Pantau - Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI menjadwalkan Sidang Paripurna pengisian kekosongan jabatan Wakil Presiden RI pada Rabu, 2 Desember 2026, pukul 11.00 WIB, dengan agenda pemilihan, penetapan, dan pelantikan wakil presiden terpilih untuk sisa masa jabatan 2026–2029.
Anggota DPR RI Hinca Pandjaitan menyampaikan keputusan tersebut setelah mengikuti Rapat Gabungan MPR bersama unsur DPR dan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI di Gedung Nusantara IV, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (13/11/2026).
“Yang khusus ini, kapan jadwal untuk paripurna pemilihan, penetapan, dan pelantikan calon Wakil Presiden terpilih? Itu 2 Desember 2026, hari Rabu, jam 11.00,” ujar Hinca.
Menurut Hinca, rapat gabungan telah menyepakati sejumlah tahapan pengisian jabatan wakil presiden setelah pengunduran diri Gibran Rakabuming Raka.
MPR Minta Presiden Prabowo Ajukan Dua Calon Wakil Presiden
Hinca menjelaskan bahwa rapat gabungan melibatkan seluruh unsur MPR, termasuk fraksi-fraksi DPR, kelompok DPD, dan pimpinan MPR.
Salah satu keputusan rapat adalah mengirimkan surat resmi kepada Presiden Prabowo Subianto untuk meminta pengajuan dua nama calon wakil presiden.
Permintaan tersebut dilakukan sesuai mekanisme pengisian kekosongan jabatan wakil presiden berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Hinca mengatakan surat tersebut direncanakan ditandatangani pimpinan MPR dan disampaikan kepada Presiden pada Jumat (13/11/2026).
Setelah surat disampaikan, tahapan berikutnya bergantung pada pengajuan dua nama calon dari Presiden.
Menurut Hinca, pengajuan calon harus dilakukan paling lambat 14 hari sebelum Sidang Paripurna MPR pada 2 Desember 2026.
Dengan demikian, proses pengajuan calon menjadi tahapan awal sebelum pemeriksaan persyaratan dan pemilihan dilakukan.
Tim Verifikasi Gabungan DPR dan DPD Beranggotakan 36 Orang
Selain menetapkan jadwal sidang, MPR menyepakati pembentukan tim verifikasi yang terdiri atas 36 anggota dari unsur fraksi-fraksi DPR dan kelompok DPD.
Tim tersebut bertugas memeriksa kelengkapan dokumen serta kesesuaian persyaratan dua calon wakil presiden yang diajukan Presiden.
Pemeriksaan dilakukan sebelum kedua calon mengikuti proses pemilihan dalam Sidang Paripurna MPR.
Rapat gabungan juga menyepakati pembentukan tim ad hoc yang beranggotakan 36 orang.
Kedua tim melibatkan perwakilan DPR dan DPD, sedangkan penentuan pimpinannya dilakukan melalui mekanisme internal MPR.
Hinca menyebut Fraksi Partai Demokrat telah menyiapkan perwakilan untuk menjalankan tugas dalam kedua tim tersebut.
Hinca bersama Anton Suratto akan bertugas dalam tim verifikasi.
Sementara itu, Benny K. Harman dan Herman Khaeron ditugaskan menjadi anggota tim ad hoc.
Pemilihan hingga Pelantikan Wapres Digelar dalam Sidang Paripurna
Hinca menjelaskan bahwa pengisian jabatan wakil presiden akan melalui beberapa tahapan sebelum pelantikan.
Tahapan tersebut meliputi pengajuan dua nama calon oleh Presiden, pemeriksaan persyaratan oleh tim verifikasi MPR, serta pemilihan dalam sidang paripurna.
Setelah proses pemilihan selesai, MPR dijadwalkan menetapkan dan melantik calon yang terpilih sebagai wakil presiden.
Hinca menilai seluruh tahapan harus berjalan sesuai mekanisme yang telah disepakati dalam rapat gabungan.
Menurutnya, MPR memiliki tanggung jawab utama untuk mengawal proses pengisian jabatan tersebut hingga selesai.
“Sekarang bola betul di MPR, hari ini sampai nanti tanggal 2 Desember. Jadi jam 11.00 pembukaan dan seterusnya, pemilihan, penetapan untuk pelantikan. Jadi 2 Desember kita punya Wapres, siapa pun itu,” pungkas Hinca.
Ketua MPR Ahmad Muzani Minta Dukungan Masyarakat
Ketua MPR RI Ahmad Muzani turut menyampaikan apresiasi atas perhatian masyarakat terhadap proses pengisian jabatan wakil presiden.
Menurut Muzani, besarnya perhatian publik menunjukkan bahwa proses tersebut menjadi kepentingan bersama seluruh elemen bangsa.
Ia berharap seluruh tahapan yang telah diputuskan dapat terlaksana dengan lancar.
Muzani juga meminta dukungan masyarakat agar proses pemilihan hingga pelantikan wakil presiden dapat berjalan sesuai rencana.
“Kami berharap semua hajat yang akan kami selenggarakan nanti berjalan lancar. Karena itu, kami mohon doa, dukungan, support yang terus-menerus dari seluruh rakyat dan bangsa Indonesia,” pungkas Muzani.
Sidang Paripurna MPR pada 2 Desember 2026 dijadwalkan menjadi tahap akhir pengisian kekosongan jabatan wakil presiden untuk sisa masa jabatan hingga 2029.
- Penulis :
- Ahmad Yusuf
