Pantau - Tim Pengawas Haji DPR RI menegaskan pengawasan transportasi menjadi fokus utama dalam pelaksanaan ibadah haji 2026.
Pengawasan dilakukan mulai dari keberangkatan jemaah menuju Arab Saudi, pergerakan antarkota, hingga mobilitas jemaah saat fase puncak haji di Armuzna.
Pernyataan tersebut disampaikan Anggota Timwas Haji DPR RI Danang Wicaksana saat keberangkatan Timwas Haji Tahap 1 Gelombang 2 di Bandara Soekarno-Hatta, Jakarta.
Danang Wicaksana mengatakan Timwas Haji DPR RI memberi perhatian serius terhadap seluruh rantai layanan transportasi jemaah.
“Bagi bagian kami yang di Komisi V DPR, memang fokus ke transportasi. Baik armada maskapai yang terbang ke Saudi sampai yang internal antarkota di sana,” kata Danang.
Timwas Soroti Mobilitas Jemaah dan Bus Selawat
Salah satu fokus pengawasan adalah pergerakan jemaah dari Madinah menuju Makkah yang dinilai rawan karena tingginya mobilitas jemaah dalam jumlah besar.
Timwas Haji DPR juga memberi perhatian khusus setelah adanya informasi kecelakaan bus yang sempat menimpa jemaah Indonesia beberapa waktu lalu.
Timwas ingin memastikan seluruh armada transportasi memenuhi standar keselamatan dan mampu melayani jemaah secara optimal.
Selain transportasi antarkota, Timwas Haji DPR akan memeriksa operasional bus selawat di Kota Makkah.
Bus selawat menjadi penghubung utama jemaah dari hotel pemondokan menuju Masjidil Haram dan sebaliknya.
Danang mengatakan pengawasan paling ketat akan dilakukan saat fase puncak haji di Armuzna yaitu perpindahan jemaah dari Arafah, Muzdalifah, hingga Mina.
Fase tersebut dinilai sebagai titik paling kritis dalam penyelenggaraan haji karena jutaan jemaah bergerak hampir bersamaan dalam waktu terbatas.
Pemerintah disebut telah menyiapkan jadwal perpindahan kloter secara ketat agar kepadatan dapat diurai.
“Karena padatnya, tiap-tiap kloter harus bergeser sesuai waktunya. Ini yang akan kita pastikan,” ujar Danang.
Layanan Lansia dan Jemaah Sakit Jadi Perhatian
Kepadatan di Muzdalifah juga menjadi perhatian khusus Timwas Haji DPR.
Timwas akan mengecek kemungkinan penerapan skema murur atau pengaturan perlintasan tertentu untuk mengurangi penumpukan jemaah.
Timwas Haji DPR juga menyoroti layanan bagi jemaah sakit dan lansia yang membutuhkan perlakuan khusus terkait transportasi dan mobilitas selama ibadah haji.
Danang menyebut jemaah sakit dan lansia pengguna kursi roda memerlukan kendaraan dan pendampingan khusus agar tetap dapat mengikuti seluruh rukun haji termasuk wukuf di Arafah.
“Setiap jemaah haji Indonesia yang ada di sana harus bisa melaksanakan wukuf di Arafah serta rukun-rukun haji lainnya,” kata Danang.
Timwas Haji DPR berencana meminta penjelasan detail dari pemerintah dan otoritas Arab Saudi mengenai skema kontingensi untuk jemaah sakit dan lansia.
Pengawasan dilakukan agar negara benar-benar hadir memenuhi hak seluruh jemaah tanpa terkecuali.
Danang menegaskan keberhasilan penyelenggaraan haji bukan hanya soal kelancaran ibadah tetapi juga kemampuan pemerintah menjamin keselamatan, kenyamanan, dan akses layanan bagi seluruh jemaah sejak keberangkatan hingga kembali ke Tanah Air.
“Yang jelas, kami ingin pemerintah melaksanakan kewajibannya kepada jemaah haji kita agar bisa menunaikan semua rukunnya,” ujar Danang.
- Penulis :
- Gerry Eka
