HOME  ⁄  Nasional

Baznas Perketat Pengelolaan Arsip Zakat untuk Cegah Risiko Hukum dan Tingkatkan Akuntabilitas

Oleh Aditya Yohan
SHARE   :

Baznas Perketat Pengelolaan Arsip Zakat untuk Cegah Risiko Hukum dan Tingkatkan Akuntabilitas
Foto: (Sumber :Wakil Ketua Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) RI Zainut Tauhid Sa'adi (ANTARA/HO-Baznas RI).)

Pantau - Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) RI mendorong seluruh jajaran Baznas di tingkat pusat hingga daerah memperkuat tata kelola arsip dan administrasi guna meningkatkan transparansi, akuntabilitas, serta mencegah risiko hukum dalam pengelolaan dana zakat.

Wakil Ketua Baznas RI Zainut Tauhid Sa'adi mengatakan setiap keputusan, kebijakan, dan kegiatan pengelolaan zakat harus memiliki dasar hukum serta rekam jejak administrasi yang jelas.

Menurutnya, pengelolaan arsip yang tertib menjadi bagian penting dalam menjaga integritas lembaga sekaligus memastikan kesiapan menghadapi pemeriksaan dan audit.

"Arsip bukan sekadar tumpukan kertas atau dokumen pelengkap semata, melainkan merupakan alat bukti yang sah, sekaligus menjadi benteng perlindungan dan instrumen mitigasi risiko hukum bagi Baznas. Apabila sewaktu-waktu dilakukan evaluasi atau audit, Baznas telah siap dengan rekam jejak yang transparan dan akuntabel," katanya dalam keterangan di Jakarta, Selasa (17/11/2026).

Baznas Wajib Perkuat Administrasi dan Mitigasi Risiko Hukum

Zainut menegaskan pengelolaan arsip tidak boleh dipandang hanya sebagai kegiatan penyimpanan dokumen.

Menurutnya, arsip merupakan bukti administratif yang dapat digunakan untuk mempertanggungjawabkan seluruh proses pengelolaan zakat.

Dokumen yang tersimpan secara tertib juga diperlukan untuk mendukung proses evaluasi, pemeriksaan, dan audit lembaga.

Karena itu, Baznas mendorong penguatan pengelolaan arsip dinamis dan penerapan jadwal retensi dokumen di seluruh tingkatan organisasi.

Langkah tersebut bertujuan memastikan setiap kegiatan memiliki catatan yang dapat ditelusuri dan dipertanggungjawabkan.

Zainut menilai penerapan tata kelola arsip yang konsisten dapat memperkuat perlindungan hukum bagi lembaga pengelola zakat.

Baznas Terbitkan Empat Regulasi Internal Pengelolaan Arsip

Untuk mendukung penguatan tata kelola kearsipan, Baznas telah menetapkan sejumlah aturan internal.

Salah satunya adalah Peraturan Baznas Nomor 1 Tahun 2021 tentang Tata Naskah Dinas.

Selain itu, terdapat Keputusan Ketua Baznas Nomor 72 Tahun 2025 tentang Klasifikasi Arsip.

Baznas juga menerbitkan Peraturan Ketua Baznas Nomor 4 Tahun 2025 tentang Jadwal Retensi Arsip.

Aturan lainnya adalah Keputusan Ketua Baznas Nomor 250 Tahun 2025 tentang Sistem Klasifikasi Keamanan dan Akses Arsip Dinamis.

Keempat regulasi tersebut menjadi dasar pengaturan administrasi, pengelompokan dokumen, masa penyimpanan, serta keamanan akses arsip.

Zainut meminta seluruh jajaran Baznas menjalankan ketentuan tersebut secara konsisten.

"Keberadaan regulasi tersebut harus diikuti dengan implementasi secara konsisten di seluruh tingkatan Baznas," ujarnya menegaskan.

ANRI Tekankan Setiap Tahap Pengelolaan Zakat Harus Memiliki Bukti

Direktur Kearsipan Pusat Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) Rio Admiral Padiksit menegaskan pentingnya pengelolaan dokumen secara tertib dan berkelanjutan.

Menurutnya, seluruh proses pengelolaan zakat harus memiliki bukti yang dapat digunakan untuk memastikan akuntabilitas lembaga.

"Setiap tahap pengelolaan zakat harus meninggalkan jejak bukti. Pertama, penghimpunan melalui bukti penerimaan, rekening koran, dan rekonsiliasi. Kedua, pendistribusian melalui verifikasi mustahik, penetapan, dan bukti penyaluran. Ketiga, pendayagunaan melalui program, pendampingan, dan laporan hasil. Keempat, akuntabilitas melalui laporan keuangan serta audit syariah dan keuangan," ucap Rio.

Rio menjelaskan bahwa arsip harus tersedia sejak proses penghimpunan dana hingga pelaporan hasil pengelolaan zakat.

Pada tahap penghimpunan, dokumen diperlukan untuk membuktikan penerimaan dan pencatatan dana.

Sementara itu, dalam pendistribusian zakat, arsip berfungsi mencatat proses verifikasi penerima atau mustahik hingga bukti penyaluran bantuan.

Dokumen pendayagunaan juga diperlukan untuk menunjukkan pelaksanaan program, kegiatan pendampingan, dan hasil yang dicapai.

Adapun laporan keuangan serta hasil audit syariah dan keuangan menjadi bagian penting dalam mempertanggungjawabkan pengelolaan dana zakat.

ANRI Jelaskan Syarat Pemusnahan Arsip Zakat

Rio menegaskan bahwa arsip yang autentik, utuh, dan terpercaya memiliki fungsi sebagai alat bukti hukum.

Selain itu, dokumen yang dikelola dengan baik menjadi bukti kepada muzaki atau pembayar zakat bahwa dana yang dipercayakan kepada lembaga telah dikelola secara bertanggung jawab.

Karena itu, pengelolaan arsip harus dilakukan secara menyeluruh, mulai dari penciptaan, penggunaan, pemeliharaan, hingga penyusutan dokumen.

Rio juga mengingatkan bahwa pemusnahan arsip tidak dapat dilakukan secara sembarangan.

"Pemusnahan yang sah dapat dilakukan jika sebuah arsip sudah tidak memiliki nilai guna, telah habis retensinya dan berketerangan dimusnahkan berdasarkan Jadwal Retensi Arsip, tidak ada peraturan perundang-undangan yang melarang, dan tidak berkaitan dengan penyelesaian proses suatu perkara," tutur Rio Admiral Padiksit.

Dengan ketentuan tersebut, dokumen yang masih memiliki nilai guna atau berkaitan dengan proses hukum harus tetap dipertahankan sesuai aturan yang berlaku.

Penguatan tata kelola arsip diharapkan dapat membantu Baznas menjaga transparansi pengelolaan dana zakat sekaligus meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga.

Penulis :
Aditya Yohan
FLOII 2026