Pantau - Presiden Polandia Karol Nawrocki kembali memveto rancangan undang-undang (RUU) yang bertujuan menerapkan ketentuan utama Undang-Undang Layanan Digital atau Digital Services Act (DSA) Uni Eropa pada Jumat (13/11/2026), dengan alasan aturan tersebut berpotensi memberikan kewenangan berlebihan kepada pemerintah untuk mengendalikan kebebasan berekspresi di internet.
Keputusan tersebut merupakan veto kedua Nawrocki terhadap rancangan aturan yang sama dan kembali menghambat upaya pemerintahan Perdana Menteri Donald Tusk menerapkan regulasi layanan digital Uni Eropa di Polandia.
RUU tersebut dirancang untuk memberikan kewenangan kepada regulator dalam memerintahkan penghapusan atau pemblokiran konten ilegal di internet, termasuk ancaman kriminal dan hasutan untuk melakukan kekerasan.
Namun, Nawrocki menilai kewenangan menentukan apakah suatu konten melanggar hukum seharusnya berada di tangan pengadilan independen, bukan pejabat pemerintah.
Presiden Polandia Tolak Kewenangan Regulator Blokir Konten Internet
Nawrocki yang memiliki kedekatan politik dengan partai oposisi nasionalis Law and Justice menyatakan keberatan terhadap sejumlah ketentuan dalam rancangan undang-undang tersebut.
Menurutnya, aturan yang diusulkan pemerintah berpotensi memberikan kendali terlalu besar kepada pejabat negara terhadap konten yang beredar di ruang digital.
Ia menegaskan bahwa penentuan suatu konten sebagai tindak pidana harus dilakukan melalui mekanisme peradilan yang independen.
"Bukan tugas seorang pejabat untuk memutuskan apakah suatu konten tertentu merupakan tindak pidana atau bukan. Hal itu sepenuhnya merupakan kewenangan pengadilan independen," kata Nawrocki dalam pernyataan video, Jumat (13/11/2026).
Nawrocki berpendapat bahwa pemberian kewenangan tersebut kepada regulator dapat menimbulkan persoalan terkait perlindungan kebebasan berekspresi.
Keberatan itu menjadi alasan utama presiden kembali menolak rancangan aturan yang diajukan pemerintah.
Nawrocki Tuduh Pemerintah Manfaatkan Kasus Penikaman di Sekolah
Selain mempersoalkan kewenangan regulator, Nawrocki menuding pemerintah menggunakan insiden kekerasan yang terjadi di sejumlah sekolah sebagai alasan untuk memperketat pengawasan terhadap internet.
Ia mengaitkan dorongan pengesahan regulasi tersebut dengan sejumlah kasus penikaman yang baru-baru ini terjadi di Polandia.
Menurut Nawrocki, peristiwa tersebut tidak seharusnya dijadikan pembenaran untuk memperluas pembatasan kebebasan berekspresi di ruang digital.
Pernyataan tersebut memperlihatkan perbedaan pandangan antara presiden dan pemerintah mengenai cara mengatur konten ilegal di internet.
Di satu sisi, Nawrocki menekankan perlindungan kebebasan berekspresi dan kewenangan pengadilan, sedangkan pemerintah menyoroti kebutuhan memperkuat perlindungan masyarakat dari ancaman kejahatan digital.
PM Donald Tusk Kritik Veto, Sebut Perlindungan Anak Harus Jadi Prioritas
Perdana Menteri Polandia Donald Tusk menolak kritik Nawrocki terhadap rancangan undang-undang tersebut.
Tusk menegaskan bahwa perlindungan anak-anak dari pelaku kejahatan di dunia maya merupakan persoalan penting yang seharusnya mendapatkan dukungan lintas kelompok politik.
Ia menyayangkan keputusan Nawrocki kembali memveto regulasi yang menurut pemerintah diperlukan untuk memperkuat keamanan pengguna internet.
"Melindungi anak-anak dari pelaku kejahatan di dunia maya. Sulit membayangkan persoalan yang lebih penting dan seharusnya menyatukan masyarakat lintas perbedaan politik. Namun, dia (Nawrocki) justru memvetonya," kata Tusk melalui platform X.
Pernyataan tersebut menjadi tanggapan langsung pemerintah terhadap keputusan presiden yang kembali menghambat proses penerapan aturan digital Uni Eropa.
Veto Kedua Hambat Penerapan Aturan Digital Uni Eropa di Polandia
Undang-Undang Layanan Digital Uni Eropa merupakan kerangka regulasi yang mengatur tanggung jawab penyedia layanan digital dalam menangani konten ilegal serta meningkatkan perlindungan pengguna internet.
Rancangan undang-undang yang diajukan pemerintah Polandia bertujuan menjalankan sejumlah ketentuan utama regulasi tersebut melalui mekanisme hukum nasional.
Salah satu ketentuan yang menjadi perdebatan adalah kewenangan regulator untuk memerintahkan penghapusan atau pemblokiran konten yang dinilai melanggar hukum.
Pemerintah Tusk memandang pengaturan tersebut sebagai bagian dari upaya meningkatkan perlindungan masyarakat, termasuk anak-anak, dari ancaman di dunia maya.
Sementara itu, Nawrocki menilai kewenangan yang diusulkan dapat menimbulkan risiko terhadap kebebasan berekspresi apabila keputusan mengenai legalitas konten berada di tangan pejabat pemerintah.
Veto kedua tersebut membuat proses pengesahan rancangan undang-undang kembali menghadapi hambatan di tengah perbedaan pandangan antara presiden dan pemerintahan Donald Tusk.
- Penulis :
- Aditya Yohan
