Pantau - Menteri Kehutanan (Menhut) Raja Juli Antoni menegaskan Presiden Prabowo Subianto mendorong pemanfaatan perhutanan sosial secara produktif untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekaligus memperkuat ketahanan pangan nasional.
Pemerintah memberikan akses legal kepada masyarakat untuk mengelola sumber daya hutan melalui skema perhutanan sosial, termasuk pengembangan komoditas pertanian bernilai ekonomi tinggi.
Dalam kunjungan kerja di kawasan Taman Hutan Raya (Tahura) Kabupaten Sigi, Sulawesi Tengah, Sabtu (14/11/2026), Raja Juli Antoni juga menyerahkan lima Surat Keputusan (SK) Perhutanan Sosial baru dengan total luas 3.238 hektare.
Penyerahan SK tersebut mencakup 309 kepala keluarga (KK) yang memperoleh akses pengelolaan kawasan hutan melalui program perhutanan sosial.
Prabowo Dorong Akses Pengelolaan Hutan Lebih Produktif
Raja Juli Antoni mengatakan Presiden Prabowo memiliki komitmen untuk memperluas akses masyarakat terhadap pengelolaan sumber daya hutan.
Menurutnya, pemberian akses legal merupakan langkah awal yang harus diikuti dengan pengelolaan lahan secara produktif.
“Pak Presiden Prabowo Subianto memiliki 'political will' untuk memberikan akses kepada masyarakat melalui skema perhutanan sosial. Nah, sekarang tantangannya adalah bagaimana akses yang sudah diberikan ini dimaksimalkan sehingga menjadi produktif,” katanya dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Sabtu.
Ia menegaskan bahwa keberhasilan perhutanan sosial tidak hanya diukur dari luas kawasan yang diberikan kepada masyarakat.
Pemanfaatan lahan juga harus mampu menghasilkan manfaat ekonomi bagi warga yang tinggal di sekitar kawasan hutan.
Pemerintah mengarahkan pengelolaan perhutanan sosial agar dapat meningkatkan pendapatan masyarakat melalui kegiatan usaha yang sesuai dengan potensi wilayah masing-masing.
Menhut Dorong Penanaman Durian, Pala, dan Alpukat
Salah satu langkah yang didorong Kementerian Kehutanan adalah pengembangan komoditas bernilai ekonomi tinggi di kawasan perhutanan sosial.
Raja Juli Antoni menyebut durian, pala, dan alpukat sebagai contoh tanaman yang dapat dikembangkan untuk meningkatkan nilai ekonomi lahan.
Namun, pemilihan komoditas harus mempertimbangkan karakteristik tanah dan kesesuaian kondisi lingkungan di setiap wilayah.
“Pemanfaatannya akan disesuaikan dengan kecocokan tanah untuk ditanami secara masif, misalnya durian, atau komoditas lain seperti pala dan alpukat. Tentu ini akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” ujar Raja Antoni.
Menurutnya, penanaman komoditas yang sesuai dengan kondisi lahan dapat menjadi salah satu cara mengoptimalkan akses pengelolaan hutan yang telah diberikan pemerintah.
Pengembangan tanaman bernilai ekonomi juga diharapkan memberikan manfaat langsung kepada masyarakat penerima persetujuan perhutanan sosial.
Perhutanan Sosial Diharapkan Perkuat Ketahanan Pangan
Selain meningkatkan kesejahteraan warga, pemerintah menargetkan pengelolaan perhutanan sosial dapat mendukung program ketahanan pangan nasional.
Raja Juli Antoni mengatakan pemanfaatan kawasan hutan secara produktif berpotensi menciptakan dampak ekonomi berantai bagi masyarakat sekitar.
Dampak tersebut mencakup peningkatan kegiatan ekonomi masyarakat melalui pengembangan komoditas yang memiliki nilai jual.
“Tujuan Bapak Presiden memang demikian, bahwa negara tidak hanya sekadar memberikan akses lahan, tetapi juga memastikan lahan tersebut dikelola secara produktif. Ini krusial untuk mendukung ketahanan pangan sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” kata dia.
Ia menilai akses pengelolaan lahan perlu dimanfaatkan secara maksimal agar program perhutanan sosial memberikan hasil nyata bagi penerima manfaat.
Dengan demikian, pemberian persetujuan pengelolaan hutan tidak berhenti pada aspek administratif, tetapi berlanjut pada kegiatan ekonomi produktif.
Menhut Serahkan Lima SK Perhutanan Sosial untuk 309 KK di Sulteng
Dalam kunjungan kerjanya di Sulawesi Tengah, Raja Juli Antoni menyerahkan lima SK Perhutanan Sosial baru kepada masyarakat di dua kabupaten.
Total luas kawasan yang tercakup dalam lima SK tersebut mencapai 3.238 hektare dengan penerima manfaat sebanyak 309 kepala keluarga.
Penambahan tersebut turut meningkatkan total luas kawasan perhutanan sosial di Sulawesi Tengah menjadi sekitar 163.000 hektare.
“Baru saja kami menyerahkan lima SK Perhutanan Sosial baru dengan luas sekitar 3.000 hektare di dua kabupaten. Dengan tambahan ini, total perhutanan sosial di Sulawesi Tengah sekarang sudah mencapai 163.000 hektare, dan ini sebenarnya angka yang sangat baik,” ujar Raja Antoni.
Menurutnya, capaian tersebut menunjukkan perkembangan pelaksanaan program perhutanan sosial di Sulawesi Tengah.
Pemerintah berharap masyarakat penerima akses pengelolaan dapat memanfaatkan kawasan tersebut secara produktif melalui pengembangan komoditas yang sesuai dengan potensi lahan.
Program perhutanan sosial menjadi salah satu langkah pemerintah untuk menghubungkan pengelolaan sumber daya hutan dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat dan penguatan ketahanan pangan nasional.
- Penulis :
- Aditya Yohan
