Pantau - Majelis Ulama Indonesia (MUI) menegaskan bahwa proses perumusan fatwa haram penggunaan rokok elektronik atau vape telah rampung dan kini memasuki tahap sosialisasi kepada masyarakat secara luas.
Wakil Ketua Umum MUI, KH Marsudi Syuhud, meminta seluruh jajaran pengurus MUI di daerah berperan aktif menyampaikan informasi mengenai fatwa tersebut sekaligus memperkuat ekosistem halal di Indonesia.
Arahan itu disampaikan dalam kegiatan pelantikan dan pengukuhan Pengurus MUI Sulawesi Selatan periode 2026–2031 yang berlangsung di Makassar, Sabtu (14/11/2026).
KH Marsudi menegaskan bahwa penguatan sistem jaminan produk halal dan sosialisasi fatwa haram vape menjadi dua agenda penting yang harus dilaksanakan secara konsisten oleh seluruh jajaran organisasi.
MUI Minta Pengurus Daerah Perkuat Ekosistem Halal
KH Marsudi Syuhud menekankan bahwa penguatan ekosistem halal merupakan tanggung jawab bersama seluruh jajaran MUI, mulai dari tingkat pusat hingga daerah.
Menurutnya, keterlibatan pengurus daerah menjadi bagian penting dalam memperluas penerapan sistem jaminan produk halal agar semakin mengakar di tengah masyarakat.
"Kami di MUI konsisten menyuarakan pentingnya penguatan ekosistem halal di Indonesia. Upaya ini digalakkan secara berkesinambungan mulai dari tingkat pengurus daerah hingga pusat untuk memastikan implementasi jaminan produk halal semakin mengakar di masyarakat," ujar KH Marsudi di Makassar, Sabtu.
Ia menjelaskan bahwa transformasi dan penguatan sistem kehalalan produk di Indonesia membutuhkan proses bertahap yang dilaksanakan secara berkelanjutan.
KH Marsudi mengakui bahwa target kehalalan di seluruh sektor tidak dapat dicapai secara serentak dalam waktu singkat karena memerlukan kesiapan sistem dan pelaksanaan yang konsisten.
Meski demikian, berbagai program penguatan ekosistem halal yang telah dirintis sebelumnya harus terus dilanjutkan agar target yang ditetapkan dapat tercapai.
Prinsip keberlanjutan tersebut menjadi perhatian MUI dalam memastikan seluruh tahapan penguatan sistem jaminan produk halal berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
MUI Pastikan Proses Sertifikasi Halal Tetap Berjalan
Sejalan dengan upaya penguatan ekosistem halal, KH Marsudi memastikan bahwa kegiatan dewan halal dan dewan sertifikasi hingga kini masih berjalan secara aktif.
Kegiatan tersebut menjadi bagian dari upaya mengawal proses pemeriksaan, pengujian, hingga penetapan status kehalalan produk sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
"Yang pasti semua kerja-kerja dari dewan halal dan dewan sertifikasi saat ini masih terus berjalan dan aktif mengawal proses ini hingga semuanya rampung sesuai dengan amanat Undang-undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (JPH) yang kemudian disempurnakan melalui regulasi turunan dan kebijakan pemerintah," katanya.
Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal menjadi salah satu landasan hukum dalam penyelenggaraan sistem jaminan produk halal di Indonesia.
Pelaksanaan aturan tersebut juga didukung berbagai regulasi turunan dan kebijakan pemerintah yang mengatur penyelenggaraan jaminan produk halal.
KH Marsudi menegaskan bahwa MUI berkomitmen terus mengawal proses tersebut agar penguatan ekosistem halal dapat berlangsung secara bertahap dan berkesinambungan.
Fatwa Haram Vape Rampung, MUI Fokus Sosialisasi ke Masyarakat
Selain membahas penguatan ekosistem halal, KH Marsudi juga menyampaikan perkembangan mengenai fatwa haram penggunaan rokok elektronik atau vape.
Ia memastikan bahwa seluruh proses perumusan fatwa haram vape telah selesai sehingga perhatian MUI kini diarahkan pada penyampaian informasi kepada masyarakat.
"Untuk fatwa haram vape itu telah selesai dan tinggal menggencarkan sosialisasinya hingga ke tingkat masyarakat," ucap KH Marsudi.
Menurutnya, sosialisasi tersebut perlu dilakukan secara luas dan terstruktur agar masyarakat memperoleh pemahaman mengenai ketentuan hukum penggunaan vape berdasarkan fatwa MUI.
Penyampaian informasi juga diharapkan dapat memberikan penjelasan mengenai landasan, konteks, serta implikasi dari fatwa haram penggunaan rokok elektronik tersebut.
KH Marsudi meminta jajaran pengurus MUI di berbagai daerah mengambil peran aktif dalam menyampaikan informasi mengenai fatwa itu kepada masyarakat.
Keterlibatan pengurus daerah dinilai penting agar sosialisasi tidak hanya berlangsung di tingkat pusat, tetapi juga menjangkau masyarakat secara langsung.
Dengan rampungnya proses perumusan fatwa, MUI kini memprioritaskan perluasan penyampaian informasi agar keputusan keagamaan tersebut dapat dipahami oleh berbagai lapisan masyarakat.
Pengurus MUI Sulsel 2026–2031 Diminta Jalankan Dua Agenda Prioritas
Pelantikan dan pengukuhan Pengurus MUI Sulawesi Selatan periode 2026–2031 menjadi momentum untuk memperkuat pelaksanaan program organisasi di tingkat daerah.
Dalam kesempatan tersebut, KH Marsudi menekankan dua agenda utama yang perlu mendapat perhatian, yakni penguatan ekosistem halal dan sosialisasi fatwa haram penggunaan vape.
Pengurus MUI Sulawesi Selatan diharapkan mampu menjalankan kedua agenda tersebut secara konsisten dengan melibatkan berbagai unsur masyarakat.
Penguatan ekosistem halal diarahkan untuk mendukung penerapan sistem jaminan produk halal yang semakin luas, sedangkan sosialisasi fatwa vape ditujukan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap panduan hukum Islam.
Kedua agenda tersebut merupakan bagian dari peran MUI dalam memberikan pelayanan keagamaan sekaligus mengawal penerapan ketentuan halal di Indonesia.
Melalui koordinasi antara pengurus pusat dan daerah, MUI berupaya memastikan pelaksanaan program penguatan jaminan produk halal dan sosialisasi fatwa haram vape dapat berjalan secara terarah, bertahap, dan berkelanjutan.
- Penulis :
- Arian Mesa
