Pantau - Kementerian Transmigrasi (Kementrans) telah memfasilitasi sertifikasi sebanyak 16.835 bidang tanah milik 12.268 transmigran melalui program Trans Tuntas selama dua tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto untuk memberikan kepastian hukum kepemilikan lahan sekaligus menyelesaikan persoalan agraria di kawasan transmigrasi.
Wakil Menteri Transmigrasi Viva Yoga Mauladi mengatakan program tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah mempercepat penerbitan Sertipikat Hak Milik (SHM) bagi masyarakat transmigrasi.
Dalam penyerahan terbaru pada Kamis (12/11/2026), sebanyak 1.570 transmigran menerima SHM untuk 2.270 bidang tanah yang tersebar di lima provinsi.
Viva Yoga mengungkapkan bahwa sebagian penerima sertifikat telah menunggu selama puluhan tahun, bahkan mencapai 35 tahun, untuk mendapatkan kepastian hukum atas lahan yang mereka tempati.
Program Trans Tuntas Sertifikasi 16.835 Bidang Tanah
Kementerian Transmigrasi mencatat sebanyak 16.835 bidang tanah telah difasilitasi proses sertifikasinya melalui program Trans Tuntas.
Program tersebut menjangkau 12.268 transmigran selama dua tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
Viva Yoga menjelaskan bahwa sertifikasi tanah dilakukan untuk memberikan kepastian hukum terhadap lahan yang telah ditempati dan dikelola masyarakat transmigrasi.
Selain itu, program tersebut diarahkan untuk membantu menyelesaikan persoalan agraria yang masih terjadi di sejumlah kawasan transmigrasi.
Kepemilikan SHM menjadi dokumen penting bagi masyarakat dalam memastikan status hukum tanah yang mereka tempati.
Menurut Viva Yoga, kepastian kepemilikan juga dapat meningkatkan nilai ekonomi lahan dan mendukung kesejahteraan keluarga transmigran.
Sebanyak 1.570 Transmigran Terima SHM di Lima Provinsi
Dalam penyerahan sertifikat terbaru yang berlangsung di Jakarta pada Kamis (12/11/2026), pemerintah menyerahkan SHM kepada 1.570 transmigran.
Total bidang tanah yang mendapatkan sertifikat dalam penyerahan tersebut mencapai 2.270 bidang.
Lahan yang disertifikasi tersebar di Nusa Tenggara Timur, Sumatera Selatan, Sulawesi Tengah, Sulawesi Selatan, dan Bengkulu.
Penyerahan tersebut menjadi bagian dari pelaksanaan program Trans Tuntas untuk mempercepat penyelesaian status kepemilikan tanah transmigrasi.
Viva Yoga mengatakan proses sertifikasi sangat berarti bagi masyarakat yang selama ini belum memiliki kepastian hukum atas lahan mereka.
“Setelah ada yang menunggu puluhan tahun, bahkan 35 tahun, akhirnya lahan yang ditempati statusnya menjadi SHM”, katanya.
Sertifikat Tanah Dinilai Tingkatkan Nilai Ekonomi Lahan Transmigran
Viva Yoga menjelaskan bahwa penerbitan SHM tidak hanya berkaitan dengan legalitas kepemilikan tanah.
Menurutnya, kepastian hukum tersebut juga dapat meningkatkan nilai ekonomi lahan yang telah dikelola transmigran.
Dengan status kepemilikan yang jelas, masyarakat memiliki dasar hukum atas tanah yang selama ini menjadi tempat tinggal maupun sumber penghidupan.
Ia menilai hal tersebut dapat mendukung peningkatan kesejahteraan keluarga transmigran.
Viva Yoga juga menyoroti perjuangan masyarakat transmigrasi yang harus memulai kehidupan di wilayah baru, jauh dari daerah asal mereka.
Para transmigran menghadapi berbagai tantangan sebelum akhirnya mampu mengolah lahan yang diberikan pemerintah menjadi kawasan produktif.
Kawasan Transmigrasi Berkembang Jadi Sentra Pangan dan Perkebunan
Menurut Viva Yoga, keberadaan masyarakat transmigrasi turut mendorong pertumbuhan ekonomi di wilayah tujuan.
Sejumlah kawasan yang sebelumnya belum berpenghuni berkembang menjadi pusat kegiatan masyarakat dan ekonomi.
Pengolahan lahan oleh transmigran juga mendukung terbentuknya sentra produksi tanaman pangan dan perkebunan.
Perkembangan tersebut dinilai memberikan manfaat tidak hanya bagi keluarga transmigran, tetapi juga bagi wilayah sekitarnya.
Viva Yoga menyebut kawasan transmigrasi memiliki peran penting dalam mendukung target swasembada pangan nasional.
Karena itu, penyelesaian persoalan kepemilikan tanah menjadi salah satu bagian dari upaya memperkuat keberlanjutan pengelolaan kawasan transmigrasi.
Kementrans Gandeng ATR/BPN dan Bappenas Percepat Sertifikasi
Viva Yoga mengatakan pelaksanaan program Trans Tuntas melibatkan kerja sama sejumlah kementerian dan pemerintah daerah.
Kementerian Transmigrasi mendapat dukungan dari Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) dalam penyelesaian sertifikasi tanah.
Selain itu, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) turut mendukung pelaksanaan program tersebut.
Pemerintah daerah juga dilibatkan untuk mempercepat penyelesaian persoalan pertanahan di kawasan transmigrasi.
Kolaborasi lintas lembaga tersebut diarahkan untuk memastikan masyarakat transmigrasi memperoleh kepastian hukum atas lahan yang mereka tempati dan kelola.
Melalui program Trans Tuntas, pemerintah berupaya memperkuat perlindungan hak atas tanah sekaligus mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat di kawasan transmigrasi.
- Penulis :
- Aditya Yohan
