Pantau - Federasi Futsal Indonesia (FFI), yang kini bernama Asosiasi Futsal Indonesia (AFI), menegaskan bahwa desakan Kongres Luar Biasa (KLB) dari 10 klub peserta Pro Futsal League (PFL) harus disampaikan melalui mekanisme resmi sesuai Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) organisasi.
Ketua Komite Hukum FFI Deny Susanto mengatakan setiap anggota memiliki hak menyampaikan aspirasi, termasuk mengusulkan penyelenggaraan KLB, sepanjang memenuhi ketentuan organisasi.
"AD/ART adalah kesepakatan bersama seluruh anggota FFI. Aturan main itu kita sahkan bersama, sehingga sudah sepatutnya kita jalankan bersama," kata Deny dalam keterangan resmi di Jakarta, Kamis (12/11/2026).
Pernyataan tersebut disampaikan menyusul meningkatnya desakan penyelenggaraan KLB setelah pemberhentian Budi Setiawan dari jabatan Sekretaris Jenderal FFI dan pengunduran diri lima anggota Komite Eksekutif (Exco).
FFI Jelaskan Syarat Penyelenggaraan Kongres Luar Biasa
Deny menjelaskan bahwa seluruh mekanisme organisasi, termasuk pelaksanaan KLB, telah diatur dalam AD/ART yang disahkan melalui Kongres Biasa pada 12 Mei 2026.
Berdasarkan ketentuan tersebut, KLB dapat diselenggarakan atas permintaan Ketua Umum dengan persetujuan mayoritas anggota Komite Eksekutif.
Selain itu, KLB dapat digelar apabila terdapat permintaan tertulis dari sekurang-kurangnya dua pertiga anggota FFI yang memiliki hak suara.
Anggota yang memiliki hak suara terdiri atas Asosiasi Futsal Provinsi dan klub futsal profesional yang memenuhi persyaratan organisasi.
Deny mengatakan pengajuan KLB harus disampaikan secara tertulis kepada FFI dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang.
Dokumen permintaan tersebut juga harus memuat agenda yang sesuai dengan kewenangan Kongres Luar Biasa.
Setelah permohonan diterima, FFI akan melakukan verifikasi untuk memastikan seluruh persyaratan telah terpenuhi.
Sepuluh Klub Liga Futsal Profesional Desak KLB
Sebelumnya, sebanyak 10 klub peserta Pro Futsal League menyampaikan desakan agar organisasi futsal nasional segera menyelenggarakan Kongres Luar Biasa.
Kesepuluh klub tersebut adalah Bintang Timur Surabaya (BTS), Blacksteel FC, Pangsuma FC, Proton, Cosmo JNE, Kuda Laut Nusantara, Halus FC, Mimika, Unggul FC, dan Nanzabi.
Klub-klub tersebut mengharapkan KLB menjadi forum untuk mengevaluasi kondisi organisasi dan membenahi tata kelola futsal Indonesia.
Desakan itu muncul setelah Budi Setiawan diberhentikan dari jabatannya sebagai Sekretaris Jenderal FFI.
Pemberhentian tersebut dinilai dilakukan secara sepihak oleh pihak yang menyuarakan desakan KLB.
Situasi organisasi semakin mendapat sorotan setelah lima anggota Komite Eksekutif FFI mengundurkan diri dari jabatannya.
Rangkaian perkembangan tersebut menjadi latar belakang munculnya tuntutan evaluasi kepengurusan melalui kongres.
FFI Minta Anggota Hindari Langkah di Luar AD/ART
Menanggapi desakan tersebut, Deny menegaskan bahwa FFI menghormati hak setiap anggota untuk menyampaikan pandangan mengenai kondisi organisasi.
Namun, ia mengingatkan agar aspirasi tersebut tetap disalurkan melalui mekanisme yang telah disepakati bersama.
Deny meminta seluruh pihak menghindari tindakan di luar ketentuan AD/ART yang berpotensi mengganggu ketertiban organisasi.
Menurutnya, kepatuhan terhadap aturan menjadi bagian penting dalam menjaga keberlangsungan pengelolaan futsal nasional.
FFI juga menekankan bahwa pengajuan KLB tidak cukup hanya melalui pernyataan dukungan, tetapi harus memenuhi persyaratan administratif dan jumlah suara yang ditentukan.
Dengan demikian, desakan dari 10 klub perlu diproses sesuai ketentuan organisasi sebelum dapat menjadi dasar penyelenggaraan kongres.
Hingga pernyataan tersebut disampaikan, belum ada kepastian mengenai jadwal pelaksanaan KLB.
- Penulis :
- Aditya Yohan
