Pantau - Penguatan integritas dan transparansi pasar modal Indonesia dinilai mendesak untuk memulihkan kepercayaan investor, menyusul munculnya persoalan manipulasi harga saham, ketidakjelasan struktur kepemilikan, serta keterbatasan informasi mengenai pemilik manfaat akhir perusahaan yang tercatat di Bursa Efek Indonesia (BEI).
Guru Besar Prof. Perdana Wahyu Santosa menilai pembenahan tata kelola pasar modal tidak cukup dilakukan melalui penyusunan regulasi, tetapi juga membutuhkan transparansi kepemilikan dan penegakan hukum secara konsisten.
Pandangan tersebut disampaikan Perdana dalam tulisan mengenai restorasi integritas dan kepercayaan pasar modal yang dipublikasikan pada Sabtu (14/11/2026).
Menurutnya, persoalan tata kelola pasar modal berpotensi memengaruhi akses pembiayaan perusahaan, ekspansi usaha, penciptaan lapangan kerja, hingga daya beli masyarakat.
Manipulasi Saham dan Transparansi Kepemilikan Jadi Sorotan
Perdana menjelaskan bahwa pasar modal memiliki peran penting sebagai tempat bertemunya kebutuhan pendanaan perusahaan dengan investor yang ingin menempatkan modal secara produktif.
Dalam kondisi ideal, aktivitas pasar modal juga mencerminkan optimisme terhadap perkembangan ekonomi nasional.
Namun, fluktuasi perdagangan saham di BEI dinilai tidak hanya dipengaruhi perubahan kondisi ekonomi global.
Sejumlah persoalan domestik turut menjadi perhatian, termasuk praktik manipulasi harga saham yang dikenal sebagai saham gorengan.
Selain itu, konsentrasi kepemilikan saham yang tidak transparan dan minimnya keterbukaan mengenai pemilik manfaat akhir atau ultimate beneficial owner menjadi persoalan yang perlu ditangani.
Perdana menilai persoalan tersebut tidak dapat lagi dipandang sebagai bagian kecil dari dinamika perdagangan saham.
Keterbukaan informasi dinilai penting agar investor memiliki dasar yang memadai dalam menilai risiko sebelum mengambil keputusan investasi.
Penundaan Penyesuaian Bobot MSCI Jadi Peringatan bagi Pasar Modal
Dalam tulisannya, Perdana juga menyoroti keputusan MSCI yang menunda penyesuaian bobot saham Indonesia di tengah persoalan transparansi kepemilikan dan tata kelola pasar.
Ia memandang perkembangan tersebut sebagai peringatan terhadap kredibilitas pasar modal Indonesia di mata investor internasional.
Menurutnya, kepercayaan investor tidak dapat dipertahankan apabila persoalan tata kelola dan dugaan pelanggaran di pasar keuangan tidak ditangani secara serius.
Perdana menekankan bahwa reformasi BEI harus mencakup pembenahan struktur kepemilikan yang tidak transparan.
Penegakan hukum yang konsisten juga dinilai diperlukan untuk memberikan perlindungan kepada investor.
Perhatian khusus perlu diberikan kepada pemegang saham minoritas yang memiliki keterbatasan dalam memengaruhi keputusan perusahaan.
Arus Modal Asing dan IHSG Tidak Hanya Dipengaruhi Faktor Global
Perdana menjelaskan bahwa penurunan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) maupun keluarnya modal asing dari pasar domestik sering dikaitkan dengan kondisi eksternal.
Faktor tersebut antara lain perubahan suku bunga global dan perkembangan geopolitik internasional.
Namun, menurutnya, kerentanan pasar modal Indonesia juga berkaitan dengan persoalan tata kelola di dalam negeri.
Perlindungan yang belum optimal terhadap pemegang saham minoritas menjadi salah satu aspek yang perlu diperbaiki.
Persoalan lainnya adalah keterbatasan transparansi kepemilikan manfaat akhir atau beneficial ownership.
Kondisi tersebut dinilai dapat memengaruhi keyakinan investor terhadap keamanan dan keadilan mekanisme perdagangan saham.
Karena itu, penguatan pasar modal tidak hanya membutuhkan respons terhadap gejolak eksternal, tetapi juga pembenahan mendasar pada sistem pengawasan dan keterbukaan informasi.
Lemahnya Kepercayaan Investor Berpotensi Hambat Pembiayaan Perusahaan
Perdana mengingatkan bahwa persoalan integritas pasar modal dapat berdampak pada kegiatan ekonomi di luar sektor keuangan.
Ketika Bank Indonesia mempertahankan suku bunga acuan untuk menjaga stabilitas nilai tukar dan mengendalikan inflasi, ruang penurunan biaya pembiayaan melalui perbankan menjadi terbatas.
Dalam situasi tersebut, pasar modal seharusnya menjadi alternatif bagi perusahaan untuk memperoleh pendanaan investasi dan ekspansi usaha.
Namun, kekhawatiran terhadap manipulasi harga saham dan ketidakjelasan struktur kepemilikan dapat membuat investor ritel maupun institusi menahan penempatan modal.
Jika kondisi tersebut berlangsung, kemampuan pasar modal dalam menyalurkan dana kepada perusahaan berpotensi terganggu.
Keterbatasan akses pembiayaan kemudian dapat menyebabkan perusahaan menunda rencana pengembangan usaha.
Penundaan ekspansi tersebut berpotensi mengurangi kesempatan penciptaan lapangan kerja baru.
Pembenahan Pasar Modal Berkaitan dengan Daya Beli Masyarakat
Menurut Perdana, dampak persoalan tata kelola pasar modal tidak berhenti pada pergerakan harga saham maupun keputusan investasi.
Gangguan terhadap pembiayaan perusahaan dapat memengaruhi pertumbuhan kegiatan usaha dan kesempatan kerja.
Bagi rumah tangga, dampak tersebut berpotensi terlihat melalui tertahannya pertumbuhan pendapatan riil.
Kondisi itu pada akhirnya dapat memengaruhi kemampuan masyarakat dalam melakukan konsumsi.
Perdana menilai kebijakan moneter yang menjaga stabilitas ekonomi perlu didukung oleh pasar keuangan yang mampu menyalurkan modal secara efisien.
Tanpa tata kelola pasar modal yang transparan dan berkeadilan, sebagian manfaat stabilitas makroekonomi berisiko tidak tersalurkan secara optimal kepada sektor riil.
Reformasi BEI Dinilai Penting untuk Menjaga Pertumbuhan Ekonomi
Perdana menekankan bahwa upaya memulihkan integritas pasar modal harus dilakukan melalui pembenahan yang menyentuh persoalan mendasar.
Langkah tersebut mencakup peningkatan transparansi kepemilikan, perlindungan investor minoritas, dan konsistensi penegakan hukum terhadap pelanggaran pasar keuangan.
Reformasi juga dinilai perlu memastikan bahwa pasar modal dapat menjalankan fungsi utamanya sebagai sarana penghimpunan dan penyaluran dana produktif.
Dengan tata kelola yang lebih baik, pasar modal diharapkan mampu mendukung kebutuhan pembiayaan perusahaan dan kegiatan investasi.
Perdana menegaskan bahwa restorasi integritas pasar modal bukan sekadar agenda pembenahan industri keuangan, melainkan bagian dari upaya menjaga kualitas pertumbuhan ekonomi nasional.
- Penulis :
- Ahmad Yusuf
