
Pantau - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Maluku bekerja sama dengan Kantor Perwakilan Bank Indonesia (BI) mendatangkan 960 kilogram cabai rawit dari Kupang, Nusa Tenggara Timur (NTT), untuk menekan kenaikan harga sekaligus menjaga stabilitas pasokan pangan di Kota Ambon.
Kepala Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Maluku, Ina Wati Tahir, dalam keterangannya di Ambon, Sabtu (14/11/2026), menjelaskan bahwa pengadaan cabai rawit dari luar daerah tersebut merupakan langkah intervensi pemerintah untuk membantu masyarakat memperoleh kebutuhan pangan dengan harga lebih terjangkau.
Pasokan cabai rawit tersebut didatangkan melalui skema Fasilitasi Distribusi Pangan (FDP) dan dipasarkan kepada masyarakat melalui program Gerakan Pangan Murah (GPM).
"Total cabai rawit yang didatangkan mencapai 960 kilogram dalam dua tahap pengiriman, yakni 450 kilogram pada 28 Oktober dan 510 kilogram pada 11 November 2026," katanya.
Untuk mempercepat pengiriman dan memastikan pasokan segera tersedia di Ambon, distribusi cabai rawit dari Kupang dilakukan menggunakan pesawat komersial Batik Air.
Cabai Rawit Dijual Rp40.000 per Kilogram Melalui Gerakan Pangan Murah
Melalui program Gerakan Pangan Murah, Pemprov Maluku menjual cabai rawit yang didatangkan dari NTT dengan harga Rp40.000 per kilogram sebagai alternatif pembelian di tengah kenaikan harga komoditas tersebut di pasaran.
Penetapan harga tersebut bertujuan meringankan pengeluaran masyarakat sekaligus menyediakan pilihan pasokan cabai rawit dengan harga lebih terjangkau.
Penyaluran cabai rawit dilakukan di sejumlah lokasi di Kota Ambon agar masyarakat dari berbagai kawasan dapat memperoleh komoditas tersebut.
Lokasi pelaksanaan Gerakan Pangan Murah meliputi Pasar Mardika, Pasar Passo, Pasar Batu Merah, kawasan Kudamati, serta Wayame.
Ina Wati menyampaikan bahwa pelaksanaan program tersebut mendapat respons positif dari masyarakat karena membantu memenuhi kebutuhan cabai rawit dengan harga yang lebih terjangkau.
Menurutnya, kerja sama Pemprov Maluku dan Bank Indonesia melalui Fasilitasi Distribusi Pangan menjadi salah satu langkah penting dalam mendukung pengendalian inflasi daerah.
Upaya tersebut terutama diarahkan pada komoditas pangan yang harganya mudah bergejolak akibat perubahan pasokan dan kebutuhan masyarakat.
Kondisi Geografis Kepulauan Jadi Tantangan Distribusi Pangan Maluku
Pemprov Maluku menghadapi sejumlah tantangan dalam menjaga kelancaran distribusi pangan karena kondisi geografis wilayah yang terdiri atas banyak pulau dan membutuhkan dukungan transportasi antardaerah.
Selain faktor geografis, tingginya biaya transportasi dan keterbatasan konektivitas antarpulau turut memengaruhi kelancaran pasokan serta kestabilan harga bahan pangan.
Kondisi tersebut menyebabkan pemenuhan kebutuhan pangan masyarakat Maluku membutuhkan dukungan distribusi dari daerah lain, terutama ketika pasokan lokal belum mencukupi atau terjadi kenaikan harga.
Melalui fasilitasi distribusi dari daerah sentra produksi seperti Nusa Tenggara Timur, pemerintah berharap rantai pasok komoditas pangan dapat diperpendek sehingga proses pengiriman menjadi lebih efisien.
Program tersebut juga diharapkan mampu mengurangi beban biaya pengangkutan yang menjadi salah satu faktor pembentuk harga pangan di tingkat konsumen.
Kerja sama distribusi pangan antara Pemprov Maluku dan Bank Indonesia menjadi bagian dari upaya menjaga ketersediaan komoditas strategis sekaligus mengendalikan tekanan inflasi di daerah.
Pemprov Maluku Targetkan Distribusi Pangan Murah untuk Komoditas Lain
Pemprov Maluku berharap pelaksanaan Fasilitasi Distribusi Pangan tidak hanya terbatas pada cabai rawit, tetapi juga dapat diperluas untuk sejumlah komoditas pangan strategis lainnya.
Komoditas yang diharapkan memperoleh dukungan distribusi meliputi bawang merah, bawang putih, cabai merah keriting, minyak goreng, serta gula pasir.
Perluasan program tersebut diarahkan untuk memperkuat ketersediaan bahan pangan dan membantu masyarakat memperoleh kebutuhan pokok dengan harga yang lebih terjangkau.
Ina Wati menegaskan bahwa keberlanjutan program Fasilitasi Distribusi Pangan dan Gerakan Pangan Murah diperlukan untuk mendukung kestabilan harga pangan di Provinsi Maluku.
"Ke depan, kami berharap kegiatan seperti ini dapat terus dilakukan untuk membantu masyarakat mendapatkan bahan pangan dengan harga terjangkau sekaligus menjaga stabilitas harga di Maluku," ujarnya.
- Penulis :
- Shila Glorya




