Pantau - Menteri PANRB Rini Widyantini menyampaikan bahwa Indonesia resmi bergabung dalam Kampanye Global 50-in-5 untuk mempercepat pembangunan Digital Public Infrastructure (DPI) yang aman, inklusif, saling terhubung, dan berpusat pada masyarakat dalam forum OECD Global Symposium 2026 di Seoul, Korea Selatan pada 2026.
Rini Widyantini menegaskan bahwa keberhasilan transformasi digital tidak diukur dari jumlah aplikasi yang dibangun, melainkan dari seberapa besar manfaat yang benar-benar dirasakan masyarakat dalam kehidupan sehari-hari.
Komitmen Indonesia dalam Kampanye Global 50-in-5
Kampanye 50-in-5 mempertemukan pemerintah dan mitra global untuk memperkuat fondasi Digital Public Infrastructure yang mencakup identitas digital, sistem pembayaran digital, pertukaran data, layanan digital aman, pemanfaatan kecerdasan artifisial, dan portal layanan pemerintah terpadu.
Indonesia memandang partisipasi dalam 50-in-5 sebagai komitmen untuk memastikan transformasi digital memberikan dampak nyata, merata, dan bermakna bagi seluruh warga negara.
Rini Widyantini menyatakan bahwa masyarakat tidak merasakan pemerintah melalui istilah teknis, melainkan melalui pengalaman layanan yang lebih mudah diakses saat dibutuhkan.
Ia mencontohkan kondisi ketika lansia tidak lagi kesulitan menghadapi birokrasi yang rumit dalam mengakses layanan publik.
Contoh lain yang ia sampaikan adalah ketika seorang ibu di desa tidak perlu kehilangan penghasilan harian hanya untuk mengurus dokumen administrasi keluarga.
Implementasi Digital Public Infrastructure di Indonesia
Indonesia menegaskan bahwa Digital Public Infrastructure tidak hanya soal konektivitas sistem, tetapi upaya menjadikan pemerintah lebih responsif, terintegrasi, dan hadir dalam kehidupan masyarakat.
Dengan jumlah penduduk lebih dari 280 juta jiwa, Indonesia menempatkan DPI sebagai fondasi untuk mengurangi kesenjangan layanan, memperkuat konektivitas antarwilayah, dan meningkatkan akses layanan publik.
Ekosistem DPI Indonesia mencakup Identitas Kependudukan Digital, Sistem Penghubung Layanan Pemerintah, Satu Data Indonesia, serta pemanfaatan kecerdasan artifisial dan analitik data untuk layanan publik.
Sistem pembayaran digital interoperabel dikembangkan melalui QRIS, BI-FAST, dan Gerbang Pembayaran Nasional yang telah mencatat lebih dari 10,33 miliar transaksi dengan 58 juta pengguna dan 41 juta pelaku usaha yang mayoritas merupakan UMKM.
Integrasi QRIS juga telah terhubung dengan Thailand, Malaysia, Singapura, Jepang, dan China sebagai bagian dari penguatan interoperabilitas lintas negara.
Capaian dan Percepatan Transformasi Layanan Publik
Hingga 19 Mei 2026, pengguna aktivasi Identitas Kependudukan Digital mencapai 19,35 juta orang melalui Sistem Informasi Administrasi Kependudukan nasional.
Pemerintah menargetkan perluasan hingga sekitar 50 juta pengguna melalui penguatan sistem pendaftaran digital berbasis pengenalan wajah dan deteksi keaktifan untuk meningkatkan keamanan dan efisiensi layanan.
Hingga April 2026, Sistem Penghubung Layanan Pemerintah telah menghubungkan 447 instansi dalam ekosistem layanan digital nasional.
Indonesia juga menjalankan pilot transformasi perlindungan sosial berbasis DPI di Kabupaten Banyuwangi yang memangkas proses verifikasi bantuan sosial dari 75 sampai 200 hari menjadi sekitar 1 menit hingga 6 jam melalui integrasi identitas digital, biometrik, dan pertukaran data.
Pemerintah menegaskan bahwa transformasi digital tidak dapat dilakukan sendiri dan terus memperkuat pendekatan Open Government melalui kolaborasi dengan masyarakat sipil, akademisi, sektor swasta, pemerintah daerah, serta mitra pembangunan internasional.
Indonesia juga bekerja sama dengan World Bank, Asian Development Bank, United Nations Development Programme, Gates Foundation, MicroSave Consulting, Prospera, OECD, Co-Develop, Republik Korea, dan negara-negara ASEAN dalam penguatan ekosistem DPI.
Indonesia turut mempersiapkan penyelenggaraan Global DPI Summit 2027 di Bali sebagai bagian dari komitmen memperkuat ekosistem Digital Public Infrastructure global.
- Penulis :
- Shila Glorya
