Pantau - Peneliti Politik BRIN, Lili Romli menegaskan, pelaksanaan Pemilu tidak boleh terhambat karena alasan ancaman krisis global.
Menurutnya, KPU sebagai penyelenggara perlu menyisir anggaran agar uang negara tidak terbuang sia-sia dan menyesuaikan dengan situasi ekonomi yang ada.
"Sesuai dengan amanah konstitusi yang tertuang dalam Pasal 7 dan Pasal 22 UUD 1945 membatasi masa jabatan pemerintah dan parlemen selama lima tahunan," tegas Lili dalam keterangannya, Senin (31/10/2022).
Lili menyatakan, hal tersebut menjadi acuan hingga tidak ada lagi wacana penundaan pemilu dengan alasan apapun, termasuk krisis global.
"Pemilu adalah alat legitimasi kontrak politik memilih pemimpin. Tidak ada alasan menunda pemilu karena alasan anggaran," lanjutnya.
Lili menyarankan, perlu adanya evaluasi mengenai pendanaan pemilu. Ia melanjutkan, KPU harus menyisir apa saja yang perlu dilakukan untuk menghemat anggaran.
"Era pilkada lalu kampanye melalui daring, itu bisa menghemat uang negara," ungkapnya.
Selain itu, ia mengatakan, DPR RI tidak perlu lama-lama melakukan reses, bahkan jika perlu anggaran reses ditiadakan untuk menghemat uang negara.
"Pemilik kedaulatan rakyat dengan pemilu 2024 jangan sampai dihilangkan. Terdapat 301 negara yang ketika Covid-19, tetap melaksanakan Pemilu," tutupnya.
Menurutnya, KPU sebagai penyelenggara perlu menyisir anggaran agar uang negara tidak terbuang sia-sia dan menyesuaikan dengan situasi ekonomi yang ada.
"Sesuai dengan amanah konstitusi yang tertuang dalam Pasal 7 dan Pasal 22 UUD 1945 membatasi masa jabatan pemerintah dan parlemen selama lima tahunan," tegas Lili dalam keterangannya, Senin (31/10/2022).
Lili menyatakan, hal tersebut menjadi acuan hingga tidak ada lagi wacana penundaan pemilu dengan alasan apapun, termasuk krisis global.
"Pemilu adalah alat legitimasi kontrak politik memilih pemimpin. Tidak ada alasan menunda pemilu karena alasan anggaran," lanjutnya.
Lili menyarankan, perlu adanya evaluasi mengenai pendanaan pemilu. Ia melanjutkan, KPU harus menyisir apa saja yang perlu dilakukan untuk menghemat anggaran.
"Era pilkada lalu kampanye melalui daring, itu bisa menghemat uang negara," ungkapnya.
Selain itu, ia mengatakan, DPR RI tidak perlu lama-lama melakukan reses, bahkan jika perlu anggaran reses ditiadakan untuk menghemat uang negara.
"Pemilik kedaulatan rakyat dengan pemilu 2024 jangan sampai dihilangkan. Terdapat 301 negara yang ketika Covid-19, tetap melaksanakan Pemilu," tutupnya.
- Penulis :
- Aditya Andreas
