HOME  ⁄  Pantau Haji

Timwas Haji DPR Soroti Kepadatan Tenda Arafah dan Mina pada Haji 2026

Oleh Gerry Eka
SHARE   :

Timwas Haji DPR Soroti Kepadatan Tenda Arafah dan Mina pada Haji 2026
Foto: (Sumber: Anggota Timwas Haji DPR RI Maman Imanul Haq. Foto: Arief/Karisma.)

Pantau - Persoalan kepadatan tenda di Arafah dan Mina kembali menjadi perhatian Tim Pengawas Haji DPR RI pada penyelenggaraan ibadah haji tahun 2026.

Anggota Timwas Haji DPR RI Maman Imanul Haq menegaskan pengawasan lapangan akan difokuskan pada kelayakan akomodasi jemaah Indonesia, terutama terkait kapasitas tenda dan fasilitas tempat tidur.

Pernyataan tersebut disampaikan sebelum keberangkatan menuju Arab Saudi dari Bandara Soekarno-Hatta, Jakarta, Minggu 17 Mei 2026.

Menurut Maman, evaluasi layanan haji tidak cukup hanya berdasarkan laporan administratif, tetapi harus dipastikan langsung di lapangan.

“Itu poin kedua kami: akomodasi dan katering. Kami akan cek langsung ke lapangan, terutama di Arafah dan Mina. Apakah luas tenda memadai untuk jumlah jemaah kita? Jangan sampai ada jemaah yang tidak mendapatkan tempat tidur yang layak,” kata Maman.

DPR Soroti Kepadatan Tenda dan Kenyamanan Lansia

Isu kepadatan tenda selama fase Armuzna kerap menjadi sorotan dalam penyelenggaraan haji.

Jumlah jemaah yang besar sering kali tidak sebanding dengan ruang yang tersedia sehingga berdampak pada kenyamanan dan kesehatan jemaah, terutama lansia.

Timwas Haji DPR ingin memastikan kontrak layanan yang telah disepakati pemerintah dengan syarikah di Arab Saudi benar-benar dijalankan sesuai standar.

DPR menilai pelayanan akomodasi bukan hanya persoalan teknis, tetapi juga menyangkut keselamatan dan kemanusiaan jemaah.

Layanan Katering Juga Jadi Fokus Pengawasan

Selain akomodasi, Maman juga memberi perhatian pada layanan katering.

Ia menilai distribusi makanan yang terlambat atau tidak sesuai kebutuhan jemaah dapat memengaruhi kondisi fisik selama menjalankan ibadah di tengah suhu panas ekstrem.

“Kita pastikan perusahaan penyedia makanan mematuhi kontrak terkait menu nusantara dan ketepatan waktu distribusi. Ini krusial karena energi jemaah bergantung pada asupan makanan yang sehat,” ujar Maman.

Menurutnya, pengawasan DPR dilakukan agar biaya haji yang dibayarkan masyarakat benar-benar sebanding dengan kualitas layanan yang diterima jemaah di Tanah Suci.

Ia menegaskan DPR tidak ingin keluhan tahunan terkait tenda sempit dan layanan konsumsi kembali terulang.

Maman berharap pengawasan sejak awal dapat mendorong seluruh penyedia layanan bekerja lebih disiplin dan profesional sehingga pelaksanaan ibadah haji tahun ini berjalan lebih nyaman dan manusiawi.

Penulis :
Gerry Eka