Pantau - Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) menegaskan pemerintah harus berhati-hati dalam menyusun regulasi ekonomi digital di Indonesia karena setiap perubahan kebijakan terhadap platform digital dapat berdampak langsung pada konsumen, pedagang, pengemudi ojek daring, hingga penyedia layanan logistik.
Direktur Jenderal Ekosistem Digital Kementerian Komunikasi dan Digital Edwin Hidayat Abdullah mengatakan karakteristik ekonomi digital Indonesia berbeda dengan negara lain, termasuk Australia dan negara-negara Eropa.
Pernyataan tersebut disampaikan Edwin dalam acara Digital Economy and Competition Policy di Kantor Dewan Ekonomi Nasional, Jakarta Pusat, Kamis (12/11/2026), sebagaimana dikutip dari siaran pers pemerintah pada Sabtu (14/11/2026).
Menurutnya, perbedaan struktur pasar dan karakteristik masyarakat harus menjadi pertimbangan utama sebelum pemerintah menetapkan aturan bagi pelaku ekonomi digital.
Komdigi Ingatkan Regulasi Digital Tidak Bisa Disamakan dengan Negara Lain
Edwin menekankan bahwa pemerintah perlu melakukan kajian secara terperinci sebelum menerapkan kebijakan yang mengatur kegiatan ekonomi berbasis platform digital.
"Kita harus sangat berhati-hati dalam mengatur ekonomi digital di Indonesia," kata Edwin.
Ia menjelaskan bahwa pendekatan regulasi yang diterapkan negara lain belum tentu sesuai dengan kondisi pasar Indonesia.
"Karakteristiknya sangat berbeda dengan Australia atau Eropa. Karena itu, pengaturannya harus dicermati secara terperinci karena struktur pasar dan karakteristik masyarakat di Indonesia juga berbeda dengan negara-negara tersebut," jelasnya.
Menurut Edwin, ekonomi digital Indonesia memiliki karakteristik pasar multipihak yang saling terhubung dan bergantung satu sama lain.
Kondisi tersebut membuat kebijakan yang ditujukan kepada satu perusahaan platform berpotensi memengaruhi berbagai kelompok masyarakat yang menggunakan layanan tersebut.
Kebijakan Platform Digital Berdampak pada Pengemudi, Pedagang, dan Konsumen
Edwin menjelaskan bahwa ekosistem perdagangan daring melibatkan banyak pihak dengan kepentingan ekonomi yang berbeda.
Selain perusahaan penyedia platform, terdapat pedagang, konsumen, pengemudi sepeda motor, pengemudi truk, dan penyedia jasa logistik yang menggantungkan aktivitas ekonominya pada layanan digital.
"Karena ini merupakan ekonomi multipihak, ketika kita berhadapan dengan perdagangan daring, kita juga berhadapan dengan pengemudi sepeda motor, pengemudi truk, para pedagang, dan pihak-pihak lainnya," kata Edwin.
Ia menegaskan bahwa pemerintah perlu memperhitungkan kepentingan seluruh pihak yang terlibat dalam ekosistem tersebut.
"Kita harus memperlakukan mereka sebagai pihak yang memiliki kepentingan masing-masing," tambahnya.
Menurut Edwin, perubahan kebijakan platform tidak hanya berkaitan dengan persaingan antarpelaku usaha, tetapi juga dapat memengaruhi penghasilan dan biaya operasional para mitra.
Karena itu, pemerintah perlu mempertimbangkan dampak regulasi secara menyeluruh agar kebijakan yang diterapkan tidak menimbulkan tekanan berlebihan terhadap kelompok tertentu.
Ekonomi Digital Berubah Menjadi Ketergantungan terhadap Platform
Edwin juga menyoroti perubahan pola persaingan usaha seiring berkembangnya layanan transportasi dan pengiriman daring di Indonesia.
Menurutnya, model bisnis yang sebelumnya tumbuh melalui ekonomi berbagi dan ekonomi pekerjaan fleksibel atau gig economy kini semakin bergantung pada keberadaan platform digital.
"Ini bukan lagi sekadar ekonomi gig yang menggunakan platform sebagai alat. Ekonomi ini telah berkembang menjadi apa yang kita sebut sebagai ekonomi yang bergantung pada platform," kata Edwin.
Ia menjelaskan bahwa perusahaan platform memiliki peran besar dalam membentuk permintaan dan penawaran melalui berbagai insentif yang diberikan kepada pengguna maupun mitra.
"Permintaan dan penawaran yang terbentuk di pasar sebenarnya didasarkan pada insentif yang diberikan oleh platform-platform besar," katanya.
Kondisi tersebut membuat perubahan strategi bisnis perusahaan platform berpotensi memengaruhi keseimbangan manfaat ekonomi di antara para pelaku usaha.
Penyesuaian Tarif dan Pengurangan Insentif Bisa Tekan Mitra
Edwin menjelaskan bahwa sejumlah perusahaan platform digital mengalami perubahan strategi bisnis setelah sebelumnya mengandalkan pendanaan investor untuk memperluas pasar.
Ketika perusahaan mulai berfokus pada pencapaian keuntungan, penyesuaian harga layanan dan pengurangan insentif dapat memengaruhi pendapatan mitra.
Perubahan tersebut juga dapat berupa penyesuaian potongan biaya terhadap pedagang yang menggunakan layanan platform digital.
Menurutnya, kebijakan bisnis semacam itu perlu diperhatikan karena dapat menimbulkan tekanan bagi pelaku usaha yang bergantung pada platform.
"Mereka harus bersaing. Jika biaya transaksi tidak cukup kompetitif, masyarakat dapat beralih ke pilihan ekonomi lainnya," kata Edwin.
Ia juga mengingatkan adanya risiko konsentrasi kekuatan pasar akibat integrasi vertikal yang terlalu besar dalam ekosistem platform digital.
Pemerintah menilai penyusunan regulasi ekonomi digital perlu mempertimbangkan struktur pasar, persaingan usaha, serta kepentingan konsumen dan seluruh mitra yang terlibat dalam ekosistem tersebut.
- Penulis :
- Aditya Yohan
