erick Thohir mengungkapkan, "Kami ingin memastikan penyelenggaraan PON 2028 berjalan dengan baik di seluruh wilayah yang terlibat, karena itu koordinasi antarpemerintah daerah dan seluruh stakeholder harus terus diperkuat agar persiapan berjalan sesuai target."
DKI Jakarta Resmi Menjadi Wilayah Penunjang
Penetapan DKI Jakarta sebagai provinsi penunjang penyelenggaraan PON 2028 telah memiliki dasar hukum setelah disahkan melalui Rapat Kerja Nasional Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI).
Dengan status tersebut, Jakarta akan mendukung penyelenggaraan sejumlah pertandingan cabang olahraga selain yang berlangsung di NTB dan NTT.
Erick Thohir menyampaikan hasil pertemuan dengan para gubernur menunjukkan setiap daerah telah mulai memetakan kesiapan arena untuk cabang olahraga yang akan dipertandingkan.
Pemerintah daerah juga diminta menunjuk person in charge (PIC).
PIC tersebut akan mengikuti rapat koordinasi secara berkala hingga memasuki masa penyelenggaraan PON 2028.
Jumlah Cabang Olahraga Masih Dipetakan
Erick Thohir mengatakan, "Kalau untuk jumlah cabang olahraganya berapa di NTB, NTT, dan Jakarta itu masih akan dipetakan lewat rapat koordinasi seluruh stakeholder."
Jumlah cabang olahraga yang akan dipertandingkan di NTB, NTT, dan Jakarta hingga kini masih belum ditetapkan.
Penentuan jumlah cabang olahraga akan dibahas melalui rapat koordinasi bersama seluruh pemangku kepentingan.
Pemerintah pusat saat ini sedang menyinkronkan usulan dari pemerintah daerah bersama Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI), Jaksa Agung Muda Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara (Jamdatun), serta Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).
Sinkronisasi tersebut dilakukan untuk perencanaan pendanaan penyelenggaraan PON 2028.
Melalui proses pemetaan tersebut, pemerintah akan memperoleh gambaran menyeluruh mengenai kebutuhan anggaran dan kesiapan anggaran di setiap daerah.
- Penulis :
- Arian Mesa
