
Pantau - Ketua Umum Federasi Futsal Indonesia (FFI) periode 2024–2028 Michael Victor Sianipar menegaskan pergantian ketua umum organisasi tersebut harus dilakukan melalui Kongres Luar Biasa (KLB) setelah Kementerian Hukum (Kemenkum) memblokir akses Sistem Administrasi Badan Hukum (SABH) FFI di tengah polemik kepengurusan dengan Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia (PSSI).
Michael menilai pernyataan Kemenkum mengenai prosedur perubahan kepengurusan justru memperkuat keabsahan kepemimpinan FFI hasil KLB 2024.
Pernyataan tersebut disampaikan Michael melalui keterangan resmi FFI pada Selasa (17/11/2026), menyusul keputusan Kemenkum yang membatasi akses administrasi badan hukum organisasi.
Sebelumnya, Kemenkum mengumumkan pemblokiran akses SABH FFI pada Senin (16/11/2026) untuk mencegah perubahan data kepengurusan hingga polemik internal organisasi diselesaikan.
Michael Sianipar Sebut Pergantian Ketum FFI Wajib Melalui KLB
Michael mengatakan keputusan Kemenkum menunjukkan bahwa pergantian ketua umum tidak dapat dilakukan hanya berdasarkan surat keputusan dari pihak lain.
Menurutnya, kepengurusan FFI yang dihasilkan melalui KLB 2024 tetap memiliki dasar administrasi yang sah selama belum ada perubahan melalui mekanisme organisasi.
“Membaca rilis Kemenkum, di sana disebutkan Pimpinan PSSI bersurat mengajukan pergantian Ketua Umum, namun jawaban Kemenkum adalah pergantian Ketua Umum hanya dapat diproses kalau ada KLB. Saya pikir ini justru memperkuat status quo bahwa SK Kemenkum yang sah adalah yang kepemimpinan FFI hasil Kongres Luar Biasa 2024 dan hasil KLB tersebut tidak bisa dianulir begitu saja,” kata Michael dalam keterangan resmi FFI, Selasa.
Michael berpendapat bahwa apabila pergantian ketua umum dapat dilakukan hanya melalui surat PSSI, Kemenkum seharusnya langsung memproses perubahan kepengurusan tersebut.
Namun, ia menilai penegasan mengenai mekanisme KLB menunjukkan adanya ketentuan organisasi yang wajib dipatuhi seluruh pihak.
Ia juga menyatakan bahwa prosedur pergantian ketua umum telah diatur dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) FFI yang terdaftar di Kemenkum.
“Saya berterima kasih Kemenkum menyampaikan harus tertib administrasi. Tidak bisa ada pergantian Ketua Umum melalui secarik SK ilegal. Pergantian Ketua Umum harus melalui Kongres Luar Biasa dan itu diatur di AD/ART FFI yang juga sah dan terdaftar di Kementerian Hukum,” tambah Michael.
Kemenkum Blokir SABH FFI atas Permintaan PSSI
Direktur Badan Usaha Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (Ditjen AHU) Kemenkum Andi Taletting Langi sebelumnya menjelaskan bahwa pemblokiran akses SABH FFI merupakan tindak lanjut atas surat resmi PSSI.
Surat tersebut tertanggal 13 November 2026 dan berisi permintaan pemblokiran akses administrasi badan hukum FFI.
Kemenkum mengambil langkah tersebut untuk mencegah perubahan data kepengurusan selama polemik organisasi belum terselesaikan.
Dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 28 Tahun 2016, khususnya Pasal 8, pemblokiran akses perkumpulan dapat dilakukan berdasarkan bukti pendaftaran gugatan atau sengketa maupun permintaan instansi pemerintah dan/atau penegak hukum.
Michael menyatakan bahwa dasar administratif pemblokiran perlu diperjelas sesuai ketentuan yang berlaku.
Ia menilai pemblokiran tersebut juga berkaitan dengan adanya perselisihan mengenai kepengurusan FFI.
FFI Ajukan Keberatan dan Laporkan Pimpinan PSSI ke Komite Etik
Michael mengungkapkan bahwa pihaknya telah mengajukan surat keberatan dan laporan kepada Komite Etik PSSI terkait keputusan penunjukan pelaksana tugas (Plt) Ketua Umum FFI.
Menurutnya, penunjukan tersebut dilakukan secara sepihak dan tidak memiliki dasar yang sesuai dengan ketentuan organisasi.
“Terkait dasar pemblokiran akses itu sendiri, saya kira itu bagian dari hal administratif, yang bisa ditanyakan ke staf terkait di Kemenkum. Apakah ada surat instansi pemerintah yang meminta atau adanya gugatan sengketa, karena persyaratan tersebut harus dipenuhi. Kalau mengacu ke aturan, artinya ada pengakuan bahwa sedang terjadi sengketa. Terkait dengan sengketa ini, dari pihak kami sebagai Pengurus FFI yang sah, kami sudah ajukan Surat Keberatan dan Laporan ke Komite Etik PSSI. Jika diperlukan, tentu kami bisa melaporkan ke BAKI hingga ke Court of Arbitration for Sports di bawah FIFA,” tambah Michael.
FFI menyatakan laporan kepada Komite Etik PSSI diajukan karena pihaknya menilai penerbitan surat keputusan penunjukan Plt Ketua Umum telah melanggar Statuta PSSI.
Komite Etik PSSI merupakan salah satu badan yudisial yang diatur dalam statuta organisasi sepak bola nasional tersebut.
Michael juga membuka kemungkinan membawa perselisihan tersebut ke Badan Arbitrase Keolahragaan Indonesia (BAKI) hingga Pengadilan Arbitrase Olahraga atau Court of Arbitration for Sport (CAS) apabila diperlukan.
FFI Tunggu Tindak Lanjut Komite Etik PSSI
Michael menyatakan pihaknya masih menunggu tindak lanjut Komite Etik PSSI terhadap laporan yang telah disampaikan.
Ia kembali menegaskan bahwa perubahan kepemimpinan FFI harus mengikuti prosedur KLB sebagaimana diatur dalam AD/ART organisasi.
“Kemenkum hanya akan memproses pergantian Ketua Umum jika ada KLB melalui prosedur yang sah sesuai AD/ART FFI yang diakui Kemenkum. Selain Surat Keberatan, paralel kami juga menunggu tindaklanjut Komite Etik untuk membuka permasalahan SK ilegal Pimpinan PSSI ini,” tutup Michael.
Hingga pernyataan tersebut disampaikan, polemik kepengurusan FFI masih berlangsung dan akses SABH organisasi tetap menjadi bagian dari proses penyelesaian administrasi.
- Penulis :
- Aditya Yohan




