Pantau - Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni menyatakan kawasan perhutanan sosial, termasuk hutan adat, hutan desa, dan hutan kemasyarakatan, memiliki tingkat kejadian kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang relatif rendah karena keterlibatan masyarakat dalam menjaga dan mengelola kawasan hutan.
Pernyataan tersebut disampaikan Raja Juli Antoni saat mengunjungi kawasan wisata Taman Hutan Raya Kapopo Ngatabaru, Kabupaten Sigi, Sulawesi Tengah, Sabtu (14/11/2026).
Menurutnya, pemberian akses pengelolaan hutan kepada masyarakat, khususnya masyarakat adat, menjadi salah satu langkah penting pemerintah dalam memperkuat perlindungan kawasan hutan.
Kementerian Kehutanan juga mendorong pengelolaan perhutanan sosial secara produktif agar memberikan manfaat ekonomi sekaligus mendukung upaya pencegahan kebakaran hutan.
Menhut Sebut Hutan yang Dikelola Masyarakat Lebih Jarang Terbakar
Raja Juli Antoni menjelaskan bahwa berbagai skema perhutanan sosial menunjukkan tingkat kejadian kebakaran yang lebih rendah dibandingkan kawasan lainnya.
Skema tersebut meliputi hutan desa, hutan kemasyarakatan, hutan tanaman rakyat, hutan adat, dan kemitraan kehutanan.
"Jadi, perhutanan sosial ini baik dalam bentuk hutan desa, hutan kemasyarakatan, hutan tanaman rakyat, hutan adat maupun kemitraan kehutanan itu yang paling sedikit terbakar. Sehingga melalui pemberian akses kepada masyarakat terutama masyarakat adat itu menjadi salah satu hal yang harus menjadi fokus utama kami di kementerian karena terbukti masyarakat adat dapat menjaga hutan dengan lebih baik," kata Raja Juli Antoni.
Menurutnya, keterlibatan masyarakat adat dalam pengelolaan kawasan hutan perlu menjadi perhatian utama Kementerian Kehutanan.
Pemerintah memandang akses pengelolaan yang diberikan kepada masyarakat sebagai salah satu upaya memperkuat perlindungan hutan dari ancaman kebakaran.
Program Perhutanan Sosial Jadi Kebijakan Presiden Prabowo
Raja Juli Antoni mengatakan program persetujuan pengelolaan perhutanan sosial merupakan bagian dari kebijakan afirmatif Presiden Prabowo Subianto.
Program tersebut bertujuan memberikan akses pengelolaan kawasan hutan yang lebih luas kepada masyarakat.
Melalui kebijakan ini, masyarakat memperoleh kesempatan untuk mengelola kawasan perhutanan sosial sesuai ketentuan yang berlaku.
Pemerintah juga mendorong pemanfaatan kawasan tersebut untuk kegiatan produktif yang dapat meningkatkan pendapatan masyarakat.
"Harapannya dengan program ini kawasan perhutanan sosial dapat dikelola secara produktif seperti dengan menanam komoditas bernilai ekonomi seperti durian, pala, dan alpukat," ucapnya.
Komoditas tersebut menjadi contoh tanaman yang dapat dikembangkan masyarakat untuk memperoleh manfaat ekonomi dari pengelolaan perhutanan sosial.
Polisi Hutan dan Penyuluh Dilibatkan dalam Pengawasan
Kementerian Kehutanan memastikan pengawasan kawasan perhutanan sosial tetap dilakukan meskipun akses pengelolaan telah diberikan kepada masyarakat.
Pengawasan tersebut melibatkan jajaran Polisi Hutan (Polhut) dan penyuluh kehutanan yang bekerja sama dengan masyarakat setempat.
Kolaborasi tersebut diarahkan untuk menjaga kawasan hutan sekaligus mendukung pelaksanaan program perhutanan sosial.
Pemerintah juga mengharapkan kawasan yang dikelola masyarakat dapat berperan dalam mengurangi risiko kebakaran hutan dan lahan.
"Pemerintah berharap kawasan perhutanan sosial tidak hanya mampu meningkatkan ketahanan pangan dan kesejahteraan ekonomi rakyat, tetapi juga menjadi benteng utama dalam mitigasi bencana karhutla dan pelestarian lingkungan hidup," ujarnya.
Dengan demikian, pengelolaan perhutanan sosial diarahkan untuk mendukung kepentingan ekonomi masyarakat dan perlindungan lingkungan secara bersamaan.
Pemerintah Terbitkan 11.364 SK Perhutanan Sosial Seluas 8,47 Juta Hektare
Berdasarkan data Kementerian Kehutanan hingga Oktober 2026, pemerintah telah menerbitkan sebanyak 11.364 surat keputusan (SK) persetujuan perhutanan sosial.
Total kawasan yang tercakup dalam persetujuan tersebut mencapai 8,47 juta hektare.
Program perhutanan sosial secara nasional telah menjangkau sekitar 1,43 juta kepala keluarga.
Penerbitan SK tersebut menjadi bagian dari pelaksanaan kebijakan pemerintah dalam memperluas akses masyarakat terhadap pengelolaan kawasan hutan.
Perhutanan Sosial di Sulawesi Tengah Jangkau 37.383 Kepala Keluarga
Khusus di Provinsi Sulawesi Tengah, pemerintah telah menerbitkan sebanyak 1.358 SK perhutanan sosial.
Luas kawasan yang tercakup dalam persetujuan tersebut mencapai 160.310,89 hektare.
Program tersebut telah menjangkau 37.383 kepala keluarga yang tersebar di 194 desa.
Sebaran penerima manfaat mencakup 12 kabupaten/kota di Sulawesi Tengah.
Raja Juli Antoni menegaskan pentingnya pengelolaan kawasan hutan yang melibatkan masyarakat untuk mendukung kesejahteraan sekaligus menjaga kelestarian lingkungan.
- Penulis :
- Ahmad Yusuf
