Pantau - Perum Perhutani Kesatuan Pemangkuan Hutan (KPH) Garut melakukan pengecekan dan penyisiran terhadap dua lokasi yang diduga pernah digunakan untuk aktivitas penambangan emas ilegal di Kecamatan Pamulihan dan Pakenjeng, Kabupaten Garut, Jawa Barat.
Pemeriksaan dilakukan oleh petugas Polisi Hutan Mobil (Polhutmob) KPH Garut sebagai tindak lanjut atas informasi mengenai dugaan aktivitas pertambangan tanpa izin di kawasan hutan.
Dalam penyisiran tersebut, petugas menemukan sejumlah bekas lubang galian serta sarana dan prasarana yang diduga digunakan untuk mendukung kegiatan penambangan.
Kepala Sub Seksi Hukum, Kepatuhan, Agraria dan Komunikasi Perusahaan Perhutani, Handryatna, menyampaikan hasil pemeriksaan tersebut melalui keterangan tertulis yang diterima di Garut, Sabtu (14/11/2026).
Petugas Perhutani Sisir Dua Lokasi Dugaan Tambang Emas Ilegal
Handryatna mengatakan pengecekan dilakukan untuk memastikan informasi mengenai dugaan kegiatan penambangan ilegal yang berlangsung di wilayah Garut.
"Pengecekan dilakukan oleh Polisi Hutan Mobil (Polhutmob) KPH Garut sebagai respons atas informasi dugaan aktivitas penambangan ilegal di kawasan hutan," kata Handryatna.
Berdasarkan hasil pemeriksaan, petugas mengidentifikasi dua lokasi yang diduga pernah menjadi tempat kegiatan penambangan emas.
Lokasi pertama berada di Petak 131 Blok Kombongan, kawasan perbatasan antara Desa Pakenjeng dan Desa Jatiwangi.
Sementara itu, lokasi kedua berada di wilayah Desa Garumukti, Kecamatan Pamulihan, yang terletak di luar kawasan hutan.
Petugas melakukan penyisiran untuk mengetahui kondisi lapangan sekaligus mengidentifikasi tanda-tanda aktivitas pertambangan yang pernah berlangsung.
Perhutani Temukan Lubang Galian dan Peralatan Pendukung
Hasil pengecekan di lapangan menunjukkan adanya bekas aktivitas penambangan pada lokasi yang diperiksa.
Petugas menemukan lubang-lubang galian yang diduga berkaitan dengan kegiatan pengambilan material tambang.
Selain bekas galian, ditemukan pula sejumlah sarana dan prasarana pendukung aktivitas pertambangan.
Temuan tersebut menjadi bagian dari hasil identifikasi awal Perhutani terhadap dugaan penambangan emas ilegal di wilayah Pamulihan dan Pakenjeng.
Meski demikian, informasi yang disampaikan Perhutani belum memastikan apakah aktivitas penambangan masih berlangsung saat pemeriksaan dilakukan.
Perhutani juga belum mengungkap identitas pihak yang diduga terlibat dalam kegiatan tersebut.
Lokasi Tambang di Kawasan Hutan Masuk Wilayah Perhutanan Sosial
Handryatna menjelaskan bahwa salah satu lokasi yang diperiksa berada di kawasan hutan dengan status pengelolaan khusus.
"Lokasi yang berada di kawasan hutan tersebut masuk dalam area Perhutanan Sosial atau Kawasan Hutan dengan Pengelolaan Khusus (KHDPK)," katanya.
Status tersebut menjadi perhatian karena kewenangan pengelolaan kawasan telah mengalami perubahan.
Menurut Handryatna, pengelolaan wilayah tersebut tidak lagi berada di bawah kewenangan Perhutani KPH Garut.
Kewenangan pengelolaan telah dialihkan kepada pihak yang memegang surat keputusan persetujuan pengelolaan perhutanan sosial dari Kementerian Kehutanan.
Kewenangan Pengelolaan Hutan Beralih Berdasarkan SK Kementerian Kehutanan
Handryatna menyebutkan bahwa peralihan kewenangan pengelolaan kawasan hutan mengacu pada sejumlah keputusan Kementerian Kehutanan.
Ketentuan awal tercantum dalam Surat Keputusan Kementerian Kehutanan Nomor 148 dan 149 Tahun 2025 tentang Penetapan Wilayah Pengelolaan Kawasan Hutan dengan Pengelolaan Khusus.
Ketentuan tersebut kemudian diperbarui melalui Surat Keputusan Kementerian Kehutanan Nomor 614 dan 615 Tahun 2026.
Dengan perubahan tersebut, kewenangan pengelolaan kawasan berada pada pemegang persetujuan pengelolaan perhutanan sosial sesuai ketentuan yang berlaku.
Pengecekan yang dilakukan Perhutani KPH Garut merupakan langkah awal untuk mengidentifikasi dugaan aktivitas pertambangan ilegal sekaligus memastikan status kawasan yang menjadi lokasi temuan.
Hingga keterangan tersebut disampaikan, belum terdapat informasi lebih lanjut mengenai penetapan tersangka maupun tindakan hukum terhadap pihak yang diduga melakukan penambangan di kedua lokasi.
- Penulis :
- Aditya Yohan
