Pantau - Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) mempercepat pemenuhan sertifikasi halal dan Nomor Kontrol Veteriner (NKV) terhadap 29 rumah potong hewan (RPH) yang hingga kini belum memenuhi kedua standar tersebut.
Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi NTB, Muhamad Riadi, mengungkapkan bahwa dari total 40 rumah potong hewan di wilayah NTB, baru 11 unit yang telah memiliki sertifikasi halal dan NKV.
Data tersebut disampaikan Riadi di Mataram, Nusa Tenggara Barat, pada Sabtu (14/11/2026), sebagai bagian dari upaya pemerintah daerah meningkatkan keamanan, kebersihan, kelayakan, dan kehalalan produk hasil pemotongan hewan.
Dengan capaian tersebut, tingkat pemenuhan kedua sertifikasi pada rumah potong hewan di NTB baru mencapai 27,5 persen, sedangkan 72,5 persen atau 29 fasilitas lainnya masih membutuhkan pembenahan.
"Sesuai Permentan Nomor 34 Tahun 2025 seluruh rumah potong hewan wajib memiliki NKV sebagai jaminan keamanan dan kelayakan produk," ujar Riadi di Mataram, Sabtu.
Dari 40 Rumah Potong Hewan di NTB, Baru 11 Unit Kantongi Sertifikasi
Berdasarkan data Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi NTB, sebanyak 40 rumah potong hewan yang tersebar di wilayah tersebut terdiri atas fasilitas pemotongan hewan ruminansia, unggas, dan babi.
Sebanyak 32 unit merupakan rumah potong hewan ruminansia milik pemerintah daerah yang digunakan untuk pemotongan hewan pemamah biak seperti sapi, kerbau, kambing, dan domba.
Selain itu, terdapat enam rumah potong hewan unggas yang terdiri atas satu unit milik pemerintah daerah dan lima unit milik swasta.
Sementara itu, dua rumah potong hewan babi tercatat beroperasi di NTB, masing-masing satu unit milik pemerintah daerah dan satu unit milik swasta.
Dari keseluruhan fasilitas tersebut, baru enam RPH ruminansia milik pemerintah daerah yang telah memperoleh sertifikasi NKV dan halal.
Satu rumah potong hewan unggas milik pemerintah daerah juga telah memenuhi kedua persyaratan tersebut.
Adapun dari sektor swasta, sebanyak empat rumah potong hewan unggas telah mengantongi sertifikasi NKV dan halal.
Dengan demikian, total fasilitas yang telah memenuhi kedua standar tersebut mencapai 11 unit dari keseluruhan 40 rumah potong hewan di NTB.
Pemerintah daerah kini memprioritaskan pemenuhan persyaratan bagi 29 fasilitas lainnya agar standar keamanan dan kelayakan produk hasil pemotongan hewan dapat ditingkatkan.
Infrastruktur dan Keterbatasan Tenaga Ahli Hambat Sertifikasi RPH
Muhamad Riadi mengungkapkan bahwa proses pemenuhan sertifikasi halal dan NKV masih menghadapi sejumlah kendala, terutama terkait kondisi infrastruktur dan ketersediaan sumber daya manusia.
Salah satu persoalan utama adalah kondisi fisik sejumlah rumah potong hewan yang belum sepenuhnya memenuhi standar kebersihan dan higienitas.
Beberapa fasilitas pemotongan masih menghadapi kendala dalam penerapan pemisahan area bersih dan area kotor selama proses pemotongan serta penanganan produk hewan.
Pemisahan kedua area tersebut diperlukan untuk mengurangi risiko kontaminasi yang dapat memengaruhi keamanan dan kualitas daging.
Selain itu, sejumlah rumah potong hewan belum memiliki instalasi pengolahan air limbah (IPAL) yang memadai untuk menangani limbah cair dari kegiatan pemotongan.
Keterbatasan fasilitas pengolahan limbah menjadi salah satu persoalan yang perlu diselesaikan agar operasional rumah potong hewan memenuhi persyaratan lingkungan dan kebersihan.
Di sisi sumber daya manusia, pemerintah daerah juga menghadapi keterbatasan tenaga profesional yang dibutuhkan dalam operasional dan pengawasan rumah potong hewan.
Kekurangan tersebut mencakup dokter hewan penyelia yang bertanggung jawab mengawasi kesehatan hewan dan keamanan produk hasil pemotongan.
Selain dokter hewan, jumlah petugas kesehatan masyarakat veteriner juga masih terbatas untuk mendukung proses pemeriksaan dan pengawasan produk hewan.
Ketersediaan juru sembelih halal yang telah memiliki sertifikat kompetensi turut menjadi tantangan dalam pemenuhan persyaratan sertifikasi halal.
Tenaga penyembelih bersertifikat diperlukan untuk memastikan proses pemotongan hewan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dan standar kehalalan yang berlaku.
Perizinan OSS dan Keterbatasan Anggaran Jadi Kendala Tambahan
Selain persoalan infrastruktur dan tenaga ahli, Pemerintah Provinsi NTB mencatat masih adanya kendala terkait kelengkapan legalitas perizinan rumah potong hewan.
Salah satu persyaratan yang perlu dipenuhi adalah perizinan melalui sistem Online Single Submission (OSS) atau sistem perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik.
Belum lengkapnya dokumen perizinan pada sejumlah fasilitas menjadi hambatan dalam proses pemenuhan standar sertifikasi.
Pemerintah daerah juga menghadapi keterbatasan anggaran untuk melakukan renovasi dan pemeliharaan rumah potong hewan yang belum memenuhi persyaratan.
Kebutuhan pembenahan tersebut meliputi perbaikan bangunan, penyediaan fasilitas kebersihan, pemisahan area operasional, hingga pembangunan sarana pengolahan limbah.
Keterbatasan kemampuan pembiayaan pemerintah kabupaten dan kota menyebabkan proses peningkatan kualitas fasilitas belum dapat dilaksanakan secara optimal.
Selain itu, belum jelasnya status pengelolaan sejumlah rumah potong hewan turut menjadi persoalan yang membutuhkan penyelesaian.
Kejelasan pengelolaan diperlukan untuk memastikan pihak yang bertanggung jawab terhadap operasional, pemeliharaan, dan pemenuhan persyaratan fasilitas.
Pemprov NTB Harapkan Dana Alokasi Khusus untuk Renovasi RPH
Menghadapi berbagai kendala tersebut, Muhamad Riadi berharap pemerintah kabupaten dan kota di NTB dapat memperoleh dukungan pendanaan dari pemerintah pusat.
Dukungan anggaran yang diharapkan berasal dari Dana Alokasi Khusus (DAK) Kementerian Pertanian untuk membantu renovasi rumah potong hewan dan rumah potong hewan unggas.
Melalui dukungan pendanaan tersebut, pemerintah daerah diharapkan mampu memperbaiki fasilitas pemotongan agar memenuhi standar yang ditetapkan.
Renovasi diarahkan pada peningkatan kebersihan, kelayakan bangunan, fasilitas pengolahan limbah, serta sarana pendukung operasional rumah potong hewan.
Perbaikan infrastruktur juga diharapkan dapat mempercepat proses pengajuan dan perolehan sertifikat NKV serta sertifikat halal bagi fasilitas yang belum memenuhi persyaratan.
Pemerintah Provinsi NTB menempatkan pemenuhan kedua sertifikasi tersebut sebagai bagian dari upaya meningkatkan tata kelola rumah potong hewan dan menjamin keamanan produk yang beredar di masyarakat.
Kewajiban kepemilikan NKV mengacu pada Peraturan Menteri Pertanian Nomor 34 Tahun 2025 yang mengatur persyaratan keamanan dan kelayakan produk hasil pemotongan hewan.
Dengan masih adanya 29 rumah potong hewan yang belum memenuhi kedua standar tersebut, percepatan pembenahan fasilitas, peningkatan kompetensi tenaga kerja, dan penyelesaian perizinan menjadi prioritas pemerintah daerah.
Koordinasi antara Pemerintah Provinsi NTB, pemerintah kabupaten dan kota, pengelola rumah potong hewan, serta Kementerian Pertanian diharapkan dapat mempercepat pemenuhan persyaratan sertifikasi.
Melalui langkah tersebut, pemerintah daerah berupaya meningkatkan jumlah rumah potong hewan yang memenuhi standar keamanan, kebersihan, dan kehalalan produk sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- Penulis :
- Arian Mesa
