Pantau - Anggota Komisi XII DPR RI Totok Daryanto memastikan Kilang Plaju di Sumatera Selatan siap mendukung ketahanan energi nasional sekaligus meminta industri kelapa sawit menjaga kelancaran pasokan bahan baku untuk program mandatori biodiesel B50.
Totok menilai keberlangsungan program B50 penting untuk memperkuat ketahanan energi Indonesia di tengah ketidakpastian geopolitik global.
“Kalau semua punya niat baik untuk bersama-sama menyukseskan program nasional, ini menjadi tanggung jawab kita bersama. Kebutuhan BBM tidak bisa ditunda-tunda,” ujar Totok saat mengikuti Tim Kunjungan Kerja Spesifik Komisi XII DPR RI meninjau Refinery Unit (RU) III Plaju, Sumatera Selatan, Jumat (4/9/2026).
Kilang Plaju Andalkan Minyak Mentah Dalam Negeri
Totok mengatakan kunjungan Komisi XII dilakukan untuk memastikan kesiapan Kilang Plaju dalam memperkuat pasokan energi nasional.
Menurut dia, operasional Kilang Plaju berjalan baik karena sebagian besar minyak mentah yang digunakan berasal dari dalam negeri sehingga relatif tidak terdampak kondisi geopolitik di Timur Tengah.
“Kita ingin melihat kesiapan Kilang Plaju dalam memperkuat ketahanan energi kita. Alhamdulillah, Plaju berjalan dengan lancar dan baik karena crude yang dipakai hampir semuanya berasal dari dalam negeri,” jelasnya.
Meski demikian, Totok menyebut masih terdapat kendala dalam pasokan bahan baku untuk produksi B50.
“Saya menghimbau kepada semua pihak, termasuk kalangan industri sawit, untuk mendukung program pemerintah dalam rangka ketahanan energi untuk membuat B50. Jangan sampai terganggu program nasional kita,” tegasnya.
Antrean BBM dan Pasokan Batu Bara Disorot
Komisi XII DPR juga menerima laporan mengenai antrean panjang pembelian BBM di sejumlah daerah, khususnya wilayah Sumatera.
Totok meminta PT Pertamina Patra Niaga terus melakukan perbaikan agar distribusi BBM kepada masyarakat berjalan lancar.
“Kita berkali-kali menyampaikan kepada Patra Niaga agar hal itu diatasi. Mudah-mudahan mereka telah bekerja keras untuk mengatasinya,” ujarnya.
Totok mengatakan peningkatan permintaan BBM bersubsidi antara lain dipengaruhi pergeseran konsumen dari BBM nonsubsidi akibat perbedaan harga sehingga pengelolaan pasokan dan distribusi perlu dilakukan secara tepat.
Selain BBM, Totok meminta perusahaan tambang, terutama yang berorientasi ekspor, tetap memenuhi kewajiban Domestic Market Obligation (DMO) untuk menjamin kebutuhan batu bara sektor kelistrikan nasional.
“Kita ingin seluruh perusahaan-perusahaan tambang, terutama yang ekspor, memiliki kewajiban DMO. Pasokan PLN jangan sampai terganggu. Itu harapan kita,” pungkas Totok.
- Penulis :
- Gerry Eka
