Pantau - Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Hafid menegaskan bahwa kendali ruang redaksi harus tetap berada di tangan jurnalis dan editor, bukan ditentukan oleh algoritma platform digital global yang semakin memengaruhi penyebaran informasi dan pola konsumsi berita masyarakat.
Pernyataan tersebut disampaikan Meutya dalam acara peluncuran Media Swara Indonesia Raya di Jakarta Pusat, Jumat (13/11/2026), sebagaimana dikutip dari keterangan resmi Kementerian Komunikasi dan Digital pada Sabtu (14/11/2026).
Menurutnya, keputusan mengenai informasi yang layak dipublikasikan harus mempertimbangkan nilai jurnalistik, konteks pemberitaan, serta kepentingan masyarakat.
Meutya juga menekankan pentingnya menjaga kedaulatan informasi nasional di tengah dominasi perusahaan teknologi global dalam distribusi berita.
Menkomdigi Ingatkan Bahaya Dominasi Algoritma terhadap Ruang Redaksi
Meutya Hafid mengatakan perkembangan platform digital telah memberikan pengaruh besar terhadap cara masyarakat memperoleh informasi.
Algoritma yang digunakan perusahaan teknologi global kini berperan dalam menentukan informasi yang muncul dan dikonsumsi pengguna.
Namun, menurutnya, sistem tersebut tidak selalu mempertimbangkan nilai dan etika jurnalistik maupun kepentingan publik.
"Kita harus punya kendali terhadap algoritma. Algoritma yang ditentukan oleh manusia yang memiliki kemampuan untuk menilai mana berita yang membawa kebaikan dan mana berita yang justru membawa mudarat," katanya.
Meutya menegaskan bahwa penilaian terhadap kualitas berita tidak boleh hanya mengikuti mekanisme distribusi informasi yang berorientasi pada keuntungan bisnis.
Jurnalis dan editor dinilai tetap memiliki tanggung jawab utama untuk menentukan informasi yang relevan dan bermanfaat bagi masyarakat.
Kecerdasan Buatan Belum Bisa Menggantikan Peran Jurnalis
Meutya juga menyoroti perkembangan kecerdasan buatan atau artificial intelligence (AI) yang semakin banyak digunakan dalam industri informasi.
Menurutnya, teknologi tersebut belum mampu sepenuhnya menggantikan kemampuan manusia dalam menilai kualitas dan dampak suatu pemberitaan.
Jurnalis dan editor tetap diperlukan untuk memahami konteks informasi sebelum berita disampaikan kepada masyarakat.
Pertimbangan mengenai kepentingan publik dan konsekuensi pemberitaan juga menjadi bagian penting dalam proses editorial.
Karena itu, penggunaan teknologi digital dalam industri media perlu tetap disertai pengawasan dan keputusan manusia.
Meutya menilai independensi ruang redaksi harus dipertahankan agar proses penyajian berita tidak sepenuhnya bergantung pada sistem teknologi.
Sebanyak 64 Persen Masyarakat Dapatkan Informasi dari Media Sosial
Dalam kesempatan tersebut, Meutya mengungkapkan bahwa sekitar 64 persen masyarakat kini memperoleh informasi melalui platform media sosial.
Perubahan pola konsumsi informasi tersebut memberikan tekanan terhadap industri media massa nasional.
Menurutnya, ruang redaksi media saat ini harus bersaing dengan sistem algoritma perusahaan teknologi yang memiliki jangkauan luas.
"Tidak mudah, karena sekali lagi algoritma yang begitu besar, kita lawan dengan satu-satu algoritma dari ruang redaksi kita, yang mungkin kondisinya saat ini lebih mengecil dari 10 tahun lalu. Tapi tetap saja, it matters (itu penting)," katanya.
Meutya mengakui bahwa kondisi ruang redaksi media massa saat ini menghadapi tantangan yang berbeda dibandingkan satu dekade sebelumnya.
Meski demikian, ia menegaskan bahwa keberadaan media jurnalistik tetap memiliki peran penting dalam menyediakan informasi bagi masyarakat.
Pemerintah Pertahankan Perpres 32 Tahun 2024 Meski Ada Tekanan
Untuk mendukung keberlangsungan industri media nasional, pemerintah menerapkan Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2024 tentang Tanggung Jawab Perusahaan Platform Digital untuk Mendukung Jurnalisme Berkualitas.
Aturan tersebut menjadi salah satu kebijakan pemerintah dalam mendukung ekosistem media massa di tengah perkembangan platform digital.
Meutya mengatakan pemerintah tetap mempertahankan penerapan peraturan tersebut meskipun menghadapi tekanan dan penolakan dari perusahaan teknologi global.
"Jadi ini kita coba pertahankan, di tengah permintaan-permintaan dari negara-negara yang juga dekat dengan kita, bahwa aturan ini belum ada, toh sampai hari ini aturan ini masih kita tegakkan," katanya.
Menurutnya, perlindungan terhadap industri media dan kegiatan jurnalistik tetap menjadi perhatian pemerintah.
Penerapan regulasi tersebut juga menjadi bagian dari upaya menjaga keberlanjutan ekosistem informasi nasional.
Pemerintah Dorong Pembahasan Undang-Undang Hak Media di DPR
Selain mempertahankan Perpres Nomor 32 Tahun 2024, pemerintah juga mendorong pembahasan undang-undang mengenai hak media massa di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).
Meutya mengakui bahwa pembahasan regulasi tersebut menghadapi tantangan, termasuk penolakan dari sejumlah perusahaan teknologi besar dunia.
Namun, pemerintah tetap berupaya memperkuat perlindungan terhadap media dan kegiatan jurnalistik.
"Perusahaan-perusahaan besar dunia memang melawan, tapi kita harus upayakan untuk tetap melindungi ekosistem informasi, termasuk media dan jurnalistik. Tentu dengan berbagai daya yang kita punya, meski berlawanan dengan perusahaan-perusahaan besar teknologi kelas dunia," katanya.
Meutya menilai langkah tersebut diperlukan untuk menjaga keberlangsungan media massa nasional dalam menghadapi perubahan industri digital.
Media Baru Dinilai Jadi Peluang Pertumbuhan Industri Pers Nasional
Meutya menyambut kehadiran Media Swara Indonesia Raya sebagai salah satu tanda bahwa industri media massa nasional masih memiliki peluang untuk berkembang.
Menurutnya, keberagaman saluran informasi tetap diperlukan agar masyarakat memiliki berbagai pilihan sumber berita.
Ia juga menekankan bahwa media cetak dan media konvensional masih memiliki peran di tengah pesatnya perkembangan platform digital.
Meutya mendorong perusahaan media nasional mempertahankan independensi ruang redaksi serta mengutamakan kepentingan masyarakat dalam setiap pemberitaan.
"Kalau kita bersama-sama selalu untuk menyampaikan pentingnya kita untuk memilih algoritma yang sesuai dengan kultur kita, yang sesuai dengan informasi bagi masyarakat kita dan yang sesuai dengan hukum yang berlaku di negara kita, maka di situlah kedaulatan informasi insya Allah akan tercapai," demikian Meutya Hafid.
- Penulis :
- Ahmad Yusuf
