Pantau - Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto menegaskan partainya menghormati ketentuan konstitusi yang memberikan kewenangan kepada Presiden Prabowo Subianto untuk mengusulkan dua nama calon wakil presiden pengganti menyusul berhentinya Gibran Rakabuming Raka dari jabatan tersebut.
Hasto mengatakan PDI Perjuangan akan tetap berpegang pada prinsip konstitusi, demokrasi, dan supremasi hukum dalam menyikapi proses pengisian jabatan wakil presiden.
Pernyataan tersebut disampaikan Hasto seusai menghadiri puncak acara Pekan Peduli Sampah Nasional (PPSN) bertajuk Merawat Pertiwi di Danau Duta Harapan Telaga Mas, Bekasi Utara, Kota Bekasi, Jawa Barat, Sabtu (14/11/2026).
Menurutnya, keputusan politik strategis PDI Perjuangan terkait proses tersebut merupakan kewenangan Ketua Umum Megawati Soekarnoputri.
Hasto Tegaskan PDIP Taat Konstitusi dalam Penentuan Wapres
Hasto menjelaskan bahwa mekanisme pengisian jabatan wakil presiden telah diatur dalam konstitusi sehingga seluruh pihak perlu menghormati ketentuan yang berlaku.
“Pengisian wapres sudah diatur dalam konstitusi. Sikap PDI Perjuangan adalah taat pada konstitusi dan demokrasi serta menjunjung tinggi supremasi hukum. Hal-hal strategis terkait sikap politik PDI Perjuangan adalah kewenangan Ketua Umum Partai, yakni Ibu Prof Dr. Megawati Soekarnoputri," kata Hasto.
Ia menegaskan bahwa proses pengajuan calon wakil presiden pengganti berada dalam kewenangan Presiden Prabowo Subianto.
“Konstitusi memberikan mandat kepada Presiden Prabowo Subianto untuk mengusulkan dua nama calon wakil presiden pengganti," ujarnya.
Menurut Hasto, PDI Perjuangan menghormati mekanisme konstitusional tersebut tanpa mendahului keputusan yang akan diambil presiden.
PDIP Harap Calon Wapres Mampu Atasi Persoalan Ekonomi Rakyat
Hasto berharap dua nama calon wakil presiden yang nantinya diajukan Presiden Prabowo merupakan sosok yang mampu menjawab berbagai persoalan mendasar masyarakat.
Ia menyoroti sejumlah tantangan ekonomi yang masih dihadapi masyarakat, termasuk sulitnya memperoleh lapangan pekerjaan dan kenaikan harga kebutuhan pokok.
"Maka kita hormati hak prerogatif dari presiden yang telah diberikan konstitusi untuk memberikan dua nama yang terbaik yang menjadi harapan rakyat, yang nantinya menjawab berbagai persoalan-persoalan ekonomi, sulitnya mencari lapangan pekerjaan, kenaikan harga-harga kebutuhan pokok rakyat, ini yang menjadi harapan bersama dan juga mampu membangun masa depan yang lebih baik,” ungkapnya.
Menurutnya, calon wakil presiden pengganti diharapkan memiliki kemampuan untuk mendukung pemerintahan dalam menghadapi persoalan ekonomi sekaligus membangun masa depan yang lebih baik.
Hasto menekankan bahwa kepentingan masyarakat perlu menjadi perhatian dalam proses penentuan sosok yang akan mendampingi Presiden Prabowo.
Nama Puan Maharani dan Pramono Anung Muncul dalam Bursa Calon Wapres
Dalam kesempatan tersebut, Hasto juga dimintai tanggapan mengenai munculnya dua nama kader PDI Perjuangan dalam bursa calon wakil presiden pengganti.
Kedua nama tersebut adalah Ketua DPR RI Puan Maharani dan Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung.
Menanggapi hal itu, Hasto tidak memberikan kepastian mengenai kemungkinan salah satu kader PDI Perjuangan diajukan sebagai calon wakil presiden.
Ia kembali menegaskan bahwa keputusan strategis partai merupakan kewenangan Megawati Soekarnoputri.
Hasto juga menyinggung ketentuan dalam penjelasan Undang-Undang tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3) mengenai asal partai politik calon wakil presiden pengganti.
Ketentuan tersebut berkaitan dengan calon yang berasal dari partai politik atau gabungan partai politik pengusung pasangan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka.
"Prinsip-prinsip konstitusionalisme ini harus kita hormati, demokrasi yang baik harus kita hormati," kata Hasto.
Megawati Berwenang Tentukan Sikap Politik PDIP
Selain membahas calon wakil presiden, Hasto turut menanggapi pertanyaan mengenai kemungkinan PDI Perjuangan bergabung dengan koalisi pemerintahan.
Ia tidak memberikan jawaban pasti mengenai arah politik partainya dalam pemerintahan Presiden Prabowo.
Menurut Hasto, keputusan mengenai kerja sama politik dan posisi partai dalam pemerintahan berada di tangan ketua umum.
"Hal-hal yang terkait dengan keputusan strategis, itu Ibu Ketua Umum yang memutuskan, ya," tuturnya.
Dengan demikian, PDI Perjuangan menyatakan akan menghormati mekanisme konstitusi dalam pengisian jabatan wakil presiden, sementara sikap politik resmi partai menunggu keputusan Megawati Soekarnoputri.
- Penulis :
- Aditya Yohan
