Pantau - Ketua Komisi IV DPR RI Siti Hediati Soeharto atau Titiek Soeharto mendorong pemerintah segera membentuk badan usaha milik negara (BUMN) khusus pakan ikan dan ternak serta mengusulkan subsidi pakan untuk menekan biaya produksi peternak dan pembudidaya ikan di Indonesia.
Usulan tersebut disampaikan Titiek seusai Kunjungan Kerja Spesifik Komisi IV DPR RI ke Balai Perikanan Budidaya Air Tawar (BPBAT) Mandiangin, Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan, Jumat (13/11/2026).
Menurutnya, persoalan harga dan ketersediaan pakan menjadi salah satu keluhan yang paling sering disampaikan peternak dan pembudidaya ikan kepada Komisi IV DPR RI.
Titiek menilai pembentukan BUMN khusus pakan dapat menjadi langkah pemerintah dalam memperkuat penyediaan kebutuhan produksi sektor peternakan dan perikanan.
Titiek Soeharto Usulkan BUMN Pakan seperti Bulog
Titiek menjelaskan bahwa BUMN khusus pakan diharapkan memiliki tugas yang terfokus pada penyediaan pakan bagi peternak dan pembudidaya ikan.
Ia membandingkan gagasan tersebut dengan peran Perum Bulog yang menangani urusan pangan, khususnya beras.
"Jadi kita mohon supaya ada BUMN khusus untuk pakan seperti Bulog gitu. Bulog ngurusin beras, pangan, nah (yang kita usulkan) ini khusus ngurusin pakan," ujar Titiek.
Menurutnya, pembentukan lembaga khusus diperlukan karena persoalan pakan terus menjadi perhatian dalam pengembangan sektor peternakan dan perikanan.
"Jadi urusan pakan ini penting untuk kita segera ditangani," tegasnya.
Titiek menyampaikan bahwa Presiden Prabowo Subianto telah berkoordinasi dengan sejumlah kementerian dan lembaga terkait rencana pembentukan BUMN khusus pakan.
Lembaga yang disebut terlibat dalam koordinasi tersebut antara lain Kementerian Koordinator Bidang Pangan, Badan Pangan, dan Danantara.
Ia berharap pembentukan BUMN tersebut dapat segera direalisasikan untuk membantu memenuhi kebutuhan pakan nasional.
Pabrik Pakan Diminta Dibangun di Sumatera, Kalimantan, dan Indonesia Timur
Selain pembentukan BUMN, Titiek meminta pemerintah memastikan lokasi produksi pakan tidak hanya terpusat di Pulau Jawa.
Menurutnya, penyebaran fasilitas produksi diperlukan agar kebutuhan pakan di berbagai wilayah Indonesia dapat terpenuhi.
"Kalau bisa nanti pabrik-pabrik pakannya tidak hanya di Jawa saja, tapi ada di Sumatera, ada di Kalimantan, gitu, Indonesia Timur, untuk menyuplai pakan-pakan daripada ternak dan ikan ini," jelasnya.
Titiek berharap pembangunan pabrik di berbagai wilayah dapat memperluas jangkauan pasokan pakan bagi peternak dan pembudidaya ikan.
Pemerataan lokasi produksi tersebut menjadi salah satu bagian dari usulan pembentukan BUMN khusus pakan.
Biaya Pakan Capai 85 Persen, Harga Disebut Sudah Empat Kali Naik
Dalam pertemuan bersama Komisi IV DPR RI, perwakilan penyuluh perikanan mengungkapkan bahwa biaya pakan menjadi komponen terbesar dalam kegiatan budi daya ikan.
Menurut perwakilan penyuluh, hampir 85 persen biaya produksi pembudidaya ikan digunakan untuk membeli pakan.
Harga pakan juga dilaporkan telah mengalami empat kali kenaikan sepanjang 2026.
Sementara itu, harga jual ikan disebut tidak mengalami kenaikan yang sebanding.
Kondisi tersebut menjadi perhatian Komisi IV karena dapat memengaruhi keberlanjutan usaha pembudidaya ikan.
Titiek kemudian mengusulkan agar pemerintah memberikan subsidi pakan sebagaimana subsidi pupuk bagi petani.
"Dan kami juga nanti akan mengusulkan, karena itu dibutuhkan, bisa disubsidi pakan ini oleh pemerintah. Sama halnya seperti pupuk itu disubsidi, ini juga pakan disubsidi supaya cepatlah kita bisa swasembada pangan," ungkapnya.
DPR Soroti Usaha Budi Daya yang Berhenti Setelah Bantuan Pakan Habis
Anggota Komisi IV DPR RI I Ketut Suwendra turut mendukung gagasan subsidi pakan untuk membantu keberlanjutan usaha perikanan budi daya.
Menurut Ketut, bantuan sarana produksi seperti sistem budi daya bioflok tidak selalu mampu menjamin kelangsungan usaha apabila pembudidaya harus menanggung biaya pakan sendiri.
"Pada saat kita bantu petani dengan bioflok dan lain-lain, usaha itu hanya berjalan satu periode saat pakan gratisnya masih ada dari bantuan kita. Setelah itu berhenti karena mereka harus membeli pakan sendiri dan merugi," papar Ketut.
Ia menilai bantuan sarana budi daya perlu disertai dukungan terhadap kebutuhan pakan agar usaha masyarakat dapat terus berjalan.
Persoalan tersebut menjadi salah satu alasan Komisi IV mendorong pemerintah mempertimbangkan kebijakan subsidi pakan.
Titiek Apresiasi Pembenihan Ikan Lokal di BPBAT Mandiangin
Dalam kunjungan tersebut, Titiek juga meninjau kegiatan pembenihan ikan lokal di BPBAT Mandiangin.
Jenis ikan yang menjadi perhatian antara lain ikan gabus haruan, kelabau, dan belida.
Titiek mengapresiasi kemampuan balai tersebut dalam melakukan pembenihan ikan lokal.
"Jadi, ternyata di balai ini sudah lama sebetulnya bisa memijahkan ikan gabus dan ikan belida," tambahnya.
Ia juga menyoroti keterbatasan jumlah unit pelaksana teknis (UPT) perikanan budi daya di Kalimantan.
Menurutnya, BPBAT Mandiangin merupakan satu-satunya balai sejenis di Kalimantan yang melayani kebutuhan wilayah tersebut.
"Dan balai ini adalah satu-satunya yang ada di Kalimantan. Jadi, memasok ke seluruh Kalimantan. Ini kami minta kepada Kementerian supaya dibuat lagi UPT-UPT di provinsi-provinsi yang lainnya untuk yang mengenai perikanan ini," lanjutnya.
Direktur Jenderal Perikanan Budi Daya Kementerian Kelautan dan Perikanan Tb. Haeru Rahayu menyampaikan bahwa saat ini terdapat 15 lokasi UPT Direktorat Jenderal Perikanan Budi Daya di seluruh Indonesia.
Menurutnya, Kementerian Kelautan dan Perikanan tengah mengusulkan penambahan enam UPT baru.
Komisi IV DPR RI menyatakan akan terus mendukung pengembangan perikanan budi daya melalui penguatan regulasi, anggaran, kelembagaan, pemberdayaan masyarakat, dan kemitraan dengan pelaku usaha.
- Penulis :
- Aditya Yohan
