Pantau - Anggota Komisi II DPR RI Ahmad Heryawan menyoroti sekitar 2.500 warga Kota Bogor, Jawa Barat, yang dinilai layak menerima bantuan sosial (bansos), tetapi terkendala data kepemilikan kendaraan dan aset yang tercatat atas nama mereka.
Persoalan tersebut terungkap dalam Kunjungan Kerja Spesifik Komisi II DPR RI ke Kota Bogor, Jumat (13/11/2026).
Ahmad Heryawan menjelaskan bahwa ribuan warga tersebut masuk kelompok desil 1–4 atau kelompok masyarakat yang menjadi sasaran program bantuan pemerintah.
Namun, hasil pemeriksaan langsung di lapangan tidak sesuai dengan data administratif karena sejumlah warga tercatat memiliki kendaraan atau aset yang sebenarnya diduga milik orang lain.
“Perlu ada ketegasan ini, 2.500 orang yang seharusnya mendapatkan bantuan, masuk desil 1-4. Karena tercatat dia sangat layak untuk mendapat bantuan PBI di antaranya, tetapi dia ternyata punya STNK, punya BPKB, dititipin sama bosnya kelihatannya. Kelakuan seperti ini mesti dihentikan ini, kelakuan orang-orang kaya,” tegas Ahmad Heryawan.
Nama Pekerja Dipakai untuk Kepemilikan Kendaraan dan Aset
Wali Kota Bogor Dedie Abdu Rachim mengungkapkan bahwa sejumlah pengusaha dan pemilik toko diduga menggunakan nama pekerja atau pembantu rumah tangga untuk mencatat kepemilikan kendaraan maupun aset.
Praktik tersebut menyebabkan data kepemilikan aset tidak mencerminkan kondisi ekonomi sebenarnya dari warga yang namanya digunakan.
Akibatnya, masyarakat yang seharusnya memenuhi syarat mendapatkan bantuan justru menghadapi hambatan administratif.
Dedie mengatakan temuan tersebut diperoleh melalui pemeriksaan langsung terhadap kondisi sosial ekonomi masyarakat.
“Banyak sekali para pengusaha, pemilik toko, pemilik usaha yang menitipkan nama kendaraan atau asetnya itu kepada pembantunya, kepada orang lain. Bogor saja ada kurang lebih 2.500 orang. Padahal secara profil orang ini layak untuk dibantu,” ungkap Dedie.
Menurutnya, kondisi tersebut menjadi salah satu persoalan dalam penentuan kelayakan penerima bantuan sosial di Kota Bogor.
Sebanyak 24 Ribu Data Warga Bogor Bermasalah dengan NIK
Selain persoalan kepemilikan aset, Pemerintah Kota Bogor menemukan ketidaksesuaian dalam data sosial ekonomi dan kependudukan.
Dedie menjelaskan bahwa persoalan tersebut teridentifikasi setelah dilakukan pemadanan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) menjadi Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) dengan data kependudukan.
Hasil pemadanan menunjukkan sekitar 24 ribu data warga Kota Bogor tidak memiliki atau tidak sesuai dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK).
Ketidaksesuaian tersebut berpotensi menghambat proses verifikasi identitas masyarakat dalam program bantuan pemerintah.
Data kependudukan yang tidak selaras juga dapat memengaruhi ketepatan penetapan penerima bantuan sosial.
Sebanyak 4.500 Data Penerima BPJS PBI Tidak Sesuai
Pemerintah Kota Bogor turut menemukan persoalan pada data peserta BPJS Kesehatan kategori Penerima Bantuan Iuran (PBI).
Dari sekitar 197 ribu penerima BPJS PBI di Kota Bogor, terdapat 4.500 data yang dinilai tidak sesuai.
Ketidaksesuaian tersebut menjadi perhatian karena dapat memengaruhi ketepatan penyaluran bantuan iuran jaminan kesehatan.
Persoalan data juga berpotensi berdampak pada penggunaan anggaran pemerintah yang dialokasikan untuk membantu masyarakat kurang mampu.
Temuan tersebut menunjukkan perlunya pemeriksaan dan pembaruan data penerima bantuan berdasarkan kondisi masyarakat yang sebenarnya.
Ahmad Heryawan Desak Pembenahan Data Bantuan Sosial
Menanggapi berbagai temuan tersebut, Ahmad Heryawan menegaskan pentingnya pembenahan data sosial ekonomi sebagai dasar penentuan kebijakan pemerintah.
Politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu menilai ketidakakuratan data dapat menyebabkan masyarakat yang berhak menerima bantuan justru tidak mendapatkan pelayanan sesuai kebutuhannya.
“Ketepatan pelayanan publik kita seringkali meleset, tidak tepat karena memang data kita tidak akurat,” ujarnya.
Ahmad Heryawan juga meminta adanya ketegasan terhadap praktik penggunaan nama masyarakat berpenghasilan rendah untuk kepemilikan kendaraan atau aset milik pihak lain.
Pembenahan data dinilai penting agar program bantuan sosial dan jaminan kesehatan dapat menjangkau kelompok masyarakat yang benar-benar memenuhi persyaratan.
- Penulis :
- Ahmad Yusuf
