Pantau - Wakil Ketua Komisi V DPR RI Syaiful Huda mendesak pemerintah memperketat pengawasan terhadap pengembang perumahan agar kewajiban pembangunan hunian berimbang benar-benar dilaksanakan untuk memperluas akses rumah layak dan terjangkau bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).
Desakan tersebut disampaikan Syaiful saat melakukan Kunjungan Kerja Spesifik Komisi V DPR RI ke Perumahan Summarecon, Kota Bandung, Jawa Barat, Jumat (13/11/2026).
Syaiful menegaskan bahwa pembangunan hunian berimbang merupakan kewajiban hukum yang harus dipenuhi pengembang, bukan sekadar persyaratan administratif.
Menurutnya, pelaksanaan kebijakan tersebut perlu diperkuat untuk membantu mengurangi angka kekurangan rumah atau backlog perumahan nasional.
DPR Soroti Kewajiban Hunian Berimbang yang Belum Terpenuhi
Dalam kunjungan kerja tersebut, pihak Summarecon menyampaikan bahwa kewajiban pembangunan hunian berimbang sebagaimana diatur dalam regulasi belum sepenuhnya dilaksanakan.
Menanggapi hal tersebut, Syaiful meminta pemerintah melakukan koordinasi dan pengawasan terhadap seluruh pengembang, terutama perusahaan pengembang perumahan berskala besar.
Ia menegaskan bahwa kewajiban tersebut telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman.
“Pasal 34 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 secara tegas mewajibkan pembangunan perumahan skala besar yang dilakukan oleh badan hukum untuk mewujudkan hunian berimbang dalam satu hamparan. Ini bukan imbauan, tetapi mandatory yang harus dilaksanakan oleh seluruh pengembang,” tegas Syaiful.
Menurutnya, kepatuhan pengembang terhadap ketentuan tersebut dapat membantu meningkatkan ketersediaan rumah bagi masyarakat.
Syaiful juga menilai pengawasan perlu dilakukan secara menyeluruh agar kewajiban pembangunan tidak hanya tercatat dalam dokumen perencanaan.
Hunian Berimbang Diharapkan Dukung Program Tiga Juta Rumah
Syaiful mengatakan pelaksanaan kebijakan hunian berimbang perlu diselaraskan dengan target pembangunan tiga juta rumah yang dicanangkan pemerintah.
Menurutnya, kewajiban pengembang dapat menjadi salah satu instrumen untuk menambah pasokan hunian dengan harga terjangkau.
Ia menilai potensi penyediaan rumah melalui kebijakan tersebut perlu dimanfaatkan secara maksimal di tengah tingginya kebutuhan perumahan nasional.
“Kami meminta pemerintah betul-betul menegakkan undang-undang ini. Komisi V DPR RI juga akan terus melakukan pengawasan agar kewajiban hunian berimbang tidak berhenti pada pemenuhan administrasi semata, tetapi benar-benar diwujudkan dalam pembangunan rumah yang bisa diakses oleh masyarakat,” ujarnya.
Syaiful menegaskan bahwa keberhasilan program perumahan tidak cukup hanya dinilai berdasarkan jumlah unit yang dibangun.
Menurutnya, keterjangkauan harga, kualitas bangunan, dan kelayakan lingkungan juga harus menjadi perhatian utama.
Dengan demikian, masyarakat berpenghasilan rendah dapat memperoleh manfaat langsung dari pembangunan hunian berimbang.
Pemerintah Diminta Awasi Pengembang Sejak Tahap Perencanaan
Syaiful meminta pengawasan pemerintah dilakukan sejak tahap perencanaan hingga pelaksanaan pembangunan perumahan.
Langkah tersebut dinilai penting untuk memastikan kewajiban pengembang dipenuhi sesuai ketentuan yang berlaku.
Ia juga mendorong Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) mempercepat pelaksanaan tugas dalam penyelenggaraan perumahan nasional.
Menurutnya, perubahan pembagian kewenangan kelembagaan harus diikuti dengan langkah kerja yang lebih cepat dan terarah.
“Artinya, pemerintah harus bergerak cepat. Jangan sampai kewajiban pengadaan hunian oleh pengembang ini hanya menjadi aturan di atas kertas. Harus ada langkah nyata, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, sampai memastikan rumah yang dibangun benar-benar terjangkau oleh rakyat,” ungkapnya.
Syaiful berharap koordinasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan pengembang dapat diperkuat untuk mempercepat pelaksanaan kewajiban hunian berimbang.
DPR Dorong Penegakan Aturan untuk Tekan Kekurangan Rumah
Syaiful menilai konsistensi pelaksanaan hunian berimbang dapat membantu mengurangi kesenjangan akses kepemilikan rumah di masyarakat.
Ia berharap seluruh pengembang menjalankan kewajiban tersebut sesuai ketentuan perundang-undangan.
“Semangatnya adalah bagaimana kewajiban hunian berimbang ini benar-benar dilaksanakan oleh para pengembang di Indonesia. Jika seluruh potensi ini dapat dioptimalkan, kita berharap backlog perumahan nasional bisa ditekan dan target penyediaan tiga juta rumah dapat memberikan manfaat nyata bagi masyarakat,” pungkasnya.
Ketentuan hunian berimbang bagi pembangunan perumahan skala besar diatur dalam Pasal 34 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011.
Sementara itu, Pasal 21D ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021 mengatur pelaksanaan hunian berimbang bagi pembangunan perumahan selain skala besar yang tidak berada dalam satu hamparan, yakni dalam satu wilayah kabupaten atau kota.
Kunjungan kerja tersebut turut dihadiri Direktur Jenderal Tata Kelola dan Pengendalian Risiko H. Roberia, Sekretaris Daerah Kota Bandung H. Iskandar Zulkarnain, Executive Director PDV III Summarecon Hindarko Hasan, serta jajaran mitra kerja Komisi V DPR RI.
- Penulis :
- Ahmad Yusuf
