Pantau - Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia (PSSI) berencana mengaudit pengelolaan dana non-Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (non-APBN) Federasi Futsal Indonesia (FFI) untuk menelusuri tunggakan subsidi klub dan tidak tersedianya insentif bagi Asosiasi Futsal Provinsi (AFP).
Sekretaris Jenderal PSSI, Yunus Nusi, dalam keterangan resmi di Jakarta, Sabtu (14/11/2026), menjelaskan bahwa audit tersebut dilakukan untuk mengetahui penyebab keterlambatan pembayaran subsidi klub serta alasan tidak tersedianya dukungan keuangan bagi asosiasi futsal tingkat provinsi.
"Yang ingin kami ketahui adalah mengapa subsidi klub bisa menunggak dan mengapa insentif untuk asosiasi provinsi tidak tersedia," kata Sekretaris Jenderal PSSI Yunus Nusi dalam keterangan resmi di Jakarta, Sabtu.
Yunus menegaskan bahwa tunggakan subsidi klub dan ketiadaan insentif bagi AFP merupakan dua persoalan berbeda yang perlu diperiksa secara menyeluruh.
Menurutnya, pembiayaan subsidi klub dan insentif asosiasi futsal provinsi seharusnya diupayakan melalui sumber pendanaan di luar APBN dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan organisasi.
Sumber pendanaan tersebut dapat berasal dari sponsor, kerja sama komersial, serta berbagai penerimaan organisasi lainnya.
PSSI Akan Periksa Arus Kas dan Penggunaan Anggaran FFI
PSSI akan melakukan pemeriksaan terhadap pengelolaan keuangan non-APBN FFI untuk mengetahui kondisi keuangan organisasi serta mengidentifikasi faktor yang menyebabkan kewajiban kepada anggota belum terpenuhi.
Audit tersebut mencakup pemeriksaan sumber pendapatan FFI, termasuk dana sponsor, kegiatan komersial, dan penerimaan organisasi lainnya di luar anggaran pemerintah.
Selain sumber pendapatan, PSSI akan menelusuri arus kas untuk mengetahui pengelolaan dana masuk dan keluar serta kaitannya dengan kemampuan organisasi memenuhi kewajiban keuangan.
Pemeriksaan juga dilakukan terhadap penggunaan anggaran untuk memastikan alokasi dana FFI dapat dipertanggungjawabkan sesuai kebutuhan organisasi.
Kewajiban keuangan kepada klub dan Asosiasi Futsal Provinsi menjadi salah satu fokus pemeriksaan, terutama terkait tunggakan subsidi dan ketiadaan insentif yang dikeluhkan anggota.
"Kami perlu melihat bagaimana dana non-APBN FFI dikelola, bagaimana arus kasnya, dan apakah ada persoalan keuangan yang menyebabkan kewajiban kepada anggota tidak terpenuhi. Semua harus diperiksa secara objektif," kata Yunus.
Yunus menekankan bahwa proses audit harus dilakukan secara objektif agar PSSI memperoleh gambaran menyeluruh mengenai kondisi pengelolaan keuangan FFI.
Pemeriksaan tersebut juga diarahkan untuk memastikan tata kelola organisasi futsal nasional berjalan secara sehat, transparan, dan akuntabel.
PSSI Ingatkan Prestasi Timnas Futsal Harus Diimbangi Tata Kelola Organisasi
PSSI menilai keberhasilan tim nasional futsal Indonesia dalam kompetisi internasional perlu diimbangi dengan pengelolaan organisasi yang sehat serta dukungan terhadap keberlangsungan kompetisi domestik.
Menurut Yunus, perkembangan prestasi futsal Indonesia di tingkat internasional tidak boleh membuat persoalan mendasar yang dihadapi klub dan asosiasi futsal daerah terabaikan.
PSSI menekankan pentingnya kepastian dukungan keuangan dan organisasi bagi klub serta asosiasi futsal di seluruh Indonesia.
Kedua unsur tersebut dinilai memiliki peran penting dalam menjaga keberlangsungan kompetisi dan pembinaan atlet futsal nasional.
"Jangan sampai prestasi di tingkat internasional terus berkembang, tetapi persoalan mendasar yang dihadapi anggota justru tidak terselesaikan," kata Yunus.
Michael Sianipar Diberhentikan, Vivin Cahyani Jadi Plt Ketua Umum FFI
Rencana audit dana non-APBN FFI muncul di tengah polemik internal organisasi menyusul ketidakpuasan sejumlah anggota terhadap kepemimpinan Ketua Umum FFI, Michael Sianipar.
Sebelumnya, puluhan klub futsal dan Asosiasi Futsal Provinsi telah menyerahkan surat permohonan penyelenggaraan Kongres Luar Biasa (KLB) FFI sebagai bentuk ketidakpuasan terhadap kepemimpinan organisasi.
Di tengah polemik tersebut, PSSI memutuskan memberhentikan Michael Sianipar dari jabatannya sebagai Ketua Umum Federasi Futsal Indonesia pada Kamis, 12 November 2026.
Setelah pemberhentian tersebut, PSSI menunjuk Vivin Cahyani Sungkono sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Ketua Umum FFI untuk menjalankan kepemimpinan organisasi.
Vivin Cahyani Sungkono diketahui juga menjabat sebagai anggota Komite Eksekutif (Exco) PSSI sebelum mendapat penugasan sebagai Plt Ketua Umum FFI.
Keputusan pemberhentian Michael Sianipar dan penunjukan Vivin Cahyani Sungkono dituangkan dalam Surat Keputusan PSSI Nomor 271/SKEP/XI-2026 tertanggal 12 November 2026.
Surat keputusan tersebut ditandatangani Ketua Umum PSSI Erick Thohir bersama Sekretaris Jenderal PSSI Yunus Nusi sebagai dasar administratif perubahan kepemimpinan Federasi Futsal Indonesia.
- Penulis :
- Shila Glorya
